Dimensi.id-Dibeberapa daerah di Indonesia kini sudah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan harapan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kebijakan ini dibuat bukan untuk menghentikan kegiatan masyarakat secara total. Namun hanya membatasi aktivitas diluar rumah guna mencegah berkerumunnya orang-orang dengan jumlah yang banyak.
Sebagai contoh, beberapa perusahaan mewajibkan para pegawainya untuk bekerja dari rumah (Work From Home). Dengan begitu aktivitas masyarakat diluar rumah diminimalisir. Dan hanya dibolehkan keluar rumah apabila ada kepentingan yang mendadak atau harus berbelanja kebutuhan pokok.
Namun ada yang janggal ditengah penerapan kebijakan ini. Ada sesuatu yang memunculkan tanda tanya besar dikalangan masyakarat. Yaitu diizinkannya TKA China memasuki wilayah Indonesia yang sekarang ini sedang mengkarantina rakyatnya dengan segala aturan yang dibuat.
Jelas apabila masyarakat menganggap bahwa pemerintah menerapkan kebijakan yang tumpang tindih. Disatu sisi pemerintah mengkarantina rakyatnya sendiri, namun disisi lain pemerintah juga mendatangkan orang asing untuk bekerja disini.
Disaat yang bersamaan, para pekerja pribumi banyak yang di PHK. Sebenarnya rakyat tak ingin tahu apa alasan pemerintah, entah didalamnya ada kepentingan pribadi atau tidak. Yang jelas, rakyat hanya ingin tahu sebenarnya pemerintah lebih mementingkan kesejahteraan para pekerja asing atau nasib malang rakyatnya sendiri.
Walaupun memang baru-baru ini terkuak sebuah skandal yang terbilang sudah menjadi rahasia umum. Yaitu perjanjian antar pejabat dalam rangka mensukseskan program mendatangkan TKA asing ini.
Yang rencananya akan dipekerjakan didua perusahaan Tambang Nikel di Sulawesi Utara. Yaitu PT. Virtue Dragon Nickel Industry dan PT. Obsidian Stainless Steel. Bupati Konawepun akhirnya angkat bicara. Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan menjanjikan bantuan terkait kedatangan TKA China. Namun ia mengaku hingga saat ini kompensasi yang dijanjikan belum juga dipenuhi.
Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa sulitnya bagi rakyat menaruh kepercayaan kepada pemimpin selama masih berada dalam sistem kapitalisme. Jika ada yang masih menaruh harapan, maka siap-siap untuk dikecewakan. Sebab dalam sistem ini, tak ada kebaikan tanpa adanya kepentingan. Maka wajar jika urusan rakyat bukan yang utama. Karena masih ada kepentingan-kepentingan pribadi yang harus diurus atas nama rakyat.
Hanya dalam kepemimpinan islam sajalah yang mampu menerapkan kebijakan dengan konsisten memperhatikan urusan umat. Tak ada istilah sebagian rakyat merasa untung dan sebagian yang lainnya merasa rugi. Seluruh lapisan masyarakat akan tentram berada dalam naungan peraturan yang penuh dengan kemuliaan didalamnya.
Penulis : Annisa Nurul Zannah
Editor : Fadli