Penulis : Retno Jumilah
Dimensi.id-Pada bulan April 2020 lalu, Presiden Joko Widodo memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju akan ancaman krisis pangan dunia di tengah pandemi Virus Corona seperti yang diprediksi oleh Food and Agriculture Organization—dilansir dari detikfinance.
Peringatan tersebut direspon para menteri, mulai dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan merencanakan pembangunan lumbung pangan nasional (food estate) pertama yang berlokasi di Kalimantan Tengah (detikfinance).
Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memimpin program food estate atau lumbung pangan nasional dianggap sangat tepat. Pasalnya, selain pertahanan Prabowo juga dinilai mumpuni di bidang agrarian (medcom.id).
Program food estate adalah konsep mewujudkan ketahanan pangan melalui integritas pertanian, perkebunan dan peternakan. Program tersebut akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN )2020-2024 (medcom.id). Lantas mampukah negara ini mewujudkan kemandirian pangan sendiri?
Berujung Kritikan
Namun, rencana ini disambut berbagai kritikan pedas para tokoh. Banyak dari mereka yang sangsi akan keberhasilannya. Presiden Joko Widodo diminta kembali melihat rencana pembangunan lumbung pangan di pemerintahan periode-periode sebelumnya. Karena berulang kajian ini direncanakan. Sudah banyak membuang biaya, namun hingga kini tak ada hasilnya.
Pertama, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan meminta pemerintah membuat kalkulasi dan pertimbangan matang terkait rencana program lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah. Sebab, beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah beberapa kali melaksanakan program lumbung pangan nasional, tetapi tidak membuahkan hasil.
Wakil Ketua MPR RI meminta pemerintah untuk berhati-hati dan melakukan kajian mendalam dengan para pakar dan akademisi di bidang pertanian dan ketahanan pangan terkait untuk pengembangan lumbung pangan, sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama seperti terjadi pada Food Estate dan percetakan 1,2 juta Ha sawah di Merauke.
Kedua, Pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas, rencana ini sudah pernah diinisiasikan mulai dari pemerintahan Soeharto, lalu pemerintahan SBY. Presiden Joko Widodo juga sudah pernah mewacanakan pembangunan lumbung padi di Merauke yang hingga kini tak terealisasi. Dengan pengalaman tesebut, ia mengatakan proyek lumbung pangan selalu berujung pada kegagalan (detikfinance).
“Itu yang gambut 1 juta Ha dibangun Pak Harto tahun 1996-1997. Lalu Ketapang 100 ribu Ha di masa SBY juga, gak ada ceritanya. Lalu di awal pemerintahan Pak Jokowi rencana pengembangan Merauke 1,2 juta Ha. Nggak ada ceritanya sampai sekarang. Semua gagal. Semua proyek food estate sampai detik ini gagal total,” kata Dwi kepada detikcom, Sabtu (4/7/2020).
Bahkan menurutnya wacana pembangunan lumbung pangan di Kalteng ini hanya menghabiskan waktu dan anggaran yang besar. Membangun lumbung pangan di lahan jenis rawa di Kalteng tidaklah mudah apalagi ketersediaan sumber daya manusia di Indonesia. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah mendorong program peningkatan kesejahteraan petani, dibandingkan mengeluarkan anggaran yang besar untuk membangun lumbung pangan.
Apakah LPN untuk Rakyat?
Pengaturan segala aspek kehidupan termasuk tata kelola pangan berada di tangan sebuah Negara. Sebab, negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurusi kebutuhan rakyatnya yaitu sebagai ro’in (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung). Negara harus memiliki langkah inisiatif dan alternatif agar kebutuhan rakyat dapat terpenuhi. Tak terkecuali masalah kebutuhan pokok seperti pangan.
Negara yang berhasil mengurusi rakyatnya adalah negara yang mandiri dan berhasil berdiri sendiri. Negara tidak harus bergantung terhadap negara lain dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, seperti pemenuhan kebutuhan pangan sendiri tanpa impor. Pada dasarnya kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi individu dan kebutuhan dasar masyarakat. Negara wajib menjamin ketahanan pangan. Terpenuhinya kebutuhan pokok akan pangan setiap individu, maka akan menentukan ketahanan pangan sebuah negara.
