WACANA TUNDA PEMILU 2024: CERMIN KESERAKAHAN OLIGARKI & KEHARUSAN KEMBALI PADA ISLAM

Pendahuluan

Bola panas isu penundaan Pemilu 2024 masih terus bergulir. Wacana itu tak hanya dikemukakan oleh elite partai politik, tetapi juga internal pemerintah yang tidak lain dari kalangan menteri kabinet penguasa. Kedua pihak tersebut mengeklaim bahwa mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Klaim itu disebut-sebut mengacu pada big data. Meski begitu, hingga kini klaim tersebut masih menjadi tanda tanya. Isu penundaan pemilu kali pertama digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Ia mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi. Wacana tersebut digulirkan dengan alasan agar momentum perbaikan ekonomi tidak terjadi stagnansi usai pandemi Covid-19 sejak dua tahun terakhir ini.

Menanggapi usulan tersebut, beberapa pihak menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan Jabatan Presiden. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penundaan pemilihan umum (pemilu) merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi. Ia memandang, wacana tersebut digulirkan oleh pihak-pihak yang takut kehilangan kekuasaan. (Republika.co.id – 27/02/2022)

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyatakan tidak ada satu pun negara di dunia menunda pemilihan umum (pemilu) dengan alasan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Titi mengomentari wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden oleh elite partai politik. Pegiat pemilu ini menilai wacana itu merupakan strategi dalam rangka memperpanjang durasi kekuasaan sekaligus menghindari pembatasan masa jabatan dengan cara menghindari pelaksanaan pemilu. Ia menuturkan, pada masa pandemi Covid-19 sejumlah negara memang menunda pemilu mereka untuk jangka waktu tertentu. Akan tetapi, pertimbangannya adalah demi keselamatan jiwa warga negara.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, wacana penundaan Pemilu 2024 yang berimbas pada perpanjangan masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR dan DPD menabrak konstitusi. Yusril juga mempertanyakan lembaga apa yang berwenang, untuk mengesahkan penundaan Pemilu. Begitu pula dengan perpanjangan masa jabatan presiden, anggota DPR hingga DPD. Senada dengan Yusril Ihza, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengkritik keras sikap elite politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Bivitri mencap elite politik yang ingin menunda Pemilu 2024 tidak punya malu karena mengusulkan sesuatu yang jelas bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945.

Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada, menegaskan munculnya berbagai pernyatan bersahutan yang dilontarkan oleh beberapa ketua umum partai politik untuk menunda pemilu, menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia masih dikuasai oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan rakyat. Kekuasaan pemerintahan oleh kelompok tertentu dalam mengatur dan menjalankan sistem pemerihtahan dan kenegaraan, istilah ini dalam khasanah ilmu politik lazim disebut oligarki.

Sebenarnya, wacana tiga periode Presiden Jokowi dan menunda pemilu sudah berlangsung paling tidak sejak 2020 dari beberapa petinggi partai. Pada 2020 dan 2021, Jokowi tegas menolak. Sementara pada 2022, Jokowi tak lagi memiliki jawaban mantap untuk menolaknya. Hal ini kemudian diinterpretasikan, Jokowi membuka jalan untuk menunda pemilu atau menambah periode jabatan melalui amandemen konstitusi. Musababnya, bila tak mengubah konstitusi, penambahan masa jabatan dan penundaan pemilu itu membuat pemerintah Jokowi menjadi inkonstitusional.

Bahkan untuk merespon hal tersebut, sebanyak 27.299 orang telah menandatangani petisi menolak penundaan pemilu 2024. Mereka beralasan perpanjangan pemilu hanya akan memperburuk demokrasi. Sebagaimana dikutip dari change.org, Minggu (13/3/2022), petisi itu dibuat oleh sejumlah LSM. Di antaranya Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Konstitusi Demokrasi (Kode) Inisiatif, Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Secara terpisah, Lembaga Survei Nasional (LSN) juga merilis data pada Kamis (3/3/2022) menyebutkan sebanyak 68,1% responden menolak usulan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Hasil survey Lembaga Y-Publica juga merilis data pada hari yang sama dan menyebutkan sebanyak 81,5% menginginkan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal atau tidak ditunda.

