Dimensi.id-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah provinsi yang masuk kategori upper middle income (berpendapatan tinggi menengah). Provinsi tersebut yaitu Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Utara. Sejumlah provinsi ini, menurut Suharso, merupakan provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada 2022 di atas US$ 4.200 (CNBC indonesia.com, 7/4/2023).
Data BPS, tahun 2022 kemiskinan ekstrem masih ada di 212 kabupaten dan kota. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada dibawah garis kemiskinan esktrem atau setara dengan USD 1.9 Purchasing Power Parity (PPP). PPP ditentukan menggunakan “absolute poverty measure” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp 10.739/orang/hari atau Rp 322.170/orang/bulan, sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan. Benar-benar miskin di tengah mahalnya berbagai barang kebutuhan pokok.
Penentuan garis kemiskinan ekstrem itu sendiri berdasarkan kesepakatan negara yang tergabung di PBB dan pengukurannya dilakukan oleh Bank Dunia. Di Indonesia garis kemiskinan ekstrem ditetapkan oleh BPS. Kemenko PMK menyampaikan terkait strategi yang dipersiapkan pemerintah untuk mencapai target Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.
Kebijakan itu juga sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto, juga melakukan beberapa strategi yaitu membuka peluang kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk swasta, guna mensukseskan pembangunan rumah layak huni sekaligus pengentasan kemiskinan ektrem di Indonesia.
Desa Mranggen, Demak, Jawa Tengah, sukses menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 70 persen dari total 1.698 Kepala Keluarga (KK)Wakil. Kini hanya sekitar 500 KK lagi yang perlu diintervensi penurunannya, hal ini disampaikan oleh Camat Mranggen, Wiwin Edi Widodo, yang seketika mendapat apresiasi dari Presiden Ma’ruf Amin dalam kunjungan kerjanya, Ma’ruf menanyakan, apa bentuk intervensi pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan sisa warga Mranggen, Wiwin menerangkan, pihaknya melakukan pemberdayaan UMKM, keterampilan, dan lainnnya yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat. “Selain itu, kami juga berikan akses permodalan dan bantuan pemasaran bagi warga agar mereka bisa mandiri. Dan hasilnya luar biasa memberikan perubahan bagi ekonomi masyarkat.”
Presiden Joko Widodo sendiri menetapkan target, mencapai ekonomi ekstrem 0 persen pada 2024. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai upaya mengejar angka 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun depan tidak mudah karena ada pergantian pemerintahan. “2024 merupakan tahun transisi pemerintahan lama ke pemerintahan baru sehingga upaya menurunkan kemiskinan ekstrem di level 0 persen akan tergantung pada bagaimana proses dari transisi politik tersebut,” katanya (CNNIndonesia.com, 22/2/2023).
Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, sanitasi layak, kesehatan, hunian, pendidikan hingga akses informasi. Menurut Yusuf, jika pemerintah serius mengejar target tersebut, untuk jangka pendek harus memperbaiki data penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Sasarannya tak Cuma penduduk miskin, tetapi juga kelompok di garis rentan dan hampir miskin.
Kemudian, perlunya diversifikasi nilai bansos antara satu daerah dengan lainnya. Bila daerahnya memiliki tingkat kemiskinan tinggi, maka jumlah bantuannya harus lebih besar dari sisi nominal maupun jumlah penerima.
Kemiskinan Ekstrem Keniscayaan Dalam Sistem Kapitalisme
Keberhasilan desa Mranggen mengentas kemiskinan ekstrem hingga 70 persen tidak bisa dijadikan patokan sebuah keberhasilan. Sebab, cara yang ditempuh masih sama dengan kementerian atau pemerintah. Yaitu hanya meredam sesaat kemiskinan itu, pada akhirnya akan tumbang juga. Sebab, solusi yang diberikan hanya praktis dan benar-benar tidak selamanya. Dan yang terpenting tidak menyentuh penyebab utama mengapa kemiskinan hingga pada tingkat ekstrem.
Kapitalisme sebagai sistem pengaturan perekonomian negeri ini sejatinya pencipta kemiskinan ekstrem ini. Sebagaimana penyebutan istilah sistem ini yaitu yang berasal dari kata “Kapital” atau modal, memang hanya memfokuskan pada modal. Modallah yang memiliki kuasa, baik berupa riil seperti uang maupun non riil seperti saham atau surat berharga. Dalam sistem ini siapa saja yang memiliki modal besar akan mampu menguasai faktor-faktor produksi baik kepemilikannya pribadi maupun umum.
Kapitalisme juga yang bertanggung jawab mengapa harga-harga kebutuhan pokok melambung tak terjangkau rakyat, kalaulah harga murah barangnya langka, hal itu karena praktik penimbunan, mematok harga, permainan harga dan tindak curang lainnya dihalalkan. Bisa dibayangkan, ketika minyak curah langka, kemudian pemerintah, ormas, parpol memberi subsidi minyak, barang tersedia melimpah hingga mereka pun bisa memasang harga subsidi. Darimana asal barang itu? Jika bukan karena ada pemodal besar yang menimbun mana mungkin fakta itu terjadi?
