Dimensi.id-Baru-baru ini Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengolah data sekunder dari tiga sumber yakni dari Worldmeter data dunia virus corona, Singapore University of Technology and Design, dan berbagai hasil riset lainnya. Denny menyatakan “Bulan Juli-September 2020 adalah rentang waktu dimana virus corona tak lagi menjadi masalah bagi dunia (CNNIndonesia.com).
Pada penelitian lain, sebuah universitas di Singapura, Singapore University of Technology and Design (SUTD) melakukan penelitian mengenai kapan berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan harapan bahwa penyebaran virus ini akan segera berakhir sebelum akhir tahun ini. (cnbcindonesia.com).
Dari fakta tersebut maka akan muncul tiga pertanyaan besar. Pertama, benarkah prediksi akhir pandemi ini bulan Juni-Juli 2020? Pertanyaan Kedua, benarkah pasca wabah kondisi sosial kemasyarakatan Indonesia akan kembali normal? Lantas apa solusi tuntas untuk menyelesaikan wabah ini?
Pertanyaan pertama, benarkah prediksi akhir pandemi ini bulan Juni-Juli 2020? Epidemiolog dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Padjajaran (Unpad), Bony Wien Lestari menyanksikan soal prediksi pandemi Corona yang akan berakhir pada Juni-Juli nanti. Bony mempertanyakan atas dasar apa prediksi tersebut dikeluarkan.
Menurutnya, hingga saat ini angka pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 masih terus melonjak. Hingga saat ini, Indonesia masih menunjukkan tren peningkatan kasus positif, ODP dan PDP disertai perluasan kasus ke hampir seluruh kabupaten kota dimana sekarang 25 dari 27 kabupaten kota sudah terdampak Covid-19”.
Bony menyatakan bahwa indikator penurunan seharusnya bukan hanya dilihat dari angka orang terinfeksi virus corona di wilayah Jakarta saja. Namun juga harus melihat di wilayah sekitar, bahkan seluruh Indonesia harus dilakukan test. Selain itu, “Prediksi pada dasarnya tidak pasti.
Terlalu optimisme berdasarkan perkiraan tanggal akhir berbahaya karena dapat melonggarkan disiplin dan kontrol kita dan menyebabkan perputaran virus dan infeksi, dan seharusnya dihindari,” tulis SUTD dalam situsnya.
Sementara itu, LSI adalah lembaga yang sering mengeluarkan pernyataan kontroversial, lihat saja track record-nya pada saat pemilu. Masyarakat sering mempertanyakan hasil survei LSI yang cenderung medukung petahana. Begitu pun hasil berbagai survei lainnya yang terkesan sebagai hasil survei “orderan”. Selain itu, fakta di lapangan juga memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat pada pemerintah selama fase penyebaran Covid-19 ini sangat kurang.
Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang sering kali membuat rakyat kecewa atau bisa dibilang tidak berpihak pada rakyat. Akhirnya masyarakat berjalan seperti anak ayam yang kehilangan induk. Belum lagi anjuran larangan mudik tidak dibarengi dengan seperangkat aturan yang mendukungnya.
Baru-baru ini, Menteri Perhubungan Budi Karya memutuskan untuk membuka lagi akses layanan seluruh moda transportasi umum mulai Kamis, 7 Mei 2020. Kelonggaran tersebut atas arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan alasan agar roda perekonomian tetap berjalan di saat pandemi.
Jelas sekali, kebijakan yang tidak sejalan ini selalu menyebabkan kebingungan. Wakil Ketua Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa menyatakan bahwa kebijakan ini dapat membingungkan masyarakat terutama petugas yang ada di lapangan.
Kebijakan ini bisa menyebabkan munculnya pandemi jilid dua yang terbuka lebar sampai ke daerah-daerah penjuru tanah air. Pemerintah hari ini hanya beretorika saja saat menyatakan serius menangani wabah ini. Kebijakannya selalu berputar pada keselamatan ekonomi, bukan pada keselamatan rakyatnya.
Prediksi yang menyatakan bahwa bulan Juni wabah selesai adalah prediksi sudah tentu merupakan prediksi yang sangat jauh dari harapan. Prediksi dari hasil penelitian tadi tentu akan menimbulkan masalah baru yaitu munculnya peremehan terhadap wabah covid-19 ini. Jika masyarakat sudah menganggap remeh wabah ini, maka kita sudah bisa mejawab apa yang akan terjadi berikutnya.
