Dimensi.id-Wabah Corona yang melanda, mengakibatkan lesunya perekonomian dunia. Di Indonesia lesunya perekonomian ini, mengakibatkan banyak industri yang berhenti lantaran permintaan yang menurun tajam. Pandemi virus Corona telah membuat semakin banyak buruh yang dirumahkan dan kena PHK.
Menurut data Kementrian ketenagakerjaan (Kemnaker), pada sektor formal, yang dirumahkan dan PHK mencapai 1500.156 orang dari 83.546 perusahaan. Kemudian ditambah pekerja sektor informal yang ikut terdampak virus Corona sejumlah 443.760 orang dari 30.794 perusahaan. Bahkan menurut Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, ekonomi Indonesia di tengah wabah diprediksi akan menambah jumlah pengangguran baru yang mencapai 5,2 juta orang
Untuk menanggulangi skenario terburuk itu, pemerintah mengeluarkan Program Kartu Prakerja, sebagai jurus penyelamat di tengah ancaman resesi akibat wabah. Namun demikian, program ini justru nampak sangat dipaksakan padahal krisis sudah dan sedang terjadi. Konsep program ini mengadopsi bahwa, korban PHK dilatih secara online baru diberi tunjangan.
Sementara untuk penyelenggaranya, akan mendapat dana dari negara. Dana itu akan dipotong dari tunjangan para pekerja tadi. Artinya, para pekerja juga tidak akan memperoleh tunjangan dengan nominal yang penuh. Sebesar 5,6 triliun akan digelontorkan pemerintah pada proyek Kartu Prakerja dan Ruang guru ditunjuk sebagai salah satu mitra resmi Kartu Prakerja.
Ruang guru sebagai sebuah starup teknologi Pendidikan, turut menyediakan pelatihan online, yang menjadi bagian dari program Kartu Prakerja. Hal ini menimbulkan kontroversial, karena penggelontoran dana pada proyek ini, dinilai tidak tepat sasaran dan minus rasa empati.
Pasalnya, pelatihan kerja secara online tersebut tidak tepat dilakukan pada kondisi saat ini. Apalagi setelah diketahui Adamas Belva Syah Devara adalah pendiri sekaligus CEO Ruang guru. Sehingga hal ini menuai polemik terkait konflik kepentingan antara perannya sebagai Stafsus dan pemimpin perusahaan yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Sebagaimana dilansir oleh Tribunnews.com-CEO Ruangguru yang juga Staf Khusus (stafsus) Presiden Jokowi, Belva Devara, mengundurkan diri dari posisinya sebagai Staf khusus Jokowi. Belva menyatakan mundur setelah polemik keterlibatan Skill Academy by Ruangguru dalam Program Kartu Prakerja (21/04/2020).
Melihat angkat pengangguran akibat pandemi Corona yang begitu fantastis. Sehingga untuk menanggulanginya yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah pelatihan, melainkan bantuan langsung, untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Agar mereka bisa menjalani masa social distancing ini dengan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Sehingga sanggup melewati masa-masa kritis ini.
Defisit APBN telah menjadikan pemerintah pontang-panting mencari sumber pendanaan dalam upaya penanggulangan wabah ini. Pemangkasan demi pemangkasan terus dilakukan di banyak sektor diantaranya:
memotong tunjangan guru hingga sebesar 3,3 Triliun dan dana abadi pendidikan.
Dilansir dari bisnis.com, bukan hanya gaji guru yang dipotong, bahkan Sri Mulyani berencana menggunakan semua Dana Abadi Negara untuk menanggulangi dampak Corona, termasuk Dana Abadi Pendidikan. Hal demikian dilakukan untuk membiayai defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 5,07 persen PDB atau sekitar Rp 853 triliun.
Pemangkasan dana haji
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat Nanang Samodra mengusulkan penggunaan dana haji karena hingga saat ini belum ada tanda-tanda Arab Saudi membuka penyelenggaraan haji. (cnnindonesia.com 13/04)
Bahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, menyampaikan salah satu alasan pembebasan 35 ribu narapidana adalah untuk penghematan dana, yaitu sebesar 260 miliar.
