Dimensi.id-Sudah jatuh tertimpa tangga pula, mungkin inilah pribahasa yang tepat menggambarkan kondisi masyarakat di tengah wabah corona yang melanda negeri. Penangan pemerintah dalam menghadapi dampak wabah corona benar-benar menambah kesengsaraan rakyat. Semua itu dapat terlihat di lapangan, lambatnya bantuan sosial yang awalnya dijanjikan pemerintah kepada masyarakat terdampak covid 19 akibat berbelitnya aturan menuai kontroversi di tengah masyarakat.
Di kutip dari apahabar.com/04/05/2020, Hingga kini Pemprov Kalsel belum juga menggelontorkan dana bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Dinas Sosial Provinsi ( Dinsos) Provinsi Kalsel menyebut sudah ada data 19.419 Kepala Keluarga (KK) yang akan menerima bansos terdampak covid 19 di Kalsel.
Selain itu, kemungkinan jumlah penerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Kalsel tersebut juga bisa berubah karena menunggu penyaluran bantuan sosial dari pusat yang bersumber dari Dana Desa. Sumber banjarmasin.tribunnews.com/04/05/2020.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, H Abdul Haris Makkie mengatakan Pemprov Kalsel belum bisa menyalurkan bansos lantaran data tidak valid. Dia beralasan, hingga kini masih menunggu data warga penerima bantuan yang masih diverifikasi tiap daerah. Sebab untuk mengeluarkan dana tersebut harus sesuai data. Sekda menyebut ini erat kaitannya dengan anggaran yang akan dikeluarkan.”Pemerintah daerah harus benar-benar menghitung dengan benar, jangan sampai justru akan membuat daerah bangkrut,” tutup Haris Makkie. Sumber apahabar.com/04/05/2020
Di Kapubaten Tapin untuk mengantisipasi agar penyaluran tidak tumpang tindah dengan program bantuan pemerintah yang lain maka akan ada rencana pemasangan stiker khusus yang di lakukan untuk menandai warga yang mendapat bantuan terdampak pandemi virus corona atau covid-19.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin, Rahmadi dan Camat Hatungun, Slamet Suryanto membenarkan untuk alokasi jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19, direncanakan akan ditempel striker khusus. “Striker khusus agar penyaluran bantuan sosial tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial yang rutin dari Pemerintah Pusat, seperti PKH dan Bantuan Pangan Nontunai,” katanya. Sumber banjarmasin.tribunnews.com/03/05/2020
Kemudian di kutip kalsel.prokal.co/01/05/2020, Dari 41 ribu warga miskin di Banjarmasin, sudah 20.315 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sisanya diminta menunggu dan bersabar. Pasalnya, Dinas Sosial setempat masih disibukkan persoalan data.
Keluhan lain datang masih dari daerah banjarmasin kelurahan Kelayan Timur, warganya merasakan kesulitan untuk memperoleh pendapatan setelah di berlakukannya PSBB. Lurah Kelayan Timur, H Yusfik Alfiannor menyampaikan belum mengetahui pasti kapan penyeraham sembako yang akan diterima. “Masalah bansos, untuk Kelayan Timur belum sampai. Tidak tahu kapan (penyalurannya),” tanggapnya. Sumber banjarmasin.tribunnews.com/01/05/2020.
Ketidakpastian serta keterlambatan datangnya bantuan sosial itu akhirnya membuat puluhan warga yang tinggal di Kelurahan Kelayan Dalam mendatangi Kantor Kelurahan setempat untuk memprotes sekaligus menyampaikan rasa kecewa karena masyarakat menilai proses pembagian bantuan sembako disana tidak merata. Sumber kalselpos.com/06/05/2020
Lambatnya bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah kepada masyarakat terdampak covid 19 akibat berbelitnya aturan telah benar-benar menjelaskan kegagalan pemerintah dalam menangani wabah ini. Orientasi untung rugi yang dilahirkan oleh sistem kapitalis-sekuler telah menjadi pertimbangan masih belum dikeluarkannnya bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat.
Adanya sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi termasuk validitasi data bahwa masyarakat calon penerima memang benar-benar yang terdampak juga menambah rentetan dari kekisruhan kondisi masyarakat yang hari ini sebenarnya sangat perlu bantuan cepat, efektif dan efesien. Nyawa rakyat terlalu berharga jika harus dihilangkan hanya karena keterlambatan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepadanya.
Pemerintah tidak seharusnya pilah-pilih dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rakyatnya apalagi pada kondisi wabah yang terjadi hari ini. Karena sejatinya, seluruh masyarakat pasti tedampak secara ekonomi. Namun, inilah negara kapitalisme yang tak memperdulikan kesejahteraan rakyatnya. Negara hanya mau membantu jika dirasa perlu dan membawa manfaat bagi para pemilik modal.
Adanya rencana stiker khusus untuk menandai warga yang mendapat bantuan terdampak covid-19 seharusnya bukan menjadi hal yang penting untung dilakukan. Sebab sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk membiayai kebutuhan rakyatnya.
Bahkan jika alasannya takut karena bantuan yang diberikan double atau tumpang-tindih dengan program bantuan lain, hal itu harusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam mengurus rakyatnya. Bukan hal yang salah jika pemberian bantuan tumpang-tindah itu bisa saja diberikan apabila rakyat itu memang sangat kekurangan dan membuntuhkannya sebab kebutuhan rakyat itu berbeda-beda.
Mendamba kondisi kesejahteraan seperti itu ternyata hanya mimpi, sebab selama sistem yang mengatur kehidupan manusia hari ini adalah sistem sekuler-kapitalis yang sejatinya buatan manusia maka kesejahteraan rakyat tidak akan pernah terwujud.
Dalam Islam, kebutuhan seluruh rakyat harus dipastikan oleh negara terpenuhi orang per orang, baik dalam kondisi kehidupan normal, apalagi dalam kondisi wabah seperti ini. Harga nyawa seorang saja menjadi perhatian negara. Lebih-lebih nyawa seluruh rakyatnya. Begitulah negara yang menjalankan fungsinya sebagai perisai bagi rakyatnya dan negara seperti ini hanya lahir dari sistem yang menerapkan syariat Islam secara kaffah. Wallahu ‘alam.
Penulis : Mina Uthaiba, S.Pd (Alumni Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin)
Editor : Fadli