Kisruh dunia perpolitikan di sistem kapitalis bak tiada ujungnya. Begitupun dunia kepartaian, yang baru-baru ini lagi-lagi terjadi kekisruhan. Aksi tikung-menikung dan saling menyalahkan pun terjadi. Partai yang menjadi tumpuan harapan rakyat malah justru menjadi ajang untuk “gontok-gontokan”.
Peristiwa Kongres Luar Biasa Demokrat digelar di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumut. Kegiatannya dibuka pada Jumat (5/3/2021) pukul 14.44 WIB yang ditandai dengan mengetuk palu sebanyak 3 kali. Kongres yang menetapkan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat dianggap ilegal dan inkonstitusional.
Pelaksanaan KLB itu pun ditentang oleh DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum PD AHY. Dan menyurati Menko Polhukam Mahfud Md, Menkum HAM Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar menghentikan KLB yang disebut ilegal (news.detik.com, 7/3/2021).
Sejatinya partai adalah wakil umat. Tempat menggantungkan harapan mengontrol maksiat, baik kemaksiatan oleh penguasa ataupun rakyat. Mereka yang berada di dalamnya harus saling menasihati dan mendukung demi tegaknya kebenaran di suatu negeri. Lantas apa jadinya jika para aktivis partai justru saling berebut kekuasaan? Bagaimana nasib rakyat, akankah ada kebaikan di tangan mereka?
Dualisme kepemimpinan yang terjadi akan berdampak terhadap rakyat. Apabila hasil KLB adalah seorang pemimpin yang mendukung koalisi lawan. Otomatis hal ini akan menguatkan koalisi lawan politik, sehingga akan memiliki banyak suara di DPR. Jika itu terjadi, koalisi lawan akan mendapatkan dukungan suara lebih banyak saat membuat kebijakan. Selama ini kebijakan yang lahir banyak yang salah dan tidak berpihak kepada rakyat. Misalnya keputusan dalam membuat undang-undang yang ternyata itu malah merugikan rakyat contohnya Undang-Undang (UU) Ciptaker.
Pertikaian dalam partai sesungguhnya disebabkan oleh kelemahan prinsip dalam partai itu sendiri. Salah satunya adalah lemahnya pemikiran yang menjadi dasar berdirinya partai. Dasar berdirinya partai akan mempengaruhi kondisi partai. Jika mereka mengambil demokrasi sebagai landasannya, maka jebakan sistem tersebut justru akan menghancurkan dirinya sendiri.
Seperti diketahui, demokrasi bersumber pada kekuasaan dan kedaulatan milik rakyat. Jika kekuasaan milik rakyat, partai akan mengandalkan suara rakyat untuk menang dalam kompetisi pemilu. Wakil rakyat yang berasal dari partai tadi akan membuat kebijakan di kursi dewan. Dari sisi falsafah partai, tentu pemikiran ini lemah. Karena partai mengambil manusia sebagai penentu benar dan salah. Padahal manusia itu memiliki pemahaman yang terbatas. Bisa saja suatu saat terjadi perbedaan pendapat di antara anggota partai.
Saat ini rakyat sangat butuh partai idealis. Namun, di sistem saat ini hal tersebut mustahil intuk diwujudkan. Partai yang ada saat ini menjadikan kepentingan sebagai dasarnya. Hal ini sejalan dengan prinsip tak ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi. Wajar, jika hari ini lawan besok berubah menjadi kawan. Ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, rakyat sungguh butuh partai yang ikhlas mendukung mereka. Partai yang aktivitasnya beramar makruf nahi mungkar.
Salah satu syarat mewujudkan partai ideologis adalah landasan dasar suatu partai haruslah jelas. Dalam islam, aqidah Islam adalah landasan berpikir yang kuat. Karena Islam bersumber dari wahyu Allah. Tidak terpengaruh oleh kepentingan ataupun akal manusia. Tujuan partai pun akan diselaraskan dengan dasar partai itu sendiri. Jika dasarnya akidah Islam, tujuannya juga sebagaimana yang diatur dalam Islam.
Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 58 Allah menyebutkan, “Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah.” Artinya partai pun akan selaras dengan tujuan itu. Segala tindakan yang partai lakukan adalah untuk beribadah kepada Allah.
Wallahu a’lam bish shawab.
Penulis: Fitri Al Hasyim | Aktivis Dakwah Tebing Tinggi
Editor: Fadli