Dimensi.id-Di Indonesia virus corona pertama kali terdeteksi di awal bulan maret setelah diumumkan oleh presiden Joko widodo bahwa ada 2 orang positif, namun keberadaan virus ini telah ada di Indonesia sejak bulan Februari. Masalah ketersediaan APD terhadap paramedis dan upaya menghentikan penyebaran virus menjadi masalah krusial, sebab angka kematian akibat wabah meningkat begitu cepat.
Hingga saat ini data nasional telah merilis jumlah pasien positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19) di Indonesia, per ahad (26/4), mencapai 8. 882 kasus. Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 743 jiwa, dan angka yang sembuh 1.107 orang. Salah satu cara Pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 ini adalah dengan mengeluarkan imbauan untuk tidak mudik. Bagi yang telanjur mudik, pemerintah daerah akan mengenakan status orang dalam pemantauan (ODP) yang diwajibkan isolasi mandiri selama dua pekan.
Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini pemerintah cenderung abai dengan penanaganan wabah, pasalnya jumlah kasus korban terus bertambah dan penyebarannya semakin cepat. Pemerintah tidak memiliki langkah lockdown sebagai alternative menutup akses interaksi manusia di luar, namun hanya memiliki langkah PSBB atau pembatasan social berskala besar yang tidak menutup kemungkinan akan banyak orang tidak mematuhinya karena factor ekonomi. Mereka harus keluar mencari nafkah meski harus mengabaikan instruksi pemerintah.
Tidak lama lagi kondisi masyarakat akan mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan karena pemerintah lebih memilih langkah tersebut dengan hanya menyetujui penguatan ‘herd immunity’ masyarakat, sementara mereka secara mandiri tidak dilengkapi APD yang memadai. Seharusnya hal demikian difasilitasi oleh Negara. Begitupun Negara harus menyiapkan dana untuk menghadapi masalah krisis ekonomi yang akan melanda masyarakat.
Sikap pemerintah mengatasi wabah
Menghadapi wabah virus yang terus menyebar, jumlah korban yang berjatuhan semakin bertambah dari hari ke hari. Baik dari kalangan umum hingga paramedis. Jumlah korban karena positif dari paramedis banyak yang berjatuhan, mereka yang menjadi garda terdepan mengatasi wabah pada akhirnya tumbang, penyebabnya dari kontak langsung dan keterbatasan APD menjadi pemicu. Menyikapi kondisi tersebut negara berencana akan membuka penawaran dengan membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha guna membantu penanganan virus corona atau Covid-19 di Indonesia.
Nantinya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai gugus tugas yang akan mengelola rekening tersebut. Bendahara Negara ini menambahkan dari segi anggaran, pemerintah sebetulnya siap untuk mendukung proses percepatan penanganan pandemik virus corona di dalam negeri. Namun opsi ini dibuka, untuk membantu meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah.
“Pemerintah akan membuka account khusus di BNPB bagi masyarakat, dunia usaha yang ingin menyumbangkan. Ini akan diumumkan oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai account masyarakat yang ingin membantu dan langsung dikelola BNPB,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Ia menambahkan bahwa Salah satu upaya pemerintah dari sisi anggaran ialah menanggung seluruh biaya perawatan pasien terjangkit virus corona. Pendanaan pasien diambil dari APBN 2020 atau APBD. “Karena pandemik covid-19 tidak masuk dalam hal yang bisa dicover BPJS dari sisi iuran.” www.merdeka.com, (25/3).
Sikap pemerintah ini berbeda dengan pandangan oleh anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, pasalnya ia menilai bahwa Merebaknya virus corona membuat prospek perekonomian Indonesia melambat. Ia meminta pemerintah mengambil kebijakan afirmatif untuk melindungi perekonomian rakyat kecil di tengah perlambatan ekonomi akibat virus corona. Misbakhun juga meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan khusus dalam pengalokasian Dana Desa. Menurutnya, sebaiknya penggunaan Dana Desa yang ditransfer dilonggarkan sampai 70-80 persen untuk jaring pengaman sosial yang memperkuat gotong royong sosial di perdesaan.
Di sisi lain Ekonom Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai wabah ini menjadi bencana ekonomi politik. Lewat keterangannya, Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini dan Peneliti LP3ES Fachru Nofrian mengatakan instrumen APBN sangat penting dalam menangani dampak virus ini. Pemerintah diminta jangan main-main dalam penggunaan APBN. Didik dan Fachru menilai bahwa sejauh ini pemerintah terlihat ragu dan maju mundur dalam mengalokasikan dana APBN untuk menangani virus corona. Mereka menilai alokasi dana yang terus berubah mencerminkan kebijakan yang lemah dari pemerintah.
