Kian hari serangan pandemi semakin ganas. Tidak hanya di kota-kota besar, lonjakan kasus justru terjadi di berbagai daerah. Tercatat 29 daerah yang terdaftar zona merah. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencatat 2 juta kasus Covid-19 pada Senin (21/6/2021).
Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, per hari Minggu (27/6/2021) Indonesia kembali memecah rekor tertinggi dalam penambahan kasus baru yaitu sebanyak 21.342 orang. Sehingga jumlah pasien Covid-19 di Indonesia kini mencapai 2.115.304 orang. Ini yang terdata sejak awal pandemi dan tidak menutup kemungkinan data real di lapangan jauh lebih besar dari angka tersebut.
Di tahun kedua semenjak merebaknya pandemi ini diawal tahun 2020 pekan ini terasa seperti awal kemunculannya. Banyaknya kasus yang terjangkit membuat rumah sakit dan nakes mulai kewalahan menerima pasien.
Ditambah lagi serangan virus baru yaitu varian WHO menyebut bahwa varian ini sangat menular, termasuk jenis varian yang tercepat, dan terkuat yang pernah ada
“(Varian Delta) menjadi lebih mematikan karena lebih efisien dalam cara penularan antar manusia. Dan pada akhirnya akan menemukan individu-individu yang rentan yang akan menjadi sakit parah, harus dirawat di rumah sakit dan berpotensi meninggal,” kata Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO, Dr Mike Ryan, dikutip dari CNBC, Selasa (22/6/2021).
Kegentingan yang melanda negeri ini seolah tidak disikapi dengan serius oleh pemerintah. Buktinya hingga saat ini belum juga ada upaya tegas dari pemerintah untuk menerapkan lockdown lokal atau penguncian wilayah seperti yang dilakukan banyak negara. Hanya meminta masyarakat perketat protokol kesehatan serta penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) . Perekonomian menjadi pertimbangan utama pemerintah sehingga belum juga mengambil sikap tegas.
Masyarakat sudah terlalu lama terombang-ambing dalam ketidakpastian. Rasa putus asa terhadap situasi yang semakin sulit. Hal inilah yang pada akhirnya melahirkan sikap apatis. Sulitnya menjaga protokol kesehatan karena masih tingginya tingkat mobilitas masyarakat dan banyak kerumunan yang tidak bisa dielakkan. Walhasil, lonjakan kasus semakin tinggi tidak terkendali.
Pemerintah terkesan setengah hati dan lebih menitikberatkan perekonomian ketimbang kesehatan. Komite Pengendalian Covid-19 yang bertugas melakukan penanganan Covid menjadi bertentangan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yaitu satuan tugas pemulihan ekonomi. Konsep gas dan rem dalam kebijakan pemerintah akhirnya justru membuat pandemi berkepanjangan.
Masyarakat sudah terlalu banyak berkorban dan sudah mematuhi semua yang menjadi kebijakan pemerintah. Dampak pandemi sudah menghilangkan mata pencaharian sebagian besar karyawan karena PHK. UMKM banyak berguguran tidak mampu bertahan karena pembatasan mobilitas dan anjloknya daya beli masyarakat. Anak-anak pun harus kehilangan haknya bertatap muka dengan guru dan harus belajar via online.
Rakyat kecil mau tidak mau harus menerima semua kebijakan pemerintah. Larangan mudik yang kontradiktif dengan pembiaran TKA leluasa keluar masuk negeri ini pun di patuhi rakyat. Peniadaan haji untuk kedua kalinya, membuat calon jamaah kecewa. Tapi apa mau dikata, rakyat hanya bisa menerima segala keputusan. Toh diprotes pun percuma. Alasan pandemi memang menjadi dalil yang tidak bisa ditolak.
Namun sayangnya, pemerintah justru mengkhianati kepercayaan rakyat. Pemberlakuan kebijakan protokol kesehatan yang tebang pilih. Aturan hanya keras diberlakukan pada rakyat kecil. Namun perlakuan istimewa bagi orang-orang tertentu. Bagi mereka yang pro rezim bebas melakukan kerumunan tanpa tersentuh hukum. Dari kerumunan Pilkada, pernikahan artis hingga pesta ulang tahun pejabat.
Sikap pemerintah inilah yang membuat rakyat kecewa. Rakyat merasa telah berkomitmen memutus rantai penyebaran, namun justru pemerintah sendiri yang tidak konsisten. Himbauan mematuhi protokol kesehatan hanya dipatuhi sebagian masyarakat yang sadar akan kesehatan pribadi saja. Selebihnya sudah cuek bebek seolah menganggap pandemi hanyalah serangan flu biasa.
Pemerintah makin krisis legitimasi. Kian melonjaknya angka penularan covid tentu saja bukan hanya ketidakpatuhan rakyat terhadap protokol kesehatan. Tidak ada pembatasan mobilitas aspek perekonomian justru menyumbang angka penularan kasus terbesar. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mempertegas bahwa pemerintah menitikberatkan ekonomi dibandingkan keselamatan rakyat.
Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah dan masyarakat harus saling berkomitmen demi menanggulangi penyebaran Covid-19. Rakyat harus sadar bahwa penanggulangan pandemi ini sangat tergantung pada komitmen rakyat juga. Begitu juga pemerintah yang menjadi pengambil kebiasaan, setiap keputusan yang diambil harus cepat dan tepat mengingat hal ini menyangkut nyawa rakyat banyak.
Namun kerjasama ini sulit diwujudkan mengingat legitimasi pemerintah saat ini berada di titik nadir. Kegagalan pemerintah dalam semua aspek mengonfirmasi bahwa tata kelola negara saat ini yang salah. Menjadikan asas kapitalisme dalam bernegara yaitu materi diatas segalanya. Maka kekuasaan bukan dijadikan sebagai pengurus rakyat tapi menjadi alat untuk meraih materi dan eksistensi. Lalu apa yang masih bisa dipertahankan dalam sistem rusak ini?
Wallahu a’lam bishshawaab
Penulis: Merli Ummu Khila | Pemerhati Kebijakan Publik
Editor: Fadli