Dimensi.id—Selayaknya pebisnis ulung, tiada lelah Presiden Joko Widodo mempromosikan IKN. Hal itu beliau lakukan di sela KTT APEC di San Francisco, saat memberikan kuliah tamu di Stanford University dengan mengajak mahasiswa mengunjunginya, IKN dipromosikan baik dalam bentuk kerja sama maupun investasi (tv.republika.co.id, 17/11/2023).
Bukan tanpa alasan jika orang nomor satu di negeri ini begitu gencar promosi. Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengatakan lemahnya serapan investasi asing pada mega proyek IKN di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hal ini dipicu oleh masifnya investor domestik yang lebih cepat mengambil peluang. Investor domestik tersebut masuk ke dalam pembangunan beragam infrastruktur IKN.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, mengatakan ada sejumlah alasan investor dalam negeri lebih cepat masuk dan mengambil keputusan. Para investor dalam negeri lebih cepat dalam memahami situasi, menghitung resiko maupun profit, dan proses bisnisnya. Padahal, proyek IKN punya daya tawar yang menjanjikan bagi para investor luar negeri, antara lain proyeksi pemanfaatan 80% transportasi publik berbasis energi hijau dan konsep pembangunan ibukota baru berbasis hutan dan alam dengan 70% area hijau. Sebagaimana yang dikatakan Jokowi, “Ibukota baru Nusantara berbasis energi hijau yang terbuka di berbagai sektor infrastruktur, transportasi, teknologi, pendidikan, energi, keuangan, pariwisata, kesehatan, dan perumahan.” ( Katadata.co.id, 17/11/2023).
Menyoal (lagi) Proyek IKN
IKN ibarat proyek Mercusuar, namun tidak berbasis kebutuhan rakyat dan kemampuan negara. Melainkan menggantungkan biaya pembangunan pada investor. Padahal kebijakan ini adalah Langkah berbahaya. Namun hal itu tetap ditempuh, fakta konkrit bahwa negara kita menerapkan sistem kapitalisme sekuler. Dimana sesuai teori ekonomi kapitalis, modal atau pemilik modal adalah penguasa sesungguhnya. Pemerintah wajib mengurangi perannya sehingga para pemilik modal bisa langsung secara leluasa mengeksplore berbagai sumber dan potensi ekonomi.
Baik itu sumber daya alam (SDA) maupun manusianya (SDM). Maka, wajar jika peran pemerintah hanyalah melegalisasi undang-undang sebagai payung hukum sahnya campur tangan asing itu ke wilayah kita. Bahkan seringkali investor asing dengan segera jalannya digelar karpet merah sementara rakyat tersingkir tanpa hitungan samasekali.
Jika kita melihat pada apa yang dimiliki oleh negara ini, sangatlah kaya, negara Indonesia memiliki potensi modal yang sejati. Tentu ada banyak hal diantaranya melalui pengelolaan sumberdaya alam yang melimpah, yang mampu menjadi sumber pedapatan negara. Satu sumber tambang Freeport saja misalnya. Direktur utama Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan produksi bijih tambang Freeport Indonesia meningkat di tahun 2021, yaitu menjadi 145.000 ton per hari. Sehingga total produksi bijih di tahun 2021 sebesar 52 juta ton.
Tahun 2022 akan digenjot produksinya menjadi 178.000 ton per hari, target produksi bijih juga ditingkatkan menjadi 64 juta ton di akhir tahun 2022. Untuk produksi metal Freeport Indonesia di tahun yang sama, yaitu tembaga 1.336 juta pound dan emas sebesar 1,37 juta ounce.
Tony menambahkan, “Dan di tahun 2022 rencananya akan ada peningkatan hingga 1,6 juta pound tembaga dan emas hampir 1,59 juta ounce. Sedangkan perak sangat minimal produksinya di tahun 2021 6 juta ounces, dan di tahun 2022 rencananya 6,4 juta ounce.” (kumparan.com, 25/5/2022). Hitung saja dalam rupiah, berapa yang dihasilkan dalam satu tambang saja, sudah pasti akan menghasilkan banyak uang dan lebih dari cukup untuk membiayai seluruh proyek strategis nasional. Itu baru satu tambang, padahal Indonesia, di berbagai pulaunya masih banyak yang belum tereksplore.
Dengan bergantung pada investor asing, hal ini dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Di sisi lain, fakta hingga saat ini belum ada investor asing di tengah berbagai macam insentif yang disediakan oleh pemerintah menunjukkan tanda-tanda proyeksi keberhasilan program tersebut. Belum ada data akurat yang menunjukkan rakyat dimana proyek bersama investor asing berubah menjadi sejahtera. Yang ada sebaliknya, kemiskinan, kelaparan hingga berujung kematian, kebodohan dan merosotnya taraf hidup rakyat baik secara sosial maupun cara berpikir. Benarkah ini harapan bangsa dan negara? Kembali kepada persoalan IKN, pemerintah terus menggenjot pembangunan seraya membentangkan angan seolah proyek ini benar, terkait masa depan dan menjanjikan.
Secara politik, menimbulkan riak-riak kecil di antara para investor penyandang dana kampanye pemilu, sudahkan dipastikan harta yang mereka setornya bisa menjamin siapapun presiden yang terpilih, masih mengakomodir kepentingan mereka di Indonesia. Pemimpin yang terpilih secara pasti menyanggupi akan terus mengeluarkan kebijakan yang pro mereka. Kondusif untuk usaha mereka. Lagi-lagi, tak menyentuh urusan rakyat. Mata hati penguasa selalu mati dan hanya memandang sebelah mata terhadap penderitaan rakyat.
Islam Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat
Islam menjadikan Pembangunan sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat sehingga berbasis pada kebutuhan rakyat, yang akan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab apalagi semua akan diminta pertanggungjawaban Allah Swt. Khalifah akan membuat prioritas secara detil dan teliti tentang proyek mana yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Yang sangat urgen atau yang masih bisa ditunda.
Islam memiliki banyak sekali sumber keuangan negara, salah satunya dari pengelolaan sumber daya alam, sehingga dalam membangun tidak tergantung pada investor apalagi investor asing. Ada pemilahan atas harta, yaitu harta kepemilikan umum, dimana semua rakyat bisa memanfaatkannya dan negara sebagai wakil bagi rakyat untuk mengelolanya. Berbagai pemasukan dari berbagai kepemilikan umum tadi masuk ke Baitul Maal.
Islam menjaga kemandirian bangsa dalam melaksanakan program pembangunan. Maka, pemimpin Islam akan mengambil amanah ini dengan sangat berhati-hati, ia akan mendorong para pembantunya seperti muawin, wali dan setingkat lebih rendah di bawahnya untuk senantiasa jujur dalam bertindak, demikian pula dengan qadi (hakim) dan tegas mengurusi setiap tindak kriminal. Negara juga akan mendorong pendidikan tinggi agar tercetak generasi cemerlang. Wallahualam bissawab. [DMS].