“Kebijakan anggaran yang ragu dan maju mundur mengalokasikan dana Rp 19 triliun rupiah pada awalnya, beberapa hari kemudian lalu naik Rp 27 triliun rupiah, dan kemudian naik lagi Rp 60 triliun adalah kebijakan yang lemah, mencla-mencle, pertanda pemerintahan tidak memiliki kepemimpinan yang kuat kalau berkaca pada luasnya masalah yang dihadapi rakyat Indonesia.” www.detikfinance.com, (29/3/2020).
Kepemimpinan di DPR juga disebut mengalami kebingungan karena minim intervensi. Padahal menurut Didik dan Fachru di tangan DPR ada sumberdaya yang besar untuk membantu rakyat yang sedang kesusahan terhantam virus corona. Mereka menilai sudah saatnya alokasi anggaran harus melibatkan DPR dalam skala yang khusus dan besar.
Berkaca kasus krisis ekonomi di tahun 2008, Didik dan Fachru meminta agar pemerintah mengambil langkah tegas serupa yang dilakukan di tahun 2008. Saat itu pemerintah tegas memotong anggaran kementerian dan lembaga hingga 10%, baik pusat dan daerah. Kali ini di tengah wabah corona, mereka meminta pemerintah dan DPR memutuskan dengan tegas untuk memangkas anggaran hingga 20%. Kemudian dana tersebut dialihkan untuk membantu masyarakat miskin, pekerja sektor informal, industri mikro, dan penanganan virus corona lainnya.
“Pada tahun 2008 tidak ada krisis yang hebat, hanya terjadi perlambatan ekonomi, tetapi anggaran dengan tegas dipotong 10%. Pemerintah harus memimpin bersama DPR memutuskan untuk memotong 20% anggaran seluruh kementerian dan daerah, kemudian mengalihkannya untuk pembiayaan corona,” Penghematan pun harus dilakukan, Didik dan Fachru menilai proyek besar strategis nasional yang menelan anggaran besar harus dibatalkan, paling minimal ditunda dahulu, kata kedua ekonom tersebut.
Selain minimnya pendanaan terhadap penyediaan APD standar dan alat pendeteksi dini virus secara akurat, pemerintah Indonesia juga masih enggan melakukan ‘Lockdown’ dalam memutus mata rantai penyebaran virus. Hingga akhirnya pemerintah daerah berinisiatif melakukan karantina wilayah dari dan ke dalam wilayah terkait. Hal ini seolah membuat jurang terpisah antara pusat dan daerah. Kelemahan atas sikap pemerintah ini menjadi itikad baik yang kemudian diambil alih masyarakat lainnya untuk sama-sama berjibaku membantu penyediaan APD, penyediaan sembako bagi warga yang terdampak wabah karena harus tinggal dirumah.
Akibat wabah ini, melemahkan semua sektor kehidupan khususnya sektor ekonomi. Pihak swasta dan organisasi non pemerintah maupun masyarakat ekonomi atas bersama bahu membahu membantu masyarakat dan daerah terdampak, sebab faktanya ekonomi lemahlah yang terpukul menghadapi masalah wabah tersebut.
Sikap Dunia Menghadapi Wabah
Banyak pengamat menilai pemerintah harus bersikap kooperatif dan aktif menghadapi wabah dan mengatasi penyebaran virus yang kian cepat. Wakil Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI), Harryadin Mahardika, mengatakan pemerintah harus jujur terkait anggaran untuk memerangi Covid-19. Ia mencontohkan, Amerika Serikat hingga negara-negara maju seperti Italia dan Denmark, langsung menggelontorkan dana hingga miliaran dolar AS.
Dia menjelaskan, pemerintah bisa menggunakan berbagai sumber keuangan untuk mendapatkan dana segar dalam memerangi Covid-19. Hal ini, kata dia, seperti dengan menerbitkan surat utang negara atau SUN. Dalam keadaan yang darurat seperti sekarang, pemerintah bisa mengeluarkannya dan kemudian Bank Indonesia (BI) bisa membelinya. Ia pun menambahkan Sumber dana lainnya yang dibutuhkan, menurut Harryadin adalah realokasi anggaran di kementerian lembaga hingga pemerintah daerah.
Maka itu, program yang lain, bisa ditunda dulu dan dialokasikan untuk mengatasi Covid-19.b Dia yakin, prosesnya tidak akan sulit. Meski nanti tetap harus melalui pembahasan dengan DPR. Tapi, ia optimis, dalam situasi seperti ini DPR pun akan setuju dan tak mempersulit realokasi anggaran. Apalagi anggota DPR sudah ada yang menjadi korban akibat virus ini.
