Dimensi.id-Pembagian paket bahan pokok periode kedua, Mei ini telah di terima warga Sidoarjo, khususnya kecamatan Candi. Pembagian paket bahan pokok tersebut, kata Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin merupakan bagian dari program Pemkab Sidoarjo dalam mengurangi dampak sosial akibat pandemi COVID-19.
“Dalam pembagiannya, data kami berikan kepada desa kemudian desa memverifikasi disaksikan babinsa dan babinkamtibmas.Hasil verifikasi dari desa kemudian di SK kan oleh Pemkab Sidoarjo,” katanya ( liputan6.com, 21/4/2020).
Dari data warga yang berhak menerima, sebanyak 27 orang ternyata hanya 4 yang berhak menerima. Terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya ditanya pendapatan perbulan. Dan ternyata jika sudah menerima bentuk bantuan yang lain, seperti BLT, Kartu PKH dan lainnya maka warga tersebut tidak berhak menerima bantuan sembako.
Upaya pemerintah dalam mengurangi dampak Covid-19 ini memang patut diapresiasi. Meskipun dananya diambil dari dana desa dan dalam jumlah yang terbatas, yaitu berupa sembako ditambah uang senilai 150 ribu rupiah. Yang mana itu diberikan selama 3 bulan. Namun benarkah akan benar-benar mampu mengangkat penderitaan rakyat?
Tetap saja ini menjadi kebijakan setengah hati. Sebab beban yang ditanggung rakyat jauh lebih berat. Seperti listrik, air, kesehatan dan lain-lainnya. Siapakah yang bisa menjamin 3 bulan ke depan Covid-19 sudah hengkang dari Bumi Pertiwi?
Penyebaran bansos juga dirasa kurang luas, mengingat kini yang merasakan dampak Covid-19 bukan hanya yang terkatagori warga miskin sebelum dampak, namun kini masyarakat dengan pendapata menengahpun menjadi termiskinkan. PHK massal yang beruntun, kesulitan mengakses lapangan pekerjaan dan tingginya kebutuhan hidup telah membuat jumlah keluarga yang riskan terdampak makin meluas. Lantas siapa yang menjamin mereka?
Maka, kebijakan PSBB ini efeknya seakan jalan di tempat. Tidak ada perubahan, dari sisi larangan bergerombol maupun keluar rumah. Bagaimana bisa bertahan di rumah jika tak ada jaminan mereka makan? Penyebabnya dalam sistem kapitalisme, urusan rakyat bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jika bisa dialihkan kepada pihak ke-3 maka akan diberikan. Kita bisa lihat bagaimana mekanisme jaminan kesehatan, jaminan perolehan kerja dan sebagainya, semua selalu melibatkan pihak lain dan mereka adalah pengusaha.
Maka, bagaimana ini bisa disebut Bansos? Definisi yang cocok adalah Banbet alias Bantuan Ribet, sebab tak menyentuh akar persoalan tidak terciptanya kesejahteraan. Berbeda dengan Islam, seorang pemimpin dalam Islam berfungsi sebagai pelayan dan pengurus bagi umat. Hingga seorang Abu Bakar yang hendak berdagang kain di pasar dilarang oleh para sahabat.
Dikutip dari buku The Khalifah karya Abdul Latip Talib, Abu Bakar As Siddiq, Khalifah pertama kaum muslimin baru ingat dia tak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyak urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga.
Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab, yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan, Abu Bakar tak layak lagi berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. “Aku memiliki keluarga. Oleh sebab itu aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi
keluargaku,” ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak bertemu penjaga Baitul
al Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. Saat itu Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas, yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan.
“Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal,” kata Umar. Sejak saat itu, Abu Bakar As Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya Islam ( detikNews, 10/1/2020).
Ini menjadi gambaran, saking syariat benar-benar menjadikan seorang pemimpin hanya fokus pada apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Dan bukan sekedar bagi-bagi proyek kepada korporasi dalam urusan jaminan kesejahteraan rakyat. Hal itu hanya bisa ditemui dalam sistem Islam. Dimana syarat seorang pemimpin salah satunya bertakwa. Ketakwaan itulah yang akan mengantar seorang pemimpin hanya takut kepada Allah SWT. Wallahu a’ lam bishowab.
Penulis : Rut Sri Wahyuningsih
Editor : Azkabaik