Litbang Kompas juga melakukan jajak pendapat terhadap responden pendukung enam partai politik (parpol), terkait sikap mereka soal wacana penundaan Pemilu 2024. Hasilnya, mayoritas responden dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, serta PKS menyatakan setuju pemilu tetap digelar sesuai waktu yang telah ditetapkan Komisi II DPR RI, pemerintah, dan KPU yakni 14 Februari 2024. Berikutnya, Litbang Kompas mempertanyakan pandangan responden terkait kepentingan di balik usul penundaan Pemilu 2024. Hasilnya, 66,7 persen menyatakan usulan tersebut demi kepentingan politik.

Tangan Rezim & Pergulatan Parpol Di Balik Isu Tunda Pemilu

Massa buruh yang menggelar demo di depan Gedung DPR/MPR RI Jumat (11/3), Jakarta, menyatakan akan mengerahkan people power jika wacana perpanjangan masa jabatan presiden dilancarkan. Terutama, jika partai politik pendukung pemerintah menggelar Sidang Istimewa untuk merealisasikan rencana itu.

Sementara itu sikap politik PDIP terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 ini berbeda dengan tiga partai koalisi Jokowi, Golkar, PKB, dan PAN. Secara kasatmata muncul poros PDIP vs Luhut serta Golkar, PKB, PAN di tengah wacana ini.Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo mengatakan PDIP memiliki kepentingan agar Pemilu 2024 terlaksana sesuai jadwal. Kunto menyebut partai besutan Megawati Soekarnoputri itu ingin kader lainnya menggantikan Jokowi yang sudah dua periode.Selama dua periode ini, kata Kunto, hubungan PDIP dengan Jokowi tak berjalan harmonis. Menurutnya, PDIP bisa mengajukan Puan Maharani, Ganjar Pranowo, atau Tri Rismaharini sebagai kandidat calon presiden mendatang.

Sumber CNNIndonesia.com membeberkan bahwa sebenarnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dibalik desain wacana penundaan Pemilu 2024. Sumber itu menyebut Luhut meminta sejumlah ketua umum partai politik untuk bicara di hadapan publik tentang dukungannya menunda pemilu. Sebagai informasi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mendesak Luhut untuk membuktikan klaimnya soal warga yang ingin pemilu ditunda.Desakan tersebut berlandaskan temuan sejumlah lembaga survei yang bertolak belakang dengan klaim Luhut. Menyikapi Big Data terdapat kutipan pernyataan menarik dari peneliti asal Inggris dari Solent University, Garfield Benjamin (2021), bahwa big data yang umumnya dilakukan oleh kelompok berkuasa, bisa menjelma menjadi alternatif ‘penindasan’ di era digital berkedok pembenaran kuantifikasi.

Boneka Kapitalis

Jamak dipahami bahwa kekuasaan dalam demokrasi disinyalir tidak lebih dari upaya untuk mengeksekusi masterplan proyek-proyek para kapitalis. Sebab, keberadaan para pemegang kekuasaan tidak lepas dari jasa para kapitalis yang telah menyuntikkan modal di masa kampanye. Adagium no free lunch tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dalam kapitalisme demokrasi, semuanya tidak ada yang gratis alias ada harga yang harus dibayar. Bukan rahasia umum, para pemodal atau kapitalis inilah yang mengendalikan para penguasa dalam sistem demokrasi. Ditengarai, para kapitalis telah menyusun masterplan program mereka bahkan telah menyiapkan calon-calon eksekutor program tersebut jauh hari sebelum mereka duduk dalam kursi kekuasaan.

