Dimensi.id-Baru-baru ini berita PHK massal kembali terjadi di beberapa perusahaan dan ribuan karyawan dan buruh menjadi korbannya. PHK massal ini hampir terjadi merata di seluruh wilayah kawasan-kawasan industri, dan ada kemungkinan besar akan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang akan melakukan PHK massal kepada karyawan dan pegawainya.
Dikutip dari CNBC Indonesia, 06 Oktober 2023, diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi bahwa ribuan buruh dari industri tekstil banyak yang mengalami PHK. Disebutkan sekitar 6 perusahaan tekstil melakukanPHK.
Dikatakan dari data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ada sebanyak 345.000 pekerja yang di PHK sepanjang tahun 2022, dan kemungkinan per Agustus 2023 ini ada sekitar 26.540 pekerja yang akan dirumahkan dan mengarah kepada Pemutusan Hubungan Kerja.
PHK massal tidak hanya terjadi pada industri-industri kecil bahkan sudah merambah ke perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai banyak karyawan.Perusahaan indukan Facebook, META kembali mengumumkan akan melakukan PHK. Pemecatan terhadap unit divisi reality labs yang fokusnya pada pembuatan silikon khusus akan dilakukan pada Rabu, 5 Oktober 2023.
PHK yang terjadi ini tentu saja ada pemicunya. Seperti yang disampaikan Presiden KSPN Ristadi, bahwa pemicu gelombang PHK mulai dari industri tidak mampu bertahan dalam gempuran produk-produk impor sampai menurunnya kinerja ekspor.
Dikutip dari CNN Indonesia, 06 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa saat ini sangat marak penjualan baju-baju impor dengan harga amat sangat murah. Beliau mengatakan bahwa 90 persen produk murah merupakan produk impor. Bapak Presiden juga mengungkapkan akan dipersiapkan strategi untuk mengatasi permasalahan ini.
Dampak pasar bebas sangat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan-perusahaan terutama dibidang tekstil. Produk-produk asing bebas masuk ke negeri ini dan menawarkan harga jual yang sangat murah. Hal ini sangat merugikan perusahaan-perusahaan dalam negeri yang masih kalah dalam peralatan mesin-mesin yang canggih.
Selain itu barang-barang impor yang dahulunya dalam bentuk setengah jadi atau berupa bahan baku industri kemudian baru diolah didalam negeri, untuk saat ini produk impor yang masuk ke Indonesia sudah berupa barang jadi. Banyak perusahaan yang dirugikan dan terpuruk akibat kebijakan ini.
Pasar bebas yang dari awalnya diharapkan akan dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat, tak lebih seperti bentuk penjajahan ekonomi baru di negeri ini. Pasar bebas yang menghilangkan segala bentuk persyaratan dan hambatan pasar dan investasi hanya akan menyengsarakan industri dalam negeri. Perusahaan-perusahaan besar di luar negeri dengan teknologi yang serba canggih tentu saja tidak akan dapat disaingi oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri, dan pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa.
Dari fakta-fakta diatas tergambar betapa semakin terpuruknya nasib para pekerja/buruh di tengah badai PHK massal. Di tengah meroketnya harga-harga kebutuhan pokok dan segala keperluan keluarga yang serba mahal ditambah semakin sulit mencari pekerjaan yang layak, tentu hal ini semakin membebani ribuan keluarga yang menggantungkan hidupnya dari gaji yang diperolehnya. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Rakyat harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup yang samkin berat, mereka dibuat sesak dengan badai PHK yang mendera.
Dari tahun ke tahun kasus PHK massal ini selalu berulang dan tidak ada penyelesaian yang tuntas menggambarkan pemerintah kurang serius mengatasi persoalan ini. Langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini masih sebatas berupa kebijakan-kebijakan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan hanya memberikan pelatihan-pelatihan berupa keterampilan-keterampilan.
Begitulah dampak penerapan sistem kapitalis sekulerisme dalam pengaturan ekonomi di negeri ini. Sistem kapitalis sekulerisme hanya akan memberikan peluang kepada para pemilik modal yang lebih besar, seperti layaknya hukum rimba. Persaingan bisnis yang serba bebas, para pemilik modal besar tentu saja yang akan berpeluang untuk menjadi pemenang dan mengalahkan para pemodal kecil.
Di tengah cengkeraman pasar bebas saat ini semakin membuat sekarat bagi perusahaan-perusahaan di dalam negeri yang tidak mampu bersaing. Produk-produk dalam negeri masih kalah bersaing dengan produk dari luar negeri dari segi kualitas dan harganya. Dampaknya adalah PHK untuk para pekerjanya. Pemerintah tidak mampu berbuat apa-apa untuk melindungi produk-produk dalam negeri.
Kondisi seperti ini sangat jauh berbeda dengan penerapan sistem islam dalam pengaturan sistem sebuah negara. Di dalam sistem islam, pemerintah akan mengutamakan dan memberdayakan hasil produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Kestabilan perputaran barang sangat dijaga agar tidak terjadi penumpukan stok barang. Bahkan kegiatan ekspor tidak menjadi proritas utama dalam memproduksi barang.
Di dalam sistem ekonomi islam, sumber-sumber kekayaan negara yang termasuk kepemilikan umum akan dikelola oleh negara dan hasilnya akan dikembalikan lagi ke umat dalam bentuk berbagai kemslahatan umat. Negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi rakyatnya.
Islam menjamin rakyatnya dalam pendidikan dan kesehatan rakyatnya, sehingga umat tidak banyak beban hidup yang harus ditanggungnya. Sistem islam menjauhkan rakyatnya mengikuti pola hidup hedonis yang menjadi penyakit menular di era kapitalis sekuler saat ini yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhinya. Dalam kapitalisme tidak mengenal halal dan haram, yang ada hanya bagaimana mendapat manfaat dan keuntungan tanpa batas.
Jelaslah bawwa hanya dengan penerapan sistem islam dalam pengaturan segala aspek kehidupan yang akan mampu menjamin keberlangsungan usaha-usaha dalam negeri yang memperkerjakan buruh dan karyawan, sehingga kemungkinan terjadinya pemecatan atau PHK secara massal sangat kecil.
Demikianlah sistem ekonomi islamlah yang mampu mengatasi PHK massal dan menjamin kesejahteraan umat. Dalam penerapannya sistem ekonomi tidak bisa berdiri sendiri. Dalam penerapannya sistem islam saling berkaitan dengan sistem pengaturan hidup lainnya.
Sistem ekonomi islam hanya bisa diterapkan dalam institusi yang menerapkan hukum-hukum islam dalam pengaturan semua aspek kehidupan. Sistem islam tidak bisa menyelesaikan masalah jika institusi yang menerapkan bukan islam, karena seperti sebuah sistem yang saling berkaitan maka aturan yang diterapkan harus berasal dari sumber yang sama yaitu aturan Allah SWT.
Wallahu a’lam bish-showab
Penulis : Wiratmi Anitasari, S.Pd