Pertanyaan besar yang kedua, benarkah setelah wabah kondisi sosial kemasyarakatan Indonesia akan kembali normal? Jawabannya tergantung dari berapa lama virus ini menjangkiti masyarakat. Ketahanan keluarga, dan juga negara tentu memiliki batas.
Semakin lama virus ini mewabah semakin besar juga dampaknya, baik pada saat wabah maupun setelah wabah. Semestinya pemerintah pusat berkonsentrasi terhadap penanganan saat wabah. Angka kematian yang tinggi akibat virus jangan sampai disusul dengan angka kematian akibat kelaparan.
Seharusnya fokus pemerintah yaitu penanganan saat wabah. Karena kondisi setelah wabah ditentukan seberapa besar penanganan saat wabah ini berlangsung. Prioritas kebijakan pemerintah harusnya mengenai bagaimana agar wabah ini segera berakhir dan bagaimana penanganan pada korban yang terjangkit.
Jika melihat realitas saat ini, kebijakan kontradiktif yang kerap dilakukan pemerintah –seperti diizinkannya 500 TKA Cina masuk ke Sulawesi Utara–,membuat wabah ini semakin lama selesainya. Akhirnya, bisa diprediksi angka kematian dan hancurnya ekonomi bisa sampai pada level maksimal.
Oleh karena itu, kita harus secepat mungkin menghentikan pandemi ini agar dampak setelah wabah tidak terlalu besar. Baik bagi ekonomi dan terlebih bagi kelangsungan generasi dan peradaban umat manusia. Sayang sekali, penguasa sekuler kapitalis dengan kebijakannya yang tidak produktif tadi telah menjadikan wabah ini semakin besar dan angkanya bisa jadi tak terkendali.
Solusi tuntas dari segala permasalahan manusia termasuk permasalahan wabah ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah Islam. Islam dengan seperangkat aturannya telah terbukti memaksimalkan dan menghentikan wabah ini secepat mungkin. Karantina total yang dicontohkan Rasulullah SAW. adalah contoh nyata dan ampuh menyelesaikan masalah ini.
Islam sebagai agama paripurna telah menjelaskan bahwa nyawa satu manusia lebih berharga dari bumi dan isinya. Maka dari itu, menghentikan wabah bukan semata karena berdampak pada ekonomi, namun lebih dari itu: menyangkut nyawa manusia.
Maknanya bahwa kesehatan manusia yang diutamakan. Islam telah terbukti melahirkan kebijakan-kebijakan yang memanusiakan manusia. Warga yang terdampak akan mendapatkan bantuan yang layak, sehingga bisa menjalani masa karantina dengan lebih ringan. Begitupun warga yang terjangkit, akan mendapatkan fasilitas kesehatan yang prima dalam menjemput kesembuhannya.
Dalam sistem Islam, negara menjamin seluruh kebutuhan pokok masyarakatnya, sandang, pangan dan papan termasuk juga kesehatan, keamanan dan pendidikan. Baik itu ketika tidak ada wabah, maupun ketika wabah sedang berlangsung.
Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan seluruh warga negara yang tidak mampu dan membutuhkan.
Dalam pengurusan Daulah Islam (Khilafah), negara memiliki tanggung jawab mensejahteraan warga negaranya baik warga negara yang muslim maupun yang non muslim.
Sejahtera di sini dimaknai terpenuhi kebutuhan pokok sandang, pangan dan perumahan setiap individu-individu warga negaranya.
Dalam kondisi normal/biasa terjadi pengurusan sedemikian, apabila ada wabah pun status negara tetap berfungsi sebagai penjamin kesejahteraan, keamanan dan kesehatan bagi warga negara bukan malah berlepas tanggung jawab akibat pengaruh ideologi kapitalisme yang semakin menzalimi rakyat.
Saatnyalah kita kembali ke aturan Allah!
Wallahu ‘alam bishowab.
Penulis : Rita Inala Rayhan (Praktisi Kesehatan Masyarakat dan Pengamat Kebijakan Publik)
Editor : Fadli