Hal ini, berpengaruh terhadap kemampuan, kekuatan dan stabilitas negara itu sendiri. Negara juga harus mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam negeri. Namun yang perluh dicatat bahwa kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat kini justru banyak ditunggangi berbagai kepentingan, baik kepentingan politik maupun kepentingan pemilik modal.
Seperti terjadi saat ini, banyak kontra yang menggambarkan rencana pembangunan LPN ini masih kurang matang dan perluh dikaji mendalam. Dimana akan berakibat kegagalan, seperti terjadi periode sebelumnya. Oleh karena itu, agar program ini tepat sasaran, perlu pengaturan yang matang dan perhitungan yang tepat. Seperti yang dilakukan di masa pemerintahan Islam.
Islam sebagai Solusi
Sebuah negara memiliki pemimpin yang mengurusi umatnya. Sebutan pemimpin dalam Islam yaitu Khalifah. Dimana Khalifah mengatur segala aspek kehidupan rakyatnya agar terpenuhi kebutuhannya. Pemimpin Islam paham betul bahwa mengurusi kebutuhan rakyatnya merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, mereka akan serius dan mengkaji betul mengenai kebijakan yang diambilnya dan bukan sekedar pencitraan semata. Karena mereka paham bahwa Allah Maha Tahu segalanya.
Dalam Islam, negara harus melayani sepenuh hati hidup rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasullah SAW, “Imam (khalifah) raa’in (pelayan/pengurus hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya” (HR Muslim dan Ahmad).
Dalam hadis lainnya Rasullah menegaskan, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim).
Kedua fungsi dari politik ini, maka rantai pasok pangan harus dikuasai pemerintah. Meskipun swasta boleh memiliki usaha pertanian, namun penguasa tetap di tangan negara dan tidak boleh diahlikan kepada korporasi. Negaralah yang menguasai produksi cadangan pangan negara.
Negara membangun pasar agar kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Serta diharapkan distribusi bahan pangan akan merata. Negara juga menyediakan pengawas agar tidak ada pihak swasta seperti pedagang ataupun pemasok yang melakukan tindakan curang yang berani menimbun barang, menaikkan harga, hingga mencekik bahkan berlaku curang dalam timbangan.
Terkait subsidi, negara akan memberikan bantuan pada daerah yang kekurangan pangan dari daerah surplus pangan. Sehingga, tidak ada lagi daerah yang mengalami kelaparan. Negara juga wajib mewujudkan swasembada pangan agar tidak ada ketergantungan dengan pihak asing yang akan berisiko dijajah secara ekonomi dan politik seperti kondisi saat ini.
Dengan penanganan yang serius dengan pembiayaan yang cukup, rincian yang terperinci, perencanaan yang tepat. Maka negara akan menyiapkan proyek swasembada. Serta didukung dengan kemajuan teknologi, penelitian di bidang pertanian yang terus dikembangkan. Baik dari benih unggulnya, metode penanaman hingga pemupukan dan obat hama. Yang tentunya akan dipraktikan petani dengan bantuan pembiayaan dari negara. Diharapkan petani konsentrasi penuh terhadap pemeliharaan dan pengembangan lahan. Tak perlu memikirkan biaya operasional yang tinggi. Karena semua dijamin negara.
Namun, kebijakan seperti tidak dapat berdiri sendiri. Butuh dana yang banyak untuk biaya. Artinya butuh topangan sistem ekonominya. Tentu jika mengandalkan sistem ekonomi saat ini, maka hasilnya seperti sekarang ini.
Oleh karena itu, perlu adanya sebuah sistem Islam yang mengatur semuanya. Dengan pengelolaan sistem ekonomi Islam, dukungan pemerintah Islam serta aturan yang berasal dari Yang Maha Benar maka swasembada pangan akan terealisasi. Bukan kaum muslimin saja yang menikmatinya, tetapi semua manusia di dalam daulah akan turut menikmatinya. Karena Islam itu rahmatan lil’alamin.
Wallahua’lam bishawab.
Editor : Fadli