Dimensi.id-Pandemi covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Dampak signifikan begitu terasa terutama aktivitas ekonomi yang lesu. Berbagai cara dilakukan guna mencegah penyebaran virus, salah satunya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Arahan untuk tetap di rumah dan beraktivitas dirumah pun diserukan. Akibat wabah yang terus menggejala Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi besar-besaran. Banyak rakyat Indonesia yang kehilangan pekerjaan dan menderita kelaparan akibat tidak bisa bekerja diluar rumah.
Hal ini mendorong pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang diharapkan mampu meringankan derita warganya. Pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan sosial untuk rakyat yang terdampak pandemi covid-19 sebesar Rp. 110 triliun. Diantara satu dari program yang diberikan pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Bantuan tersebut ditujukan untuk 10 juta keluarga dengan besaran Rp. 600.000 per keluarga selama 3 bulan. Faktanya, realisasi bantuan sosial tersebut menuai polemik. Mulai dari carut marutnya data penerima hingga distribusi yang tidak tepat sasaran.
Sayangnya, banyak masyarakat tidak mampu yang belum tersentuh. Bahkan bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran. Contohnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak ternyata terdata sebagai salah satu penerima bantuan sosial. Tidak hanya itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Achmad Amir menceritakan bantuan antara pemerintah provinsi dan desa tumpang tindih.
Masyarakat yang berada di rumah hanya mendapatkan masker dan sembako sedangkan mereka yang keluyuran malah mendapat bantuan lebih.
Menurut surat No 1261 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) memberikan BLT dari dana desa untuk mengurangi derita rakyat akibat pandemi covid-19. Mirisnya, prosedurnya cukup panjang dan berbelit yakni harus tertib administrasi dan punya rekening bank. Syarat utama penerima BLT bukan penerima bansos dari kementerian lain. Penyaluran bantuan lambat dikarenakan masalah teknis sehingga belum menyentuh setiap lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Rezim Neolib Tidak Serius Mengurus Rakyat
Semrawutnya data penerima bansos menandakan pemerintah belum serius untuk menjalankan programnya demi mengurusi rakyat. Hal ini menunjukkan perlakuan buruk rezim kapitalis terhadap rakyat. Selain masalah klasik validasi data yang diragukan, prasyarat berbelit membuat banyak rakyat miskin tidak menerima.
Kebijakan yang dibuat pemerintah banyak diprotes oleh aparat daerah apalagi oleh rakyat. Kondisi buruk tersebut berpengaruh pada lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Publik menilai miring terhadap kebijakan pemberian bansos tersebut, bahkan penyaluran bansos tertunda hanya karena tas yang katanya impor belum tercetak. Pemerintah tidak serius mengurus rakyat.
Sudah lazim diketahui, kebijakan yang diterapkan tidak mementingkan rakyat. Hal ini terlihat dari kebijakan yang cenderung memihak kepada asing dan pengusaha. Asing dipermudah menguasai aset negeri, pengusaha dipermudah membuka aksesnya sedangkan rakyat dipersulit. Salah satunya program bansos ini.
Jika rakyat ingin mendapat bantuan maka harus memenuhi syarat dan administrasi yang ditentukan. Sedangkan untuk asing maka syarat dan administrasi bisa dipangkas bahkan menabrak aturan yang ada. Tidak masalah mendapat kritikan tajam dari publik asalkan kebijakan tersebut tetap dijalankan guna menyenangkan junjungannya.
Salah satunya, kemudahan akses masuk bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Cina ditengah pandemi covid-19. Diberitakan bahwa akan masuk 500 TKA Cina ke Sulawesi Utara untuk bekerja disalah satu perusahaan disana. Jelas kebijakan ini mendapat kritikan tajam dari publik, bukannya berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus dan menangani polemik akibat wabah tetapi malah mendatangkan TKA asing yang bisa saja menjadi perantara wabah kian bertambah.
Begitulah penguasa dalam sistem kapitalis, bukan menempatkan diri sebagai pengurus rakyat tetapi memberikan kemudahan bagi para kapitalis untuk menguasai negeri. Rezim neolib begitu perhitungan dengan rakyat bahkan membuat aturan berbelit, dilain sisi begitu royal kepada pemilik modal.
Berbeda dengan sistem islam yang menjadikan hak rakyat adalah kewajiban negara dan mewujudkan pemerintah yang kuat. Penguasa dalam sistem kapitalis hanya sebagai regulator yakni membuat kebijakan yang berpihak pada pengusaha atau pemilik modal. Tujuan utama yang dicapai bukan kemaslahatan rakyat tetapi manfaat dan keuntungan materi semata.
Sistem Islam Menjamin Kebutuhan Rakyat
Berbeda sekali dengan sistem islam yang menjamin kebutuhan rakyatnya. Bantuan sosial masa pandemi merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Negara tidak akan mempersulit mekanisme penerimaanya. Pendataan pun dilakukan secara rinci agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Bantuan sosial yang diberikan juga berupa kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Saat pandemi melanda masyarakat membutuhkan sembako, pelayanan kesehatan, pendidikan serta keamanan semua akan disuplai penuh oleh negara bagi wilayah-wilayah yang terdampak pandemi merata untuk semua lini kehidupan. Negara juga melakukan pengawasan guna distribusi tepat sasaran.
Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab saat terjadi paceklik di Jazirah Arab. Beliau menunjuk empat orang pejabat khusus untuk mengurusi distribusi makanan ke pelosok Madinah. Beliau juga memantau distribusi makanan tersebut sampai kepada yang membutuhkan.
Seharusnya, penguasa seperti Umar bin Khattab terjun langsung dan memastikan kondisi rakyatnya sejahtera dan tidak merasa kelaparan saat musim paceklik. Penguasa seperti Umar bin Khattab sangat sulit ditemukan dalam sistem Demokrasi-Kapitalis, karena sistem ini melahirkan penguasa yang balas budinya hanya kepada pemilik modal yang telah mendanainya guna duduk di kursi kekuasaan.
Perhatian dan kepedulian mereka setengah hati kepada rakyat. Sungguh kita merindukan pemimpin layaknya Umar bin Khattab dan para Khalifah terdahulu yang begitu peduli dan serius mengurus rakyatnya, sangat berbeda dengan pemimpin dalam sistem kapitalis.
Sudah saatnya, semua berbenah dan mengembalikan segala sesuatunya kepada islam sebagai jalan hidup dan aturan yang diterapkan dalam kehidupan. Hanya sistem islam saja yang melahirkan penguasa yang pro rakyat dan menjadi pengurus rakyat. Sesuai sabdanya: “Pemimpin umat manusia adalah pengurus rakyat. Dia yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, Ibn Hibban, an-Nasa’I dan al-Baihaqi)”.
Melakukan rekonstruksi sistem dan fondasi negara dengan islam bukan kapitalis. Menjadikan akidah islam sebagai asas negara. Maka berkah dan rahmat-Nya bisa kita rasakan dalam kehidupan.
Penulis : Salamatul Fitri (Aktivis Dakwah Kampus)
Editor : Fadli