Penulis : Anggi Rahmi, S.E(Muslimah Pemerhati Perempua)
Dimensi.id-Bayangkan jika Indonesia saat ini membudayakan penggunaan sepeda sebagai alat transportasi. Banyak hal positif yang akan diperoleh, terutama sekali lingkungan akan menjadi lebih bersih. Udara segar tanpa polusi. Yang pasti rakyat semakin sehat, bugar. Menakjubkan, Udah kayak negeri sakura aja ya. Kebayang ga sih jalanan bersih dan rapi di Jepang itu pindah ke Indonesia. Tapi kabarnya karena sudah banyak rakyat yang gemar bersepeda, ini akan membuka peluang bagus untuk memungut pajak. Kalau udah ada aturan begini kira-kira masih banyak ga ya yang mau menggunakan sepeda? Atau malah memilih untuk jalan kaki biar ga dipajakin gitu?
Dikutip dari, Jakarta, CNN Indonesia (30/06/2020) — Kementerian Perhubungan membantah kabar yang menyebut bahwa pemerintah akan memungut pajak sepeda. Pemerintah justru tengah menyiapkan aturan untuk pesepeda di masa transisi menuju tatanan hidup baru (new normal). Aturan terkait penggunaan alat untuk menunjang keselamatan pesepeda.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan aturan disiapkan karena tingkat penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat meningkat saat ini. Khususnya di kota-kota besar, seperti Jakarta.
Dalam aturan itu disebutkan bahwa sepeda dikategorikan sebagai kendaran tidak bermotor. Dengan begitu, sambungnya, pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para pesepeda ini di wilayahnya masing-masing,” katanya.
Lebih lanjut, Adita memastikan aturan bagi pesepeda ini tidak akan mengatur soal pajak seperti informasi yang sempat beredar di publik. Aturan ini sepenuhnya soal keselamatan pesepeda. “Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda,” jelasnya.
“Saya akan dorong DKI, Bandung dan Solo sudah siapkan juga. Mungkin bisa bayar pajaknya nanti,” ucapnya. Kendati begitu, tidak dijelaskan seperti apa pajak yang dimaksud.
Sebelumnya Juru Bicara Kemenhub tersebut telah membantah bahwa aturan tersebut tidak ada wacana pajak sepeda, tetapi diakhir kalimatnya terselip kata “mungkin bisa bayar pajaknya nanti.
Akan tetapi WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTAberkata lain, – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan membuka wacana pengenaan pajak sepeda. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan hal itu dalam diskusi virtual akhir pekan lalu di Jakarta. (29/06/2020)
Setelah mencermati fakta di atas dapat dipahami bahwa, Kemenhub sedang merancang sebuah aturan yang tepat guna dan layak untuk menarik pajak dari pengguna sepeda. Wacana tentang desain material apa saja yang harus digunakan pesepeda hingga jalan yang akan dipersiapkan untuk pesepeda.
Menarik pembahasan Kemenhub kali ini. Kenapa pesepeda dilirik menjadi target wajib pajak selanjutnya? Alasannya karena saat ini peminat sepeda sudah banyak dan harganya beragam mulai dari paling murah hingga paling mahal.
Mengenai aturan untuk pesepeda hingga perencanaan pembangunan infrastruktur khusus pesepeda itu akan disambut positif oleh publik. Bahkan sepeda lebih ramah lingkungan. Sehingga publik dapat merasakan budaya hidup sehat.
Akan tetapi, kalau pemerintah meluaskan niatnya untuk dapat menarik pajak dari pesepeda artinya pemerintah, sedang berusaha mencari tambahan penghasilan pundi-pundi APBN. Indonesia sebagai negara yang pendapatannya bergantung kepada pajak sebesar 80%, itu bukanlah angka yang wajar. Padahal nusantara mempunyai kekayaan SDA dan SDM yang melimpah. Jika Indonesia benar-benar menjadi negara yang berdaulat, harusnya Indonesia mampu menjadi negara industri, dan agraria terkuat di dunia karena kekayaan Alam dan SDM nya yang melimpah.