Sebagaimana berita yang beredar, Jokowi mengakui ada 245 proyek strategis nasional (PSN) baru yang kembali diusulkan. Hal tersebut ditegaskan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan implementasi proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19 di Istana Merdeka, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta. Dengan latar belakang Jokowi sebagai seorang pengusaha, dinilai sangat agresif dalam merealisasikan proyek-proyek tersebut melalui berbagai strategi pembiayaan yang semuanya bermuara pada utang dan menarik pajak dari rakyat. Di sini rakyat harus paham bahwa siapa pun penguasa dalam rezim demokrasi, para penguasa ini tidak lain seolah menjadi boneka para kapitalis. Penguasa berperan sebagai eksekutor untuk mempercepat atau memudahkan terealisasinya proyek kapitalis. Dari sini, rakyat semestinya menyadari bahwa penguasa akan lebih mendahulukan kesejahteraan kapitalis dari pada kesejahteraan rakyat.

Kabar buruknya, rezim saat ini malah dinilai memiliki performa yang baik dalam mempermudah dan mempercepat terealisasinya masterplan program para kapitalis. Meskipun, pada kenyataannya, banyak proyek yang terancam mangkrak atau tidak produktif karena tidak melalui studi komprehensif dan banyak menabrak undang-undang. Data menunjukkan, pencapaian realisasi investasi infrastruktur terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat dalam data BKPM, pencapaiannya sekitar 22-30% YOY. Jokowi terlihat terus bersemangat meningkatkan rekor pencapaiannya. Apalagi, Indonesia masih menjadi magnet investor asing untuk proyek-proyek infrastruktur. Tentu saja ini akan semakin menderaskan cuan bagi kapitalis, terutama asing.

Page Contents

Ketakutan Oligarki

Ditengarai, oligarki kapitalis atau para investor ini sudah nyaman dengan rezim saat ini yang telah menciptakan kondisi politik yang kondusif untuk iklim investasi. Yakni dengan melemahkan lawan politik yang kritis dengan proyek-proyek kapitalis. Rezim ini juga dianggap mampu menggalang dukungan secara politik dan hukum untuk melancarkan masterplan program kapitalis.

Sebab, tanpa stabilitas politik dan sosial versi korporatokrasi maka akan mustahil tercipta iklim yang kondusif untuk investasi dari para kapitalis di Indonesia. Wajar kemudian para oligarki di lingkaran kekuasaan merasa khawatir dengan nasib mereka apabila ada pemilu 2024. Yang mana secara konstitusi, Jokowi tidak boleh lagi menjabat setelah habis masa dua periodenya tersebut.

Namun bagi oligarki, demokrasi bisa dipermainkan sesuai selera mereka. Pada saat tertentu, mereka tidak peduli dengan pandemi. Proses demokrasi harus tetap berjalan, misalnya pada pilkada serentak tahun lalu. Namun, itu tidak berlaku ketika Pilpres 2024 karena pergantian kepemimpinan otomatis akan merugikan mereka yang sudah di zona aman dan nyaman dengan rezim saat ini.

Itulah mengapa, tanpa malu-malu, mereka mengampanyekan perpanjangan periode rezim sampai 2027. Mereka pun tidak segan menabrak sirkulasi kepemimpinan elite baik eksekutif maupun legislatif yang semestinya tetap harus digelar di 2024 untuk menjaga proses rekonsolidasi demokrasi. Mereka tidak bisa menjamin, siapa yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024 kelak dapat sejalan dengan kepentingan mereka. Walaupun tugas pokok penguasa selanjutnya tetap pada bagaimana melakukan akselerasi recovery ekonomi nasional.

Perselingkuhan penguasa dan pengusaha pun bukan hanya terjadi di Indonesia, hampir di seluruh negara di dunia mengalami hal yang sama. Oleh karenanya, yang patut kita kritisi bukan sekadar moral yang hilang dari para pejabat, tetapi juga sistem yang melanggengkan praktik ini.

Demokrasi Lahirkan Oligarki

Selain menghantarkan pada perselingkuhan pengusaha dan penguasa, sistem demokrasi pun yang paling bertanggung jawab terhadap lahirnya para oligarki. Asasnya yang sekuler menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan maka wakil rakyat yang terpilih, bisa membuat kebijakan apa pun tanpa batasan.