Di tengah kesulitan masyarakat terhadap pemenuhan hajat utamanya, pemerintah malah memangkas dana yang hampir kesemuanya berhubungan dengan rakyat. Sedangkan pemindahan ibu kota baru yang aroma bisnisnya lebih kental daripada kebermanfaatan pada umat, sebesar 2 triliun tak disentuh. Begitu pun anggaran infrastruktur sebesar 419,2 triliun hanya sedikit saja yang dialokasikan pada penanggulangan wabah. Padahal belanja infrastruktur dan pemindahan ibu kota bisa ditunda.
Dari sini bisa kita lihat bagaimana kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak pada korporasi. Lihat saja bagaimana Sri Mulyani mengizinkan ekspor APD di tengah-tengah para tenaga medis yang kesulitan mendapatkannya.
Rakyat dibiarkan berjuang sendiri di tengah wabah yang entah sampai kapan akan berakhir. Pemerintah lebih memperhatikan keselamatan ekonomi daripada keselamatan nyawa rakyatnya. Sungguh, semua realitas ini makin menegaskan bahwa negara kita memang luar biasa kapitalistik. Dalam setiap kebijakan publik, selalu cenderung berpihak pada korporasi, tak peduli jeritan rakyat. Karena sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi memang kental aroma oligarki.Bukan memenangkan rakyat tapi segelintir elit.
Berbeda dengan Islam, didalam Islam penguasa melakukan ikhtiar terbaik untuk mengurus rakyatnya. Meyakini bahwa wabah ini datang dari Allah SWT Sang Mahakuasa, karenanya solusi dan pengurusannya juga semestinya dikembalikan sesuai aturan-Nya.
Rasulullah Saw bersabda:
“Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum Muslim, lalu dia tidak memedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan memedulikan kebutuhan dan kepentingannya (pada Hari Kiamat).” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).
Khilafah Islamiyah adalah sistem kehidupan sesuai sunah Rasul-Nya. Khilafah mengemban tata aturan yang berlandaskan pada konsep ri’ayatusy syu’unil ummah (mengurusi urusan umat).Sistem inilah yang mampu meniscayakan pengurusan urusan manusia dengan standarnya adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) secara menyeluruh orang per orang. Ini termasuk penyediaan sektor-sektor ekonomi sumber nafkah bagi para pekerja.
Standardisasi syarat pemberian pekerjaan dalam Khilafah adalah tingkat ketakwaan dan keterikatan para individu pada hukum syariat. Karena demikianlah langkah Rasulullah Saw, ketika memilih para stafnya. Di samping itu, semangat ukhuwah Islamiyah dan manajemen pemerintahan Khilafah bersifat rapi, saling menopang, serta sigap terlibat dalam tim kerja yang solid.
Semuanya ditempuh agar warga, baik dalam keadaan ekonomi normal maupun saat terdampak wabah dan krisis, tetap memperoleh pemenuhan nafkah beserta penjagaan stabilitas ekonomi hingga tingkat rumah tangga.
Bahkan khusus untuk wabah dan krisis, pemerintahan Khilafah menyiapkan dan memberikan bantuan dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan berlebih. Dengan kata lain, jumlah itu sangat cukup hingga rakyatnya mampu bekerja sendiri mencari rezeki pascawabah dan resesi. Di tengah pandemi virus, negara tampil memenuhi kebutuhan rakyat yang tak mungkin bekerja. Dari mana dananya?
Pertama, dari harta zakat, sebab fakir atau miskin (orang tak mampu) berhak mendapat zakat.
Kedua, dari harta milik negara baik fai’, ghanimah, jizyah, ‘usyur, kharaj, khumus rikaz, harta ghulul pejabat dan aparat.
Ketiga, harta milik umum seperti hutan, kekayaan alam, dan barang tambang. Jika semua itu belum cukup barulah negara boleh memungut pajak kepada laki-laki muslim dewasa yang kaya.
Sistem kerja seperti Khilafah inilah yang layak kita upayakan dan kita percayai. Karena landasan serta metode pelaksanaannya sesuai fitrah, memuaskan akal, dan menenteramkan jiwa.
Wallahu a’lam bishshawab.
Penulis : Rina Tresna Sari, S.Pd.I (Praktisi Pendidikan dan Member Akademi Menulis Kreatif)
Editor : Fadli