Penulis : Rini Andriani (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)
Dimensi.id-Suara takbir masih terdengar sayup, sekalipun tidak menggema seperti lebaran-lebaran biasanya. Kerinduan masyarakat terhadap family membuncah tatkala mereka terhalang Corona, tak saling bertatap muka secara langsung. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kemenangan yang diraihnya setelah berpuasa satu bulan lamanya. Wasilah komunikasi secara online menjadi pelipur lara. Sebait doa selalu tersemat, semoga Corona segera berlalu dan kita bisa berkumpul normal seperti biasanya.
Sayangnya, semakin hari korban kematian akibat virus Corona semakin bertambah. Tidak seperti yang dikabarkan oleh kepala gugus tugas percepatan penanganan Corona Doni Monardo April Lalu, bahwa laju kenaikan kasus covid-19 di Jakarta sudah mulai melemah. Disatu sisi pemerintah memberikan aturan aneh, bahwa masyarakat Indonesia harus berdamai dengan pandemi. Bak di medan pertempuran, masyarakat disuruh berjuang sendiri sedangkan sang pemimpin lari entah kemana.
Diperparah lagi, Rezim menaikkan tarif BPJS. Meski sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020, tapi Jokowi tetap saja memutuskan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres) nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pasal 34. Dalam pasal itu diketahui bahwa kenaikan iuran terjadi pada kelas I dan kelas II mandiri dan berlaku pada Juli 2020. Kelas I sebesar 150.000 per orang per bulan. Kelas II 100.000, kelas III dari 25.500 menjadi 35.000 per 2021. (Kompas.com).
Pemimpin Kapitalis Mati Rasa
Pemerintah tidak memiliki kepekaan dan empati terhadap suasana kebatinan dan ekonomi masyarakat yang terpukul akibat pandemi covid 19.
Padahal menurut beberapa pakar, kondisi ekonomi Indonesia akan terganggu hingga akhir tahun bahkan awal tahun depan. Kebijakan setengah hati ini sangat mencederai kemanusiaan.
Di momen Idhul Fitri kali ini pemerintah memberikan kado sekaligus pil pahit bagi masyarakat. Harusnya pemerintah fokus dalam penanganan kesehatan terhadap covid 19 dengan anggaran yang sudah disiapkan.
Justru dengan kebijakan kontradiktif seperti ini rakyat akan dibuat semakin pusing. Sebagian dari mereka adalah korban PHK, belum lagi mereka harus menanggung beban biaya listrik dan tarif BBM yang tak kunjung turun, ditambah semua fasilitas pendidikan juga serba online yang membutuhkan tambahan dana untuk kuota/pulsa.
Rezim Neolib Tidak Menjadikan Kesejahteraan Rakyat sebagai Fokus Utama
Gagalnya pemerintah dalam menanggulangi Pandemi covid-19 dengan berbagai kebijakan plin plan yang dibuat, semakin menunjukkan bahwa rezim ini tidak mampu memberikan kesejahteraan hakiki kepada seluruh masyarakat.
Adanya pandemi ini dimanfaatkan oleh segelintir orang yang mempunyai modal besar. Tak ayal komoditas kesehatan yang diperlukan tenaga medis serba kekurangan karena semua diekspor, dengan dalih kerjasama bilateral. Lagi-lagi Indonesia terkena jebakan Batman asing. Buka tutup aturan PSBB pun mengikut apa kata asing.
Sebagaimana statement Sekjen PBB Antonio Guterres, bahwa wabah Covid-19 telah menciptakan resesi paling sulit dalam sejarah. Tak hanya di bidang kesehatan, tapi juga krisis kemanusiaan, krisis pekerjaan, dan krisis pembangunan.
Maka demi mendukung negara menuju pemulihan sosial dan ekonomi, dia menyerukan pentingnya meningkatkan solidaritas global dan komitmen politik yang luar biasa agar setiap orang di mana pun dipastikan memiliki akses ke layanan esensial dan perlindungan sosial.
Caranya, melalui perlindungan terhadap pekerjaan, bisnis, dan mata pencaharian untuk menggerakkan pemulihan masyarakat dan membangun ekonomi baru yang setara, inklusif, dan berkelanjutan yang aman dan lebih tangguh daripada “old normal“.
Umat Butuh Khilafah
Islam memiliki konsep dan pemikiran cemerlang yang bersifat praktis. Berasas akidah Islam yang sahih dan dibimbing kebenarannya oleh Al Qur’an dan As Sunnah serta apa yg ditunjukkan oleh keduanya. Bahkan telah teruji kemampuannya di seluruh penjuru dunia selama puluhan abad.
Sehingga baik secara teoritis maupun praktis, hanya pemahaman dan konsep-konsep syariah kaffah satu-satunya pembebas Indonesia dan dunia dari ancaman global covid-19.
Berwujud sistem ekonomi Islam dan sistem politik islam, yakni khilafah yg bila diterapkan secara praktis akan menjadi solusi tuntas yang dapat dirasakan kebaikannya di dunia. Adapun konsep-konsep tersebut adalah:
1. Kholifah adalah Ro’in (pengurus rakyat). Sebagai pemimpin tunggal kaum muslim di seluruh dunia, memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam mengurusi umat. Beliau diserahi wewenang untuk mengurusi kemaslahatan rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban langsung oleh Allah SWT kelak di hari kiamat, apakah dia baik atau tidak dalam mengurusi rakyatnya.
Maka dialah yang memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan bahaya apa pun termasuk wabah virus covid-19.
Seperti sabda Rasulullah Saw: “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia laksana penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap urusan rakyatnya” (HR. Bukhori).
2. Khalifah adalah junnah (perisai/pelindung) dari segala macam intervensi asing. Jadi segala macam pembuatan penawar wabah/vaksin sudah bisa dipastikan tidak ada intervensi asing didalamnya. Negara bebas dari agenda imperialisme asing.
“Allah SWT sekali-sekali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin” (TQS An Nisa’: 141)
3. Ketersediaan fasilitas kesehatan terbaik dengan jumlah yang memadai serta mudah diakses kapan pun, dimana pun, oleh siapa pun serta diberikan secara cuma-cuma.
4. Anggaran yang memadai dan bersifat mutlak. Anggaran dikelola oleh Baitul mal sudah bisa dipastikan baik pengeluaran dan pemasukan digunakan sesuai ketentuan Syara’. Sehingga negara memiliki kemampuan finansial yang bisa diandalkan. Serta bersifat mutlak mksudnya, ada dan tidaknya anggaran dalam Baitul mal sebagai biaya pencegahan covid-19, maka negara harus mengadakannya dg pajak sementara yang dipungut dari orang-orang kaya saja dengan sejumlah anggaran yang dibutuhkan.
Konsep-konsep diatas tidak akan didapati selain di dalam institusi Islam yaitu khilafah. Maka, saat ini umat urgent butuh khilafah untuk memberikan kesejahteraan hakiki. [S]
Editor : azkabaik