Penulis : Eka Khoirani
Dimensi.id-Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tengah diberlakukan dibeberapa wilayah masih menghadirkan pro dan kontra. Banyak pihak yang masih menyayangkan lemahnya pengawasan bahkan ada pula yang menganggap PSBB membuat rakyat makin stress dan harus ada kelonggaran dalam penerapan PSBB.
Pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD tengah mengkaji relaksasi atau pelonggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu menanggapi adanya keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat PSBB (news.detik.com, 04/05/2020).
Namun, sejumlah kalangan mengkritik rencana Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tersebut yang hendak melonggarkan PSBB. Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim mempertanyakan alasan Mahfud yang mengatakan PSBB membuat warga kesulitan berbelanja. Menurut beliau, sudah banyak kelonggaran yang diberikan selama penerapan PSBB, (CNBC Indonesia, 03/05/2020).
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Syahrul Aidi Maazat mencurigai rencana pemerintah melonggarkan PSBB hanya demi kepentingan segelintir pebisnis. Pebisnis itu, hampir bangkrut sehingga mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB, (Tempo.co, 03/05/2020)
Jika kita mencermati akar masalah pro kontra PSBB ini adalah plin-plannya kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi covid 19. Sejak Januari 2020 aroma kedatangan wabah ini sudah terendus di Indonesia. Hanya saja pemerintah masih bersikap cuek bahkan terkesan buang badan dengan kepongahan mengatakan kalau Indonesia zero corona.
Selanjutnya setelah penemuan kasus positif covid 19 di pertengahan Maret, muncul usulan karantina wilayah atau lockdown. Namun usulan inidianggap menghancurkan perekonomian negara. Alhasil kebijakan yang diambil selalu digonta-ganti, mulai dari darurat sipil, kemudian darurat kesehatan dan selanjutnya PSBB ini.
Belum lagi rakyat harus menjaga akal sehat dengan narasi perbedaan mudik dan pulang kampung dan saat ini Menteri Perhubungan, Budi Karya mengizinkan moda transportasi aktif kembali di tengah pandemi covid 19 juga di tengah kebijakan larangan mudik lebaran. Sungguh rakyat dibuat pusing dan harus menjaga akal sehatnya sendiri agar bisa bertahan menghadapi pemimpinnya hari ini.
Kebijakan yang sejak awal bermasalah ini telah menunjukkan lepas tangannya pemerintah dalam mengurusi rakyatnya yang terancam wabah. Pelonggaran PSBB yang diusulkan adalah bukti bahwa pemerintah tidak pernah peduli akan kesejahteraan rakyat. Pemerintah membiarkan rakyatnya bertaruh nyawa memenuhi kebutuhannya sendiri meski dalam kondisi yang masih sangat rentan terhadap wabah.
Seandainya pemerintah menjalanan fungsinya dalam mengurusi rakyatnya dan memenuhi kebutuhannya selama masa PSBB ini berlangsung, maka rakyat tentu tidak akan gelisah dengan kebijakan PSBB ini. Justru rakyat menjadi susah dikarenakan sikap labil pemerintahnya.
Di lain sisi wacana pelonggaran PSBB ini didasari kekhawatiran segelintir pengusaha tertentu yang resah dengan jatuhnya sektor usahanya dan mengakibatkan mereka di ambang kebangkrutan. Maka mereka mendesak pemerintah untuk melonggarkan aturan PSBB. Apabila alasan itu untuk para pemilik modal, maka pemerintah sudah melanggar asas keadilan dalam undang-undang Karantina Kesehatan, dimana keselamatan rakyat adalah hal yang utama. Tentunya wacana pelonggaran PSBB jika dimaksudkan untuk kepentingan pengusaha, jelas mengabaikan keselamatan rakyat.
Dalam pelaksanaan PSBB ini kita masih bisa menjumpai masyarakat yang bebas beraktivitas dan ini belum bisa menjamin penurunan angka penularan covid 19, bagaimana jika keinginan untuk melonggarkan PSBB ini diberlakukan? Justru peremehan ini akan berpotensi menambah angka baru penularan wabah di negara ini. Dan tentunya akan semakin memperpanjang angka ketikpastian rakyat yng lain untuk selalu berada di rumah.
Seharusnya malah pemerintah melakukan perketatan PSBB itu, karena regulasi PSBB selama ini tidak memiliki sanksi tegas, hanya bersifat himbauan semata, sehingga tidak efektif sama sekali. Disamping itu pemerintah juga harus memberikan jaminan sosial untuk rakyat yang terdampak covid 19 tanpa memberikan syarat yang berkelit dan dengan atribut bantuan ini itu sehingga rakyat bisa patuh atas kebijakan yang diberlakukan pemerintah, bukan malah berpikiran untuk memberlakukan pelonggaran PSBB.
Kondisi semacam ini sangat berbeda jauh dengan bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sedari awal tercium penyebaran wabah, maka Islam akan segera mengambil langkah konkret mengkarantina total wilayah yang dilanda wabah sehingga tidak akan menyebar ke wilayah yang tidak terkontaminasi. Sebagaimana syariat memerintahkan, “tidak mencampur orang sakit dengan orang sehat”.
Pemberlakuan karantinapun akan menyelamatkan perekonomian negara karena wilayah yang tidak terjangkit wabah akan terus melakukan perputaran roda perekonominannya dengan baik. Juga pemenuhan kebutuhan pokok rakyat di wilayah yang dikarantina akan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Negara juga akan bertindak optimal dalam layanan kesehatan, mengerahkan segenap daya upaya untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, obat, tenaga medis, dan lainnya agar pasien segera pulih juga sesegara mungkin mencari vaksin untuk penghentian pertumbuhan dan perkembangan wabah tersebut.
Hal ini sudah pernah terjadi dan berhasil ditangani di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Sosok pemimpin yang benar-benar tulus dan melayani kebutuhan rakyatnya tanpa pamrih tanpa memikirkan untung rugi kepentingan kelompoknya hanya lahir dari sistem Islam, yakni Khilafah yang dilakukan karena dorongan ketakwaan kepada Allah swt
Islam sebagai agama yang paripurna, memiliki solusi yang solutif karena seluruh aturannya berasal dari Dzat yang menciptakan manusia, alam dan kehidupan. Sudah pastilah Dia yang menciptakan, Dia pula yang memberikan aturan. Bukan hanya akan memuaskan akal namun juga akan menentramkan hati. Kesejahteraanpun bukan hanya dirasakan pemeluknya semata tapi semua manusia bahkan alam semesta merasakan rahmat ketika Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan.[]
Editor : Fadli