Dimensi.id-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng sejumlah mitra swasta dan asing untuk memperkuat penanganan penurunan prevalensi stunting berdasarkan keterangan yang diambil dari jambi.antaranews.com.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh BKKBN bersama Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), Yayasan Bakti Barito, dan PT Bank Central Asia Tbk serta Amerika Serikat, melalui United States Agency for International Development (USAID).
Hasto menuturkan kolaborasi berupa peningkatan edukasi masyarakat dan sebuah implementasi berupa program gizi yang terintegrasi untuk mengatasi stunting melalui penerapan intervensi gizi berbasis bukti, untuk memperkuat layanan gizi melalui sistem kesehatan dari tingkat nasional hingga lokal.
Masalah stunting disebabkan oleh gizi buruk. Tidak tercukupinya kebutuhan tubuh anak menjadikan tumbuh kembang anak tidak optimal. Sanitasi yang buruk juga turut berkontribusi memunculkan berkembangnya berbagai jenis penyakit. Semuanya ini terjadi karena kemiskinan yang mendera dan merata.
Sehingga solusi untuk stunting seharusnya dengan mengentaskan kemiskinan. Harus diakui bahwa kemiskinan melekat erat dengan sistem kapitalisme dimanapun berada. Negara yang berada dalam asuhan sistem kapitalisme sekuler telah melahirkan jurang pemisah yang sangat dalam antara orang miskin dan orang kaya. Orang miskin kesulitan mengakses pelayanan kesehatan, sanitasi dan gizi yang memadai. Hidup seadanya.
Baca Juga : Jangan Campuradukkan Sejarah Khilafah dan Sejarah Manusia
Jika pemerintah serius membantu masyarakat mencegah dan mengatasi stunting seharusnya pemerintah memberikan pelayanan maksimal dan menjamin kesejahteraan rakyat. Akan tetapi faktanya pemerintah justru melakukan tindakan yang semakin memiskinkan rakyat. Rakyat semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya apabila dengan berbagai kebijakan yang semakin mencekik rakyat dengan kenaikan BBM misalnya.
Mengundang swasta dan asing mengatasi stunting sama saja menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Masalah pokok tidak selesai, akan tetapi masalah baru muncul lagi. Swasta pastinya akan menjadikan keuntungan sebagai tujuannya. Lebih parah lagi jika asing yang diundang maka akan berpotensi menjadi pintu masuk program-program asing yang bisa mengeksploitasi potensi generasi dan mengarahkan pembangunan SDM sesuai kepentingan asing.
Kebijakan mengundang asing dan swasta mengatasi stunting juga semakin menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya berlepas tangan dan tidak punya keinginan politik untuk menyelesaikan masalah rakyat. Pemerintah memilih menyerahkan urusan rakyat kepada pihak lain. Padahal urusan rakyat adalah amanah di tangannya yang akan diminta pertanggungjawaban. Siapa yang diserahi amanah maka dia lah yang bertanggung jawab menyelesaikan. Hal ini tidak lain karena pemerintah dalam pandangan ideologi kapitalisme hanyalah sebagai fasilitator bukan pelayanan.
Islam memandang bahwa pemimpin adalah pelayan yang mengurusi urusan umat. Sepanjang sejarah kekhilafan Islam sangat tampak bagaimana pelayanan yang diberikan para Khalifah kepada rakyatnya. Kita masyhur mengetahui bagaimana Khalifah umar bin Khattab memanggul gandum dan mengantarnya kepada rakyatnya yang kelaparan. Demikian juga dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mengutus pegawai baitul mal membagikan sejumlah harta kepada rakyatnya akan tetapi semua rakyat tidak menerima harta tersebut karena merasa tidak butuh karena sudah kaya.
Sungguh pemimpin amanah hanya ada dalam sistem Islam. Sistem ini satu-satunya yang memberikan jaminan sejahtera dalam kehidupan umat manusia. Wallahu ‘alam [Dms]
Penulis : Khadijah An Najm