Penulis : Susanti Widhi Astuti, S.Pd (Guru dan Pemerhati Masyarakat)
Dimensi.id-Awal bulan Juni tanpa terduga pemerintah secara diam-diam menaikkan tagihan listriknya, ini semakin membuat rakyat “kalang kabut” untuk membayar tagihannya. Karena masa-masa sulit seperti saat ini membuat rakyat harus putar otak mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar tagihan listrik serta segala “embel-embel” tagihan yang dibebankan pemerintah kepada rakyat. Na’udzubillah.
Sungguh miris melihat nasib rakyat Indonesia hari ini, karena pemerintahnya hadir sebagai “tukang palak” dengan berbagai alasan yang mereka buat. Belum usai urusan Covid-19 dihadapi rakyat hari ini yang harus menghadapi bahayanya virus corona di luar sana, tapi hari ini pemerintah hadir bukan sebagai pelindung (junnah) tapi sebagai “tukang palak”.
Pemerintah sepertinya sudah hilang akal untuk mencari pemasukan kas negara, sehingga harus mengorbankan rakyat untuk menutupi biaya penggunaan listrik. Di saat pandemi seperti ini, tak hanya listrik yang di jadikan sebagai pos untuk pemasukan pemerintah hari ini mengumpulkan uang, namun iuran BPJS juga dinaikkan, bahkan tak cukup sampai disitu pemerintah juga akan memotong gaji para pekerja untuk membayar TAPERRA (Tabungan Perumahan Rakyat). Di situasi sulit hari ini yang lebih mengejutkan dan tanpa disadari rakyat bahwa secara diam-diam pula pemerintah juga telah mengesahkan UU-Minerba, UU-Corona dan lain sebagainya.
Dengan menganalisa sikap pemerintah hari ini saat menghadapi wabah yang gagap, pemerintah juga memanfaatkan situasi rakyat yang kacau untuk menaikkan segala tagihan dan mengesahkan segala bentuk Undang-Undang yang pro-investasi.
Semua kebijakan yang dibuat pemerintah hari ini perlahan-lahan mengabaikan nasib rakyat, pemerintah ingat rakyat saat menjelang Pemilu. Dimana para calon pemimpin dan wakil rakyat sibuk berbondong-bondong hadir menjadi “pahlawan” dan pelindung rakyat. Namun, saat ini itu semua hanya isapan jempol semata. Rakyat dicampakkan tanpa perduli perasaan dan nasib mereka menghadapi pandemi dan pembayaran seluruh tagihan yang ditetapkan pemerintah.
Sungguh semakin jelas wajah demokrasi hari ini menunjukkan kebobrokannya. Tidak perlu diharapkan lagi untuk mengurusi rakyat ataupun negeri. Saatnya berhenti berharap dengan demokrasi. Hanya satu harapan umat dan seluruh dunia yaitu kembali pada Islam. Yang telah nyata mengurus dengan baik rakyatnya serta mengayomi rakyat dengan kesungguhan. Semua dapat dibuktikan dari sejarah peradaban Islam yang pernah ada selama 13 abad lamanya.
Islam bertanggung jawab menjamin setiap kebutuhan rakyat, seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya. Rakyat tidak pernah menjadi korban di dalam Islam. Pemerintah di dalam Islam hadir sebagai pelayan umat, sehingga kapan umat membutuhkan pelayanan dari negara Islam maka pemerintahan Islam akan hadir. Termasuk diantaranya jaminan atas ketersediaan listrik yang sejatinya kebutuhan dasar bagi rakyat. Maka pemerintahan Islam akan berupaya maksimal untuk mengalirkan listrik secara gratis, jikalau dipungut biaya itu hanya sekedar biaya produksi yang sangat murah tidak sampai membabani rakyat.
Para khalifah di masa Islam penuh tanggung jawab dan berhati-hati tatkala menggunakan fasilitas publik. Pelajaran penting dapat kita ambil dari khalifah Umar bin khatab yang tidak mau menggunakan fasilitas publik di saat ingin menyelesaikan urusan keluarganya, Umar lantas mematikan lampu minyaknya karena khawatir hak rakyat digunakannya secara sia-sia. Tak cukup sampai disitu Khalifah Umar yang bijaksana dan takut akan azab Allah melakukan sidak di malam hari demi memastikan pasokan makanan rakyatnya, karena Umar tidak lantas percaya hasil survei ajudannya, akhirnya firasat Umar benar tatkala sidak di malam hari beliau menemukan ada satu keluarga yang kelaparan yang saat itu juga Umar mengangkat sendiri sekarung gandum dan daging kering dari baitul mall untuk diberikan ke rakyatnya. Masyaallah.
Inilah, sedikit cerminan masa kesejahteraan dan pelayanan Islam yang begitu mulia kepada rakyat. Karena para khalifah faham bahwa kepemimpinan itu amanah, yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Sudah selayaknya pemimpin hari ini berkaca dari kepemimpinan Rasulullah serta para khalifah setelahnya dalam mengelola aset negara sesuai syari’at dan menjamin kebutuhan rakyat sesuai perintah Allah. Karena sesuai hadist nabi dalam pengelolaan barang tambang, listrik, air semuanya harus sesuai aturan Allah dan dikembalikan kepada rakyat secara cuma-cuma tanpa pungutan apapun kecuali jika sangat dibutuhkan sekali biaya produksi maka hanya sedikit saja dikeluarkan dari rakyat. Hadist dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad: “kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu: padang rumput, air dan api”.
Maka sudah sejatinya pemerintah saat ini membuang demokrasi dan memahami hakikat jaminan dasar seperti listrik cukup dikelola oleh satu kepemimpinan yaitu Islam dan diberikan secara gratis kepada rakyat. Wallahu’alam bhi shawab.
Editor : Fadli