Dimensi.id-Pesta demokrasi pilpres tahun 2024 memang masih tersisa 2 tahun lagi. Namun gencarnya kontestasi capres dan cawapres disaat kondisi rakyat yang semakin sekarat sudah mulai di rasakan. Ditengah kepiluan akibat pandemi tidak cukup membuat elit politik merasa bahwa ada tugas mendesak yang harus didahulukan untuk membenahi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia dari pada persiapan berlaga di tahun 2024.
Miris memang empati dan kemanusiaan elite politik terhadap masyarakat sudah rentan. Terlihat jelas dari antusiasme para calon untuk berlaga di pesta demokrasi pemilu 2024 ditengah situasi pandemi. Seperti di lansir dalam www.wartaekonomi.co.id,8/2/2022, pengemudi ojek online dan ojek pangkalan dari JABODETABEK yang tergabung dalam Jack Etho mendeklarasikan dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk maju menjadi capres.
Begitu pula sejumlah warga Blora di JATENG yang tergabung dalam jaringan petani dan peternak mendukung Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi capres (www.kompas.com, 5/2/2022). Ratusan relawan yang tergabung dalam Laskar Ganjar-Puan juga turut mendeklarasikan dukungan mereka (www.news.detik.com,8/2/2022).
Sejumlah politisi yang masif wajahnya di baliho-baliho di antaranya ialah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.(www.kompas.com, 10/2/2022). Safari politik pun sudah mulai dilakukan. Namun, apakah upaya yang dilakukan ini mampu melahirkan pemimpin masa depan Indonesia yang amanah mengurus rakyatnya?
Nyatanya wajah asli sistem demokrasi dalam menghasilkan pemimpin sudah terlihat dari representasi tokoh yang ditentukan oleh dukungan parpol, pemodal, profil pencitraan individu, dan elektabilitas. Kapabilitas dan kualitas tidak akan menjadi poin penting bagi elite parpol. Yang penting rakyat suka dan berharap menyumbangkan suaranya untuk mereka. Saat butuh suara rakyat, mereka mendekat. Saat terpilih dan menang, mereka melupakan rakyat.
Kebijakannya malah berpihak pada pemilik modal. Inilah makna politik dalam demokrasi hanya berputar pada meraih kekuasaan. Berbeda hal nya dengan sistem Islam. Esensi politik dan kepemimpinan Islam ialah pengurusan rakyat dengan melaksanakan syariat Islam kafah.
Dalam Islam, perkara kepemimpinan menjadi urusan penting karena dari sinilah bala ataupun berkah itu terjadi. Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang kriteria pemimpin yang baik, memiliki dua sifat dasar, yakni kuat (mampu) dan amanah.
Mengemban amanah kepemimpinan itu tidak sekadar tebar pesona ke rakyat. Pemimpin kuat adalah mereka yang tidak tersandera kepentingan partai, golongan, apalagi menjadi abdi kapitalisme.
Seorang pemimpin dipilih berdasarkan ketentuan syariat. Dalam sistem Khilafah, terpilihnya khalifah sebagai kepala negara wajib memenuhi tujuh syarat berikut: muslim; laki-laki; balig; berakal; adil; merdeka; dan mampu.
Selain itu, pemilihan khalifah tidak boleh melebihi tiga hari tiga malam. Sehingga tidak akan ada pemborosan biaya kampanye sebagaimana dalam sistem demokrasi. Calon kepala negara juga tidak dipilih berdasarkan polesan pencitraan atau banyaknya modal yang mereka dapat. Akan tetapi, pemimpin yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kapasitasnya. Pemilihan dilakukan langsung oleh umat. Dengan begitu, tidak akan ada konflik kepentingan atau politik transaksional.
Maka dari itu, Indonesia saat ini butuh model kepemimpinan yang amanah dan tepercaya, bukan kepemimpinan yang penuh pura-pura. Setelah menang malah amnesia dengan janji kampanyenya. Dan model kepemimpinan ini hanya bisa lahir dalam sistem Islam bukan sistem demokrasi yang sudah jelas gagal dalam melahirkan pemimpin dambaan umat yang mampu mengurusi umat. [Dms]
Penulis: Sabrina Nusaiba