Dimensi.id-Seiring perkembangan jaman jaringan internet menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak lepas dari kehidupan mereka. Dengan jaringan internet masyarakat dapat dimudahkan dalam memenuhi keperluannya. Untuk itu sudah semestinya negara menyediakan layanan telekomunikasi ini dengan baik serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengaksesnya.
Namum amat disayangkan baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghentikan proyek Hot Backup Satellite (HBS) senilai Rp 5,2 triliun. Hal itu disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kantor Kominfo, Jumat 20 Oktober 2023. Keputusan itu dibuat setelah tim dari Satgas BAKTI Kominfo mengkaji secara teknis pengerjaan satelit HBS.
Proyek satelit HBS dinilai tidak memungkinkan meski telah rampung 80%, alasannya secara komersil satelit ini dinilai kurang begitu prosfek seperti kendala anggaran, fungsinya yang akhirnya dinilai tidak begitu urgent. Pertama untuk kapasitas cadangan dan kedua menjadi cadangan apabila satelit Satria-1 gagal meluncur.
Kapitalisme Gagal Memberikan Layanan Komunikasi Bagi Publik
Pembatalan tersebut semakin membuktikan negeri ini tersandera ideologi kapitalisme. Orientasi pembangunan infrastruktur dalam kapitalisme mengacu pada aspek bisnis, untung dan rugi. Karena mengacu pada bisnis ini, pemerintah mudah membatalkan proyek yang sudah berjalan 80%. Seharusnya pemerintah melakukan pengkajian mendalam sebelum proyek mulai dikerjakan, apalagi ditengah program transformasi digital yang dicanangkan pemerintah.
Disisi lain, kapitalisme memudahkan dan melegalkan proyek jaringan lain yang akan masuk ke Indonesia seperti Starlink milik Elon Musk. Proyek ini di klaim memiliki kekuatan yang lebih besar dan dapat menjangkau seluruh wilayah. Jajaran pejabat merasa berbangga dengan kerja sama Starlink tersebut meskipun proyek ini nantinya bisa mengancam provider lokal.
Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan untuk jangka pendek Starlink adalah jawaban mengatasi ketersediaan akses internet khususnya di wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur telekomunikasi daratan. Starlink pun mampu menyediakan internet yang andal. Padahal kerja sama ini berpotensi mengancam kedaulatan negeri.
Sarana Jaringan Telekomunikasi Yang Aman Dalam Sistem Khilafah
Khilafah sebagai sebuah negara yang menerapkan hukum syariat Islam akan menjalankan fungsinya sebagai periayah dan junnah secara optimal dalam menyediakan jaringan telekomunikasi. Rosulullah saw bersabda: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya”. (HR. al-Bukhari). Sebagai ra’in (pengurus) kepentingan rakyat, Khilafah akan melakukan beberapa kebijakan dalam urusan jaringan telekomunikasi ini dengan beroirientasi pada keutamaan kepentingan rakyat bukan bisnis seperti saat ini.
Pertama, Khilafah akan merencanakan proyek pembangunan jaringan telekomunikasi dengan cermat dan dilakukan pengkajian atas kelayakannya dari berbagai aspek. Khilafah dibantu dengan para ahli telekomunikasi dan jaringan merancang proyek pembangunan ini agar satelit yang dibuat memiliki kualitas terbaik dengan teknologi tercanggih.
Sehingga keberadaan satelit tersebut mampu menyediakan akses jaringan internet hingga ke daerah pelosok Khilafah. Tidak akan ada perbedaan jaringan internet sebagaimana kondisi sekarang.
Kedua, Khilafah akan memastikan keberadaan satelit tetap melindungi keamanan negara dan juga melindungi usaha rakyatnya dengan mengendalikan proyek pembuatan satelit secara independen. Pasalnya jika satelit tersebut diretas konsekuensinya bisa mengerikan.
Setidaknya mereka dengan mudah mematikan satelit, menggangu atau menipu sinyal dari satelit yang dapat menimbulkan kekacauan infrastruktur yang parah. Ini termasuk jaringan listrik, jaringan air, dan sistem transportasi, menolak askes ke layanan satelit bahkan yang lebih mengerikan lagi peretasan tersebut mampu mengubah arah orbit satelit dan bertabrakan dengan satelit lain atau bahkan menabrak Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Khilafah pun tidak akan membiarkan satelit-satelit asing mengintervensi wilayah Daulah Khilafah.
Ketiga, untuk mewujudkan proyek ini Khilafah sudah memiliki alokasi anggaran tersendiri yang berasal dari pos kepemilikan negara dan pos kepemilikan umum Baitul Mal. Pos kepemilikan negara berasal dari harta fa’i, usyur, ghanimah, jizyah dan sejenisnya. Sedangkan pos kepemilikan umum berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Dengan sumber anggaran yang mandiri seperti ini negara bisa memberikan pelayanan telekomunikasi dengan harga terjangkau bahkan gratis.
Keempat, Khilafah tidak akan melarang warga negaranya berbisnis jaringan internet. Kebijakan ini dibuat agar warga negara diberi ruang untuk membantu negara memberi pelayanan publik warga. Upaya ini adalah refleksi hadits Rosulullah saw: “Sesungguhnya seorang imam itu laksana perisai.
Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang dibelakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa atau adzab karenanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Seperti inilah seharusnya tugas sebuah negara dalam menjalankan kewajibannya menyediakan layanan telekomunikasi. Hanya Daulah Khilafah yang mampu mewujudkan ketersediaan layanan telekomuniksi ini aman dan amanah.
Wallahu’alam bi shawab
Penulis : Riza Maries Rachmawati