“Saya pikir antara legislatif dan eksekutif saat ini sudah satu kata. Artinya ini wabah berat. Apabila diperlukan realoasi anggaran legislatif akan membantu tidak ada perdebatan panjang. Disitulah sumber terbesar anggaran yang bisa diambil dalam berperang melawan corona,” jelasnya. www.vivanews.com, (28/3)
Tambahan anggaran yang bisa digunakan lagi oleh pemerintah pusat, menurut harryadin adalah dari anggaran bendahara umum negara. Karena untuk penggunaan dana ini, Presiden RI punya kewenangan penuh dalam mengalokasikannya karena kondisi darurat.
“Bisa untuk lima hal, termasuk kondisi darurat. Yang terkait dengan wabah penyakit seperti ini. Dan itu tak perlu ada prosedur penganggaran yang mengikat,” kata pengamat kebijakan publik ini. Pemerintah menurutnya, butuh dana yang cukup besar untuk mengatasi masalah ini. Mengingat imbas dari persoalan Covid-19 ini tidak sekedar soal kesehatan, tetapi juga soal ekonomi dan kehidupan rakyat.
“Angkanya harus lebih dari Rp200 triliun untuk bisa pertama menjamin kesediaan alat medis seperti ventilator, APD, kedua meningkatkan kualitas kamar di RS dan tempat tidur supaya bisa menjadi tempat isolasi,” jelasnya. Untuk itu, lanjut dia, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk menunda dan tidak mengambil keputusan cepat atas wabah yang terus meluas dan memakan jumlah korban jiwa ini. “Harus bisa segera di alokasikan dan diimplementasikan pada 4 hal tersebut,” katanya. (28/3)
Melihat fakta penggelontoran dana yang lamban tidak mampu mengakumulasi penyediaan APD sesuai standar, maka melalui Bank dunia menawarkan bantuan dana kepada pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekurangan dana negara. IMF dan Bank Dunia menyebut memiliki fasilitas pembiayaan cepat untuk menanggapi kebutuhan negara yang tengah mengalami masalah akibat virus corona. “Penguatan sistem pengawasan dan respons kesehatan negara sangat penting untuk menahan penyebaran wabah ini dan masa depan,” ujar keduanya. Wabah virus corona di Indonesia telah membunuh lebih dari 743 orang dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 8.882
Bank Dunia menyatakan akan menggelontorkan dana bantuan darurat senilai US$ 160 miliar atau Rp2.660 triliun (kurs Rp16.630 per dolar AS) untuk membantu sejumlah negara dalam menangani dampak wabah virus corona. Bantuan tersebut akan digelontorkan selama 15 bulan. Dewan pemberi pinjaman pembangunan yang berbasis di Washington tersebut menyatakan bantuan tahap pertama akan digelontorkan sebesar US$1,9 miliar. Bantuan akan digelontorkan untuk 25 negara dan akan dilanjutkan ke 40 negara lainnya.
“Kami sedang berupaya memperkuat kemampuan negara-negara berkembang untuk merespons pandemi COVID-19 dan mempersingkat waktu pemulihan ekonomi dan sosial,” kata Presiden Bank Dunia David Malpass seperti dikutip dari AFP, www.cnnindonesia.com, Jumat (3/4).
Sebelumnya IMF mengaku menyiapkan dana USD 1 triliun untuk negara-negara anggotanya yang menghadapi Virus Corona. Adapun Bank Dunia menyiapkan dana USD 14 miliar untuk paket pembiayaan jalur cepat bagi negara yang juga menghadapi pandemi global itu.
Melihat fakta sikap kedua lembaga dunia tersebut, banyak pengamat menilai agar pemerintah tidak bergantung kepada kedua lembaga tersebut. Pemerintah diharapkan tidak menerima tawaran bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) ataupun Bank Dunia untuk penanggulangan Virus Corona atau Covid-19. Dikhawatirkan tawaran bantuan dari dua lembaga keuangan internasional di tengah wabah Virus Corona tersebut akan menjadi jebakan utang di kemudian hari. Alasannya negara memiliki cadangan keuangan negara untuk mengatasi permasalahan wabah.
Salah satunya dana APBN yang ada BA99 yang selama ini dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.” Di luar itu juga ada dana milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang jumlahnya mencapai Rp 150 triliun. Menurut pengamat, pemerintah bisa meminjam dana milik LPS untuk cadangan darurat bila ada keperluan mendadak.