Namun, sayang yang terjadi hari ini adalah negara demokrasi ini tak pernah berdaulat sama sekali. Kekayaan SDA sudah diprivatisasi asing aseng yang gemar membujuk penguasa. Akhirnya hajat hidup rakyat tergadaikan. Maka untuk mengisi lumbung APBN rezim lebih memilih untuk memeras rakyat dengan pajak ketimbang mengembalikan hak rakyat yang sudah di keruk para kapitalis.
keadaan ekonomi nasional sedang ambruk diambang kehancuran. Buktinya saja presiden marah-marah karena kerja menteri yang lambat dalam mengatasi Covid 19. Bahkan mengancam melakukan reshufle. Hal ini cukup menjadi dugaan publik bahwa wacana pajak sepeda merupakan salah satu upaya untuk menopang ekonomi yang hampir ambruk. Namun, banyak pihak yang tercengang dan rasa tak percaya bahwa sepedapun akan dikenai pajak. Mereka bimbang dengan kebijakan janggal tersebut. Apakah tidak ada solusi lain dari pada pajak sepeda?
Bukankah Indonesia itu tanah surga, tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman. Tapi lagu tinggal lagu. Semboyan tinggal semboyan, Semenjak kapitalisme Mencengkeram Indonesia dibawah payung rusak demokrasi. Semua aturan di pukul rata dengan Undang-Undang ciptaan manusia yang lemah dan terbatas.
Lucu memang, rakyat tak punya lagi tempat mengadu. Rakyat yang seharusnya diayomi, dijamin rasa amannya, dilindungi disaat pandemi justru rakyat di lilit dengan sekelumit pungutan liar yang diresmikan melalui undang-undang yang tak ramah.
Lelah, itulah kata yang terucap ketika berurusan dengan sistem demokrasi kapitalis imperialis. Segala aturan dibuat sesuka hati pemangku jabatan. Sekalipun merugikan rakyat dan negara yang penting menguntungkan individu pembuatnya hal itu tak masalah. Itulah sistem demokrasi materialistis, yang menjadikan materi sebagai kebahagiaan tertinggi. Maka wajar jika watak pemimpin yang ada didalam sistem tersebut hanya keuntungan dan keuntungan pribadi.
Sampai kapan kita akan dibelenggu dengan sistem rusak ini? Seharusnya Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Jika mayoritas rakyat hari ini mengakui bahwa sistem demokrasi tak pantas lagi menjadi dasar dalam bernegara maka kebangkitan rakyat didepan mata. Selanjutnya adalah menggantinya dengan sistem Islam yang telah terbukti mampu menaungi 2 per 3 dunia selama 14 abad. Ialah khilafah ala minhajin Nubuwwah yang sudah sangat dikenal oleh rakyat hari ini.
Kenapa kita harus mengganti sistem? Karena yang menjadi akar permasalahan Indonesia hari ini adalah sistem. Sistem demokrasi yang rusak melahirkan penguasa yang rusak tak mempunyai belas kasihan. Setiap pergantian presiden yang dilakukan tidak pernah membawa rakyat lepas dari masalah justru semakin susah hingga saat ini. Korupsi di pusaran pemerintah tak pernah habis. Selalu ada generasi penerus yang mengkhianati rakyat. Maka mustahil tercipta suasana perpolitikan dan pengurusan negara yang mensejahterakan seluruh rakyatnya. Yang berhak sejahtera dibawah demokrasi hanyalah merekn yang punya modal banyak. Yang miskin semakin miskin. Ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Maka untuk menyelesaikan segunung masalah yang menjerat rakyat tersebut hanya ada satu solusi. Yaitu, mengembalikan kehidupan Islam. Mengambil Islam sebagai sistem solutif permasalahan umat hari ini. Siapapun yang berada di bawah naungan daulah akan dilindungi ketika ia tunduk dan patuh pada aturan daulah. Sudah sangat banyak sejarah yang membuktikan Keagungan pemerintahan Islam yang sangat menyayangi rakyatnya.
Pada masa daulah tidak pernah ada aturan yang mewajibkan pajak, kecuali untuk nonmuslim yang berlindung di dalam negara daulah. Itupun jumlahnya separuh dari zakat yang dipungut dari umat islam. Jika nonmuslim tidak mampu membayar jizyah maka daulah tidak mewajibkannya hanya bagi merekn yang mampu saja. Berbeda dengan sistem demokrasi ini, segalanya kena pajak, bahkan sepeda kalau perlu.
Maka benarlah Firman Allah yang berbunyi “apakah hukum jahiliyah yang kalian cari, hukum siapa yang lebih baik dari hukum Allah”
Editor : Fadli