Termasuk kebijakan yang melindungi kepentingan mereka, seperti wacana kebijakan presiden tiga periode. Patut diduga hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap oligarki karena mereka harus memastikan agar kekuasaan hanya berputar pada “klan” mereka saja. Inilah yang menyebabkan oligarki terus menggurita dan kuat mencengkeram di setiap sektor.

Pembagian kekuasaan menjadi yudikatif, eksekutif, legislatif yang diciptakan untuk mencegah terjadinya kekuasaan tunggal, pada kenyataannya malah membentuk oligarki. Lihatlah bagaimana hakim mahkamah konstitusi sering terlibat dalam skandal politik.

DPR sebagai lembaga legislasi sering dianggap memuluskan kepentingan oligarki. Sebut saja UU Omnibus Law yang disebut para pakar merupakan UU yang menguntungkan oligarki. Eksekutif pun sama, misalnya dengan “memukul” ormas yang berbeda pendapat dan menstigmanya dengan label “pemberontak”.

Oleh karena itu, menjadi tidak heran jika politik akomodasi sangat kental dalam sistem demokrasi. Rezim yang berkuasa lebih baik membagikan “kue” politiknya daripada harus “mengurusi” oposisi yang sering kali berbeda pandangan. Terciptalah koalisi gemuk dalam tubuh parlemen. Namun, anggota koalisi yang memiliki kepentingan masing-masing akan saling mencabik jika keadaan tidak menguntungkan mereka.

Sungguh hina apa yang dilakukan para pejabat demi mempertahankan posisinya sehingga slogan “dari, oleh, dan untuk rakyat” hanya berlaku bagi segelintir elite berkuasa. Oleh karenanya, telah jelas bahwa sistem demokrasilah yang menumbuhsuburkan praktik oligarki dan melahirkan para pejabat amoral.

Penguasa Amanah

Berbeda dengan sistem demokrasi yang akan senantiasa melahirkan oligarki dan penguasa yang amoral, Islam dengan aturannya yang paripurna akan melahirkan penguasa yang amanah dan mencegah terjadinya praktik oligarki oleh segelintir elite.

Keyakinan kuat ini setidaknya disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, karena kedaulatan berada di tangan syara’. Artinya, sumber kebijakannya adalah Al-Qur’an dan Sunah yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Penguasa menyandarkan seluruh keputusannya pada syara’ sehingga akan tercipta suatu kebijakan yang bebas dari kepentingan segelintir elite.

Kedua, landasan dalam beramal adalah akidah Islam, termasuk menjadi pemimpin atau anggota partai politik. Inilah yang menjadi jaminan akan terlahir penguasa yang amanah karena motivasi mereka adalah pahala, bukan materi. Alhasil, yang akan mencalonkan diri adalah mereka yang memiliki kapabilitas tinggi dan merasa mampu menyelesaikan amanah umat.

Sebab, bagi kaum muslim, jabatan adalah ladang pahala yang akan menghantarkan mereka pada surga. Di saat yang sama, sekaligus menghantarkan mereka pada neraka jika nyatanya lalai dalam mengembannya. Oleh karena itu, bagi individu yang memiliki niat selain Allah Swt. atau lemah dalam memimpin, mereka tidak akan berani mencalonkan diri.

Ketiga, fungsi penguasa dalam Islam adalah melindungi dan mengurus urusan umat sehingga fokus kerja mereka adalah mengakomodir kepentingan umat, bukan korporat. Kontestasi yang tidak membutuhkan biaya mahal pun akhirnya menegasikan peran para cukong untuk terlibat. Inilah yang menjadi jaminan kebijakan yang lahir akan selalu pro umat.

Satu-Satunya Model Kekuasaan yang Menjamin Kemaslahatan

Ibnu Khaldun menyatakan, “Khilafah yaitu pemerintahan atas rakyat dengan berdasarkan sudut pandang syariat demi kemaslahatan manusia di akhirat; serta demi kemaslahatan manusia di dunia yang berpulang pada kemaslahatan akhirat. Ini karena segala kondisi di dunia ini, menurut Allah Swt. akan diperhitungkan berdasarkan kemaslahatannya di akhirat.” (Tarikh Ibn Khaldun).

