Dimensi.id-Masyarakat Indonesia dilema akan ketidakjelasan dan keseriusan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19, dari aturan yang diterapkan tidak berpihak kepada rakyat mulai dari Sosial Distancing, bekerja dan belajar dirumah aja, dan terakhir memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dianggap merugikan rakyat, konon masyarakat dirumahkan, dilarang berjualan untuk mencari nafkah, bahkan berpotensi pembubaran paksa apabila tetap dilanjutkan.
Tapi disatu sisi, kebutuhan masyarakat tidak dipenuhi, dari sini akan mengundang permasalahan baru dimana masyarakat tidak hanya berusaha bersama untuk melawan virus yang mematikan tetapi mereka juga berjuang menahan lapar akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pangan sehari-hari.
Tak hayal kepiluan demi kepiluan kita lihat belakangan ini, tak cukup terobati karena korban Covid-19 tidak mengalami penurunan justru semakin bertambah setiap harinya hingga mencapai total positif 10.843 kasus (Kompas.com). Bahkan hati semakin teriris mendengar kasus kematian ibu Yuli Nur Amelia (42), ibu miskin warga Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, yang dua hari tak makan dan hanya minum air putih ini viral di media sosial. Dia pun menjadi sorotan pemberitaan media massa.
Hal ini membuat masyarakat marah akibat ketidaksiagaan pemerintah dalam memperhatikan masyarakat tidak mampu akibat Covid-19. Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Bantuan itu berupa pemberian paket sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp. 600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan selama tiga bulan ke depan.
Awalnya pemberitaan ini disambut baik oleh masyarakat, akibat mulai terbukanya pemerintah atas penderitaan yang dialami oleh masyarakat saat ini. Tetapi faktanya, tiga minggu telah berlalu, wacana demi wacana terus digaungkan tetapi hasilnya belum juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Awalnya ingin menarik simpati masyarakat, tetapi justru membuat masyarakat semakin tidak percaya akan kinerja pemerintah saat ini.
Bahkan beredar video viral Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar yang menilai mekanisme pemberian BLT tersebut terbilang menyulitkan warga. Menurutnya, warga tidak bisa menunggu lama untuk mendapat bantuan itu. “Kalau sistem pembagian BLT tanya saja di Kemensos dan Kemendes, itu program kedua kementerian itu.
Kalau program saya menelangi kesulitan rakyat yang sangat mendesak, mereka butuh makan hari ini, bukan disuruh menunggu besok, atau sampai administrasi tentang BLT selesai. Kebutuhan untuk isi perut rakyat tidak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri, sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu, rakyat saya bahkan memohon biar tidak dapat duit BLT,” Jelas Sehan saat dikonfirmasi, Minggu (26/4/2020).
Dari sini kita dapati bahwa rezim neolib saat ini pelit dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya sejak awal kasus Covid-19 terjadi dimana tidak berani mengambil kebijakan tegas untuk melockdown negara agar wabah ini tidak semakin meluas. Rezim juga dinilai tidak mampu dalam menutupi kebutuhan pangan rakyatnya.
Dan juga rezim neolib saat ini berbelit dalam mengurusi hak rakyat terutama dalam urusan administrasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sembako dan Bantuan Langsung Tunai. Justru, masyarakat menilai bantuan ini tidak tepat sasaran. Bahkan pemberitaan terbaru anggota DPRD DKI masuk dalam daftar penerima Bansos..
Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki implementasi penyaluran bantuan, tak hanya bansos saja, melainkan juga bantuan lain seperti sembako. Penyaluran bantuan dengan tepat sasaran menjadi kunci, agar kelompok yang rentan terdampak pandemi Covid-19 sepenuhnya menerima bantuan.
Seluruh kecarut-marutan di Indonesia saat ini tidak lain ialah karena diterapkannya sistem yang rusak dan penguasa negeri ini adalah antek penjajah. Inilah pangkal persoalan indonesia dari dulu hingga sekarang. Selama solusi yang ditawarkan masih berkutat pada pergantian rezim maka selama itu pula indonesia tidak akan pernah bangkit dari keterpurukan. Selain itu juga, Indonesia tidak bisa mandiri akibat sistem kapitalis yang menguasai negeri. Kekayaan alam tak mampu dibanggakan apalagi disaat genting seperti ini.
Solusi konkret hanya kita temukan dalam sistem islam, dimana kekayaan alam yang dikelola sendiri merupakan penghasilan utama dalam memenuhi setiap kebutuhan sandang dan pangan masyarakat. Ditambah dengan zakat, infaq, shadaqah, kharaj dan fa’i sehingga keuangan negara tetap stabil walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan seperti wabah saat ini. Sistem ekonomi yang baik akan menghasilkan kesejahteraan terhadap seluruh masyarakat.
Kita bisa bercermin dari Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan masyarakat yang miskin dan melimpahnya harta Baitu Mal dikarenakan keuangan negara dikelola sesuai dengan tuntunan dalam islam. Bahkan tak kalah hebat dengan Khalifah Umar Bin Khattab yang rela memikul sembako hanya untuk beliau berikan kepada rakyat sedang yang kelaparan diwilayah kekuasaannya. “Akulah seburuk-buruk pemimpin jika aku kenyang sedangkan rakyatku dalam keadaan lapar” – Umar Bin Khattab.
Ini merupakan ujian dalam bernegara, dinegeri ini tidak hanya krisis ekonomi dan kemanusiaan. Tetapi juga krisis pemimpin jujur dan amanah, diamana mereka ialah sebagai pengurus dan penjaga dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya. Sudah selayaknya kita tinggalkan sistem rusak Kapitalis-Demokrasi yang hanya melahirkan rezim neolib yang pelit dan berbelit dalam memenuhi hak rakyat.
Dengan seluruh problematika ini menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia. Oleh karenanya kita harus kembali kepada hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah yang Maha Pencipta dengan menerapkannya secara komprehensif diseluruh tatanan kehidupan. Wallahua’lam bish showwab.
Penulis : Dwi Perwita Sari, S.Pd ( Guru Dan Aktivis Dakwah Islam)
Editor : azkabaik