Cara Islam Mengatasi Krisis Wabah
Penanganan wabah maupun bencana akan selalu membutuhkan langkah konkrit dari pemerintah dalam mengatasi masalah, tanpa perlu berutang kepada negara-negara penjajah. Negara memiliki sumber pemasukan yang fantastis dari sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan swasta. Ketidakmandirian negeri, menjadikannya semakin terpuruk untuk terus bergantung pada negara-negara pendonor. Saat ini negara enggan menggelontorkan dana fantastis, alasannya karena tidak mau membebani kas negara (APBN dan mencegah terjadinya krisis ekonomi.
Islam adalah agama yang sempurna yang memiliki solusi sempurna mengatasi seluruh permasalahan umat. Islam selalu menunjukkan keunggulannya sebagai agama sekaligus ideologi yang lengkap. Islam mengatur semua hal dan memberikan solusi atas segenap persoalan. Islam telah lebih dulu dari masyarakat modern membangun ide karantina untuk mengatasi wabah penyakit menular.
Dalam sejarah, wabah penyakit menular pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Wabah itu adalah penyakit kusta yang menular dan mematikan dan kala itu belum diketahui obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut, salah satu upaya Rasulullah saw. adalah menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu Rasulullah saw. memerintahkan untuk tidak dekat-atau melihat para penderita kusta tersebut. Beliau bersabda:
لاَ تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ
Janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta (HR al-Bukhari).
Dengan demikian, metode karantina (isolasi), sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah saw. untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul saw. membangun tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah. Peringatan kehati-hatian pada penyakit kusta juga dikenal luas pada masa hidup Rasulullah saw. Abu Hurairah ra. menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, “Jauhilah orang yang terkena kusta, seperti kamu menjauhi singa.” (HR al-Bukhari).
Rasulullah saw. juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau bersabda:
إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا
Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu (HR al-Bukhari).
Di masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, kala itu kota Syam dihinggapi virus Tha’un mematikan yang menelan korban setengah dari penduduk kota Syam. Selain mengintsruksikan upaya pencegahan dari menyebarnya virus dengan upaya isolasi rakyat, khalifah juga bersikap siaga melakukan upaya pendanaan menangani korban wabah.
Di lain waktu Madinah juga pernah mengalami krisis ekonomi dan mengakibatkan kelaparan, Khalifah Umar ra, memberi contoh terbaik dengan cara berhemat dan bergaya hidup sederhana, bahkan lebih kekurangan dari masyarakatnya. Dengan itu beliau bisa merasakan betul bagaimana penderitaan yang dialami oleh rakyatnya. Beliau kemudian segera mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi krisis ekonomi secara cepat, tepat dan komprehensif. Untuk mengoptimalisasi keputusannya, Khalifah segera mengerahkan seluruh struktur, perangkat negara dan semua potensi yang ada untuk segera membantu masyarakat yang terdampak.
Dalam buku The Great leader of Umar bin Khathab, Kisah Kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah Kedua, diceritakan bahwa Khalifah Umar ra. langsung memerintahkan untuk membuat posko-posko bantuan. Diriwayatkan dari Aslam:
Pada tahun kelabu (masa krisis), bangsa Arab dari berbagai penjuru datang ke Madinah. Khalifah Umar ra. menugaskan beberapa orang (jajarannya) untuk menangani mereka. Suatu malam, saya mendengar beliau berkata, “Hitunglah jumlah orang yang makan malam bersama kita. ”Orang-orang yang ditugaskan pun menghitung orang-orang yang datang. (Ternyata) berjumlah tujuh puluh ribu orang. Jumlah orang-orang sakit dan yang memerlukan bantuan sebanyak empat ribu orang. Selang beberapa hari, jumlah orang yang datang dan yang memerlukan bantuan mencapai enam puluh ribu orang.
Tidak berapa lama kemudian, Allah mengirim awan. Saat hujan turun, saya melihat Khalifah Umar ra. menugaskan orang-orang untuk mengantarkan mereka ke perkampungan dan memberi mereka makanan dan pakaian ke perkampungan. Banyak terjadi kematian di tengah-tengah mereka. Saya melihat sepertiga mereka mati. Tungku-tungku Umar sudah dinyalakan para pekerja sejak sebelum subuh. Mereka menumbuk dan membuat bubur.