Kapitalisme juga yang memaksa pemerintah seminim mungkin berperan dalam mengurusi rakyat, pemerintah lebih didorong untuk menjadi regulator kebijakan bagi para swasta dan investor asing daripada menjadi eksekutor yang siap memberikan apapun kebutuhan rakyat. Sebut saja UU ciptakerja, UU kesehatan dan lainnya, semua berpihak pada pemilik modal, rakyat tetap saja menjadi obyek hisap darah bagi penguasa.
Islam Solusi Kaffah Wujudkan Kesejahteraan
Sejatinya, kemiskinan adalah satu konsekuensi penerapan sistem kapitalisme, karena dalam sistem ini peran negara hanya sebagai regulator dan bukan penanggung jawab nasib umat. Terlebih setiap kebijakan selalu menunggu persetujuan dari PBB, sebagai organisasi internasional yang perannya diragukan. Kita tahu, di dalam tubuh PBB terdapat beberapa negara adidaya hari ini yang jika kita mau jujur merekalah pengemban kapitalisme di dunia ini.
Dari kebijakan yang mereka susun kemudian diratifikasi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, terciptalah lingkaran setan zalim ini. Hampir-hampir tak terlihat adanya jalan keluar, sehingga bencana dan derita terus menerus menerpa, kita semakin meminta belaskasih kepada kafir, padahal dibalik bantuan dan hasil tink tank mereka, mereka sedang berusaha sekuat tenaga menancapkan hegemoninya di negeri-negeri Muslim. Agar eksploitasi mereka tetap berjalan dengan aman. Dikeruk kekayaan alam yang luar biasa dari negeri-negeri penuh berkah ini dan berubah menjadi neraka bagi penduduk yang mendiaminya.
Islam menjadikan negara sebagai pengurus rakyat dengan berpedoman pada syariat Allah. Sebagaimana firman Allah SWT, “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.”(HR al-Bukhari dan Ahmad). Makna hadis ini adalah sebuah kewajiban pemimpin mengoptimalkan upaya guna mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Tak ada alasan menghindarinya bahkan menipunya. Sebab, kekuasaan adalah amanah dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban.
Maka ada banyak mekanisme Islam untuk menjamin kesejahteraan setiap indvidu rakyat. Pertama, memastikan setiap kepala keluarga mendapatkan pekerjaan. Negara akan menyediakan secara tidak langsung, berupa bantuan modal, tanah, uang dan lainnya. Cara langsungnya adalah dengan membuka lowongan pekerjaan baik di instansi yang dimiliki negara maupun BUMN milik negara. Bagi yang tidak mampu untuk mencari nafkah karena kelamaan fisik maka negara akan memberikan santunan, setelah sebelumnya di data walinya, jika wali tidak sanggup maka negara yang akan mengambil alih . Sebab ini termasuk jaminan negara terhadap pemenuhan tiga kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan. Swadaya pangan untuk ketahanan pangan sangat didorong oleh negara.
Kedua, negara juga wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat yang lainnya yaitu fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Ini terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana, penelitian dan pengembangan, sumber daya manusianya dan semua yang terkait dengan ketiganya. Pembiayaan negara berasal dari kas Baitul Mal. Bukan dari utang dan pajak. Berbagai muamalah berbasis riba dan non riil akan dilarang berkembang oleh negara.
Ketiga, negara tidak menjalin hubungan dengan negara kafir harbi fi’lan, yaitu negara yang secara terang-terangan memerangi Islam dan kaum Muslim. Sebab, hal demikian diharamkan Allah SWT, terlalu banyak mudharatnya. Bahkan tidak bergabung dengan organisasi internasional apapun yang didalamnya asasnya bukan Islam, sebab, faktanya agenda organisasi internasional itu hanyalah penjajah gaya baru. Yaitu melalui berbagai perundingan dan konferensi, yang pada akhirnya menjadikan negeri ini sebagai tempat”obok-obok” kafir.
Maka, ukuran kemiskinan tidak akan seekstrem hari ini. Dimana, makna kemiskinan sangat rancu, tak mampu makan namun mampu beli kendaraan disebabkan halalnya pinjaman berbasis riba. Kemiskinan dalam Islam hanyalah jika pada hari itu mereka tak memiliki bahan untuk dimakan, karena sesuatu hal. Maka negara akan hadir, sebagaimana Umar bin Khattab yang dengan segera memanggil sekarung gandum dari Baitul Mal sekaligus memasak dan menyuapi anak-anak seorang janda yang kelaparan menunggu ibunya merebus batu. Wallahu a’lam bish Ashowab. [DMS].