Dimensi.id-Wabah corona sudah menyebar luas saat ini hampir di belahan dunia dari Barat sampai ke Timur sudah terdampak atau terpapar corona. Saat ini semua umat manusia berjuang untuk dapat hidup dan berjuang melawan virus corona ini.
Hal ini juga berdampak pada sektor perekonomian, dalam harian Tempo.co 23/04/2020, Lembaga dunia World Food Program mengatakan masyarakat dunia menghadapi ancaman kelaparan besar-besaran dalam beberapa bulan lagi akibat resesi ekonomi yang di picu pandemi covid 19 atau virus corona. Ada bahaya nyata bahwa lebih banyak orang meninggal akibat dampak buruk ekonomi akibat wabah covid 19 dari pada akibat terinfeksi virus.
Indonesia merupakan salah satu dari negara yang terdampak virus corona ini. Ketika virus covid 19 ini sudah menyebar hampir di seluruh penjuru Nusantara, Indonesia baru mengambil tindakan yaitu memulai dengan mengambil kebijakan PSBB yang kemudian diikuti sejumlah wilayah di Indonesia.
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) merupakan pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat umum dan mengkarantina kan diri sendiri di dalam rumah. Adapun tujuan PSBB ini adalah untuk mencegah meluasnya penyebaran virus covid 19 yang sedang terjadi saat ini.
Sektor perekomian adalah salah satu sektor yang sangat terimbas dengan adanya wabah ini, dengan pemberlakuan PSBB, para pelaku usaha baik barang dan jasa yang sangat merasakan dampaknya apalagi kalangan ekonomi kelas bawah, untuk daerah yang berada dalam zona merah, seperti Jakarta dan sekitarnya begitu banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, apalagi mereka kebanyakan orang perantauan yang tidak memiliki keluarga sehingga keadaan mereka betul –betul menjadi tunawisma yang tinggal di pinggir jalan.
Bahkan ada yang pingsan sampai mati kelaparan. Meski belum termasuk negara yang mengalami bencana kelaparan kronis maupun akut, namun potensi krisis pangan dan kelaparan ini tetap harus menjadi alarm nasional. Pasalnya Indonesia sudah diprediksi menjadi negara yang termasuk paling lambat mengakhiri wabah corona ini.
Kapitalisme gagal mengatasi masalah Pangan
Rapuhnya sistem kapitalisme dalam mengatasi masalah pangan ini tentu membuat kita miris melihatnya, sebagaimana diketahui, ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia sangat lemah, akibat abainya negara untuk mewujudkannya. Sumber daya pangan di dominasi impor karena sistem demokrasi yang di anut oleh negeri ini meniscayakan tumbuh suburnya kartel dan mafia pangan.
Apalagi sebelum pandemi setidaknya terdapat 22 juta jiwa rakyat Indonesia yang menderita kelaparan kronis serta rawan pangan yang terjadi di 88 kabupaten/kota seperti disebutkan data ADB dan kementan. Jika sebelum terjadi wabah saja sudah tidak dikelola dengan tepat, bagaimana saat menghadapi pandemi. Yang justru makin menampakkan ketidaksiapan pemerintah.
Terlebih saat PSBB dan larangan mudik ke kampung halaman, lagi-lagi rakyat kecil adalah kalangan yang paling terdampak, kondisi serupa juga menimpa warga setempat, banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan pasca corona ini, sehingga semakin banyak jumlah penduduk yang dibawah sejahtera dan akhirnya memunculkan masalah sosial yang baru yaitu demi mempertahankan hidupnya, maka mereka berakhir dengan cara mencuri.
Fenomena ini menunjukkan kontraproduksi kebijakan. Jika dalam kondisi normal tanpa pandemi saja kemiskinan dan kelaparan masih menjadi PR besar pemerintah, apalagi saat pandemi.
Pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah saat ini juga lebih condrong menyusahkan, dimana untuk sekedar mendapatkan bantuan dana dari pemerintah harus melewati birokrasi yang merepotkan hanya untuk mendapatkan sembako yang bahkan tidak cukup untuk satu bulan. Bantuan sosial pemerintah yang digadang-gadang sebagai solusi nyatanya hanya memunculkan berbagai permasalahan baru.
Baik untuk pejabat daerah maupun rakyat di bawahnya. Komunikasi dan koordinasi yang tidak jelas dari pusat ke pemerintah daerah, pendataan warga yang tidak tepat, frekwensi waktu yang lama untuk sampainya bansos tersebut ke tengah-tengah masyarakat, dan masih banyak hal yang terkesan tidak sepenuh hati diupayakan pemerintah untuk rakyatnya.
Cara islam memenuhi kebutuahan pokok umatnya
Islam telah mewaijbkan terlaksananya jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok individu dan masyarakat. Islam memberikan serangkaian hukum syariat untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, berupa pangan, papan dan sandang bagi tiap individu rakyat dengan mekanisme langsung dan tak langsung ; oleh laki-laki, keluarga, masyarakat, dan negara.
Inilah mengapa hanya aturan Allah pula yang layak digunakan dalam memberi solusi tuntas bagi pencegahan serta penanganan krisis pangan dan kelaparan. Hal ini berangkat dari sabda Rasul SAW: “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat di urusnya.” (HR Muslim dan akhmad).
Seorang pemimpin dalam sistem khilafah islam, yang tak lain adalah khalifah akan mengupayakan agar setiap individu rakyatnya terpenuhi kebutuhannya. Tingkat kebutuhan ini tentu berbeda-beda tergantung individunya. Kebutuhannya ini pun bisa jadi berbeda lagi saat kondisi pandemi.
Di samping itu Khilafah juga selalu menjaga kecukupan stok pangan, baik saat kondisi ideal maupun pandemi. Khususnya dalam pandemi dalam pemenuhan jangka pendek, Khilafah bisa membeli produksi pertanian yang diusahakan petani atau swasta sebagai cadangan negara untuk kebutuhan masyarakat selama wabah.
Terlebih jika Khalifah memberlakukan locdown, maka pemerintah akan sepenuhnya mengambil alih jaminan kebutuhan pangan rakyat selama krisis. Dalam sistem pemerintahan islam yaitu Khilafah, rakyat tidak akan dibiarkan sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, karena demikian adalah hak rakyat yang harus dipenuhi negara. Negara berkewajiban menjamin kebutuhan pokok rakyat: sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan, dan pendidikan.
Begitulah, saat islam menjadi ideologi negara, semua penguasa akan berpandangan sama, yaitu keberadaan mereka semata untuk umat. Tidak seperti saat ini yang menjadikan kepentingan pribadi dan golongan sebagai asas mereka bekerja.
Penulis : Latifah (Pengajar, HST)
Editor : Fadli