Khalifah Umar ra. langsung menugaskan beberapa orang di berbagai penjuru Madinah untuk memantau kondisi rakyat yang berkumpul mencari rezeki di sekitar mereka karena kemarau dan kelaparan yang menimpa mereka. Mereka bertugas membagikan makanan dan lauk-pauk. Sore hari, orang-orang yang ditugaskan berkumpul bersama Umar melaporkan peristiwa yang terjadi. Khalifah juga memberi makanan kepada orang-orang badui dari Dar ad-Daqiq, sebuah lembaga perekonomian yang berada pada masa pemerintahan Umar.
Lembaga ini bertugas membagi tepung, mentega, kurma dan anggur yang berada di gudang kepada orang-orang yang datang ke Madinah sebelum bantuan dari Mesir, Syam dan Irak datang. Dar ad-Daqiq kian diperbesar agar bisa membagi makanan kepada puluhan ribu orang yang datang ke Madinah selama sembilan bulan, sebelum hujan tiba dan memberi penghidupan.
Lembaga-lembaga pemerintahan yang langsung berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat, baik yang bergerak dalam bidang finansial atau yang lainnya, langsung diminta bergerak cepat. Khalifah sendiri yang bekerja dalam posko-posko tersebut, memastikan semua berjalan optimal. Diriwayatkan dari Anas, “Perut Umar bin al-Khathab selalu keroncongan di tahun kelabu, sebab ia hanya makan dengan minyak. Ia mengharamkan mentega untuk dirinya. Ia memukul perut dengan jari-jarinya dan berkata, ‘Berbunyilah karena kita tidak punya apa pun selain minyak hingga rakyat sejahtera.
Tatkala menanggulangi krisis, bisa jadi pemerintah pusat tidak mampu menopang seluruh pembiayaan dan kebutuhan yang ada. Ini adalah hal yang lumrah saja. Bisa jadi karena kondisi kas keuangan dan faktor lain yang tidak mencukupi. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khaththab dalam menyelesaikan krisis adalah dengan meminta bantuan ke wilayah atau daerah bagian Kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu memberi bantuan.
Sebagaimana yang diceritakan di dalam buku The Great Leader of Umar bin Khattab karya Dr. Muhammad ash-Shalabi, Khalifah Umar langsung bertindak cepat ketika melihat kondisi keuangan Baitul Mal tidak mencukupi penanggulangan krisis. Khalifah Umar segera mengirim surat kepada para gubernurnya di berbagai daerah kaya untuk meminta bantuan.
Petugas Khalifah Umar langsung mendatangi Amru bin al-Ash, gubernur di Mesir, “Dari hamba Allah, Umar bin al-Khaththab, Amirul Mukminin, untuk Amru bin al-Ash. Semoga kesejahteraan terlimpah padamu. Selanjutnya, tegakah kau melihatku dan orang-orang di sekitarku, sementara engkau dan orang-orang di sekitarmu hidup penuh kenikmatan? Tolonglah kami, tolonglah kami.”
Amru bin Ash membalas, “Untuk hamba Allah, Amirul Mukminin, dari Amru bin al-Ash. Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu. Saya memuji Allah yang tidak ada Tuhan selain-Nya. Selanjutnya, bantuan akan segera tiba. Untuk itu, bersabarlah. Saya akan mengirim kafilah untukmu. Yang depan berada di dekatmu, sementara yang belakang berada di dekatku.
Saya berharap bisa membawa bantuan melalui laut.” Gubernur Mesir, Amru bin al-Ash mengirim seribu unta yang membawa tepung melalui jalan darat dan mengirim dua puluh perahu yang membawa tepung dan minyak melalui jalur laut serta mengirim lima ribu pakaian kepada Khalifah Umar. Surat serupa juga dikirim kepada para gubernurnya di Irak dan Persia. Semuanya mengirim bantuan untuk Khalifah. Khalifah Umar juga mengirimkan bantuan yang datang dari berbagai daerah berupa makanan dan pakaian kepada semua orang selama beberapa bulan.
Tungku-tungku besar sebagai dapur umum terus beroperasi yang dikerjakan oleh tangan-tangan ahli. Mereka memasak sejak fajar dan membagikan makanan kepada orang-orang. Khalifah Umar juga mengirimkan bantuan yang datang dari berbagai daerah berupa makanan dan pakaian kepada semua orang selama beberapa bulan. Tungku-tungku besar sebagai dapur umum terus beroperasi yang dikerjakan oleh tangan-tangan ahli. Mereka memasak sejak fajar dan membagikan makanan kepada orang-orang.
Maka, Negara tidak boleh abai dengan kondisi rakyat yang saat ini kelimpungan mencari jalan untuk tetap hidup menghadapi pandemi. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.
Penulis : Hanaa Ummu Karimah(Pemerhati Sosial)
Editor : Fadli