Dimensi.id-Setiap hari kian meningkat jumlah pasien positif covid-19 bahkan pasien meninggal pun terus berjatuhan, kondisi ini membuat kita semakin khawatir karena wabah ini belum juga berakhir. Sosial distancing sudah hampir satu bulan lamanya, hampir segala aktivitas di luar rumah ditiadakan dari sekolah, perkantoran bahkan disaat bulan Ramadhan ini sebagian masjid ditutup. Kondisi yang tak kunjung membaik ini sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dimana mereka mencari nafkah ditengah keramaian seperti para pedagang, supir, tukang becak dll.
Resiko kematian akibat covid-19 kini bukan hanya bagi orang yang terpapar tetapi juga bagi kami si miskin baru yang tak bisa mencari nafkah diluar sana. Para perantau di zona merah yang di PHK akibat ditutupnya tempat usahanya mau tidak mau berbondong bondong pulang ke kampungnya karena bingun tak bisa bertahan hidup disana, bukan mereka menyepelekan wabah ini tapi mungkin jika dia tetap di rantau dia akan mati akibat kelaparan, bagaikan buah simalakama baginya.
Banyaknya perantau yang pulang kampung mengakibatkan melonjaknya angka ODP di daerah, seperti yang terjadi di Sumedang saat ini. Dimulai dari tanggal 22 April kemarin hingga 14 hari kedepan mulai di berlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hal ini sebagai bentuk ikhtiar untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19 di Sumedang.
Berbagai upaya dilakukan oleh para pejabat daerah dalam melindungi masyarakat nya dari covid-19 ini, khususnya di Sumedang sudah mendapatkan bantuan APD untuk petugas medis dari Pemprov Jabar sampai bantuan untuk masyarakat terkena dampak. Namun ternyata berita mengenai bantuan ini menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat, seperti dilansir dari media Kabar Priangan (20/4) di Desa Kertaraharja kecamatan Tanjungkerta, adanya rencana pemberian bantuan dari pemerintah membuat situasi warga memanas, karena bantuan tersebut belum juga diterima. Menurut Dudun sebagai Kepala Desa disana ia pun bingung karena memang bantuan tersebut belum turun dari pemerintah bahkan kuota penerimanya pun belum pasti.
Kebingungan masih berlanjut pada kebijakan pemerintah untuk mengalihkan Dana Desa untuk BLT bagi warga terdampak Covid-19, padahal untuk masuk pada kriteria warga penerima BLT ada 14 poin dan bukan bagi warga miskin baru akibat covid-19. Hal sama diutarakan oleh pemdes Desa Sukajadi, setelah pendataan oleh RT RW setempat ternyata lebih dari 1000 kk yang terkena dampak tapi nyatanya tidak semua warga bisa terakomodir karena kekurangan Dana Desa yang dimiliki.
Meskipun sesuai kebijakan pemerintah yang harus mengalokasikan 25% Dana Desa namun itu masih belum bisa memenuhi semua warga yang terdampak. Jika ini terjadi maka akan terjadi kecemburuan sosial atau kesalahpahaman dengan perangkat Desa setempat. Karena memang tidak jarang bantuan dari pemerintah disalahgunakan oleh beberapa oknum tak bertanggung jawab untuk memuaskan kepentingan nya saja, sehingga masyarakat yang membutuhkan hanya dapat mencicipi janji manis semata.
Tidak siapnya pemerintah pusat dalam menangani wabah ini menjadikan kondisi ini tak kunjung berakhir, bahkan memunculkan berbagai permasalahan baru di tengah masyarakat padahal sudah banyak nyawa melayang akibat wabah ini bahkan tenaga medis pun sudah banyak yang syahid.
Tidak diterapkan nya Lockdown membuat kondisi semakin memburuk, padahal jika pemerintah lebih mengutamakan keselamatan rakyat nya mungkin persentase resiko kematian akibat covid-19 bisa ditekan seperti yang diterapkan di Singapura dan Korea Selatan yang persentase resiko kematian nya 0%. Jauh jauh hari Islam telah mengajarkan mengenai kebijakan Lockdown ini, Rasulullah Saw telah memberikan teladan bagi kita untuk menghadapi wabah seperti dalam hadits berikut,
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَم
ُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ
Artinya, “Dari Abdullah bin Amir bin Rabi‘ah, Umar bin Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ‘Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.’ Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh,” (HR Bukhari dan Muslim).
Jika saja pemerintah pusat tegas menerapkan Lockdown dari awal wabah ini muncul di China, menguatkan perkenomian dalam negeri sendiri serta menanggung biaya hidup rakyat selama itu maka mungkin wabah ini akan segera berakhir dan tak ada korban nyawa yang berjatuhan karena sungguh nyawa seorang manusia sangat dijaga dalam syariah Islam. Namun inilah yang terjadi dalam sistem kapitalisme, dimana penguasa seperti sedang berjual beli dengan rakyat nya.
Asas kepentingan individu dan kelompok tertentu saja yang diutamakan disana. Berbeda dengan aturan Islam yang memposisikan penguasa sebagai pelayan bagi rakyatnya, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban terlebih bagi seorang pemimpin yang memiliki kewajiban untuk mengurusi ummat, sungguh berat tanggung jawabnya ia akan di sidang di mahkamah tertinggi di hadapan Allah SWT tentang apa saja yang ia telah lakukan sebagai seorang penguasa semasa hidupnya.
Sosok pemimpin sejati ialah pemimpin yang hanya menerapkan syariah Nya, yang cinta akan Allah SWT dan Rasul Nya ”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (Al-Maaidah:49). Dalam kepemimpinan nya maka negeri baldatun thayibatun wa robbun ghofur akan tercipta, semoga saat itu akan segera kita jumpai. Wallahu a’lam bi ash-showab.
Penulis : Destiantini Siti Mardiah.,S.Pd
Editor : Fadli