Ulama besar pada abad ke-6 H, Ibnu al-Jauzi dalam kitabnya menyebutkan, “Siapa saja yang ingin mengetahui kemuliaan Khilafah, hendaknya ia melihat buahnya. Sebab, sesuatu itu dapat diketahui kemuliaannya dari buahnya yang dihasilkan. Khilafah merupakan sebab keselamatan umat manusia, baik fisik maupun agama mereka. Di dalamnya nyawa akan terjaga, ilmu dan amal akan tercapai, rezeki akan diperoleh, dan perilaku saling menzalimi akan terhindarkan. Kalaulah bukan karena penjagaan Khalifah, tidaklah seorang yang salat mampu mendirikan salatnya; tidaklah seorang hamba dapat menunaikan ibadah-ibadahnya; tidaklah seseorang yang berilmu dapat menyebarkan ilmunya; tidak pula seorang pedagang mampu melakukan perjalanan dagangannya.” (Al-Mishbah al-Mudhi fi Khilafah al- Mustadhi, hlm. 134).

Pemikir Barat Will Durant mengatakan, “Di bawah pemerintahan Islam, Asia Barat mencapai tingkat kemakmuran industri dan perdagangan yang tak tertandingi oleh Eropa Barat sebelum abad keenam belas.” (The Story of Civilization). Oleh sebab itu. umat Islam mesti menyadari dan patut berbangga pada sistem Islam. Pemerintahan Islam merupakan satu-satunya model kekuasaan yang menjamin kemaslahatan manusia, baik di dunia dan akhirat. Kelicikan para elite partai yang terus ada dalam sistem demokrasi menunjukkan bobroknya demokrasi yang makin hari makin menjadi. Alhasil, kerusakan permanen yang diciptakan demokrasi dalam kehidupan umat Islam harus segera diakhiri.

Kekuasaan untuk Tegaknya Islam

Ibnu Qatadah pernah mengutip perkataan Kaab al-Akhbar rahimahumullah, “Perumpamaan antara Islam, kekuasaan, dan rakyat adalah laksana tenda besar, tiang, dan tali pengikat serta pasaknya. Tenda besarnya adalah Islam, tiangnya adalah kekuasaan, tali pengikat dan pasaknya adalah rakyat. Satu bagian tidak akan baik tanpa bagian yang lainnya.” (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 1, hlm. 54).

Kekuasaan memang ditujukan untuk menegakkan Islam dan memberikan kemaslahatan kepada siapa saja yang bernaung di bawahnya. Kekuasaan bukanlah perkara yang harus diperebutkan ataupun menjadi ajang untuk meraup keuntungan dan kepentingan tertentu seperti yang terjadi dalam demokrasi.

Tugas penguasa ialah menjamin segala urusan rakyatnya, bukan sibuk memperpanjang masa jabatan demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ingatlah, Rasulullah saw. mengancam penguasa yang tidak bersungguh-sungguh mengurusi rakyat. “Tidaklah seorang pemimpin mengurusi urusan kaum muslim kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mengurusi mereka dan tidak menasihati mereka, kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka.”(HR Muslim)

Begitu besar perhatian sistem Islam yang menjadikan politik sebagai jalan melayani kepentingan publik. Kita tidak perlu ragu lagi. Telah terbukti selama 1.400 tahun, Islam memimpin dunia dengan berbagai prestasi dan pencapaian gemilang dalam seluruh aspek kehidupan. Menjadi tugas kita bersama untuk menegakkannya kembali. Umat tidak butuh pesta demokrasi 2024, melainkan butuh tegaknya Khilafah yang membawa rahmat. Wallahualam.

Penulis: Ummu Azka

REFERENSI:

1.https://jamberita.com/read/2022/03/11/5972478/wacana-penundaan-pemilu%C2%A0-kepentingan-siapa