Dimensi.id-“Ada 34.000 ha lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti, kesehatan rumah sakit misalnya, untuk pendidikan universitas dan untuk infrastruktur,” kata Jokowi pada pertemuan dengan pengusaha China yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Minggu (30/7/2023).
Pernyataan Presiden Jokowi ini berkaitan dengan penyiapan 34.000 hektare (ha) lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, dari pemerintah Indonesia bagi sektor usaha kepada para pengusaha China, di Chengdu, Jokowi mengatakan lahan ini khusus dipersiapkan bagi investor IKN. Lahan ini akan didedikasikan khusus bisnis di sektor kesehatan dan pendidikan (cnbcindonesia.com, 30/7/2023).
Menurut Jokowi, pengembangan IKN pada tahun ini akan difokuskan kepada sarana kesehatan, pendidikan dan data center. Tahun depan, sesuai rencana, pemerintah akan mulai pindah bertahap ke IKN. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menyiapkan skema pemindahan ASN, TNI – Polri pada tahun 2024 ke IKN. Setidaknya ada 16.990 orang yang dipindahkan.
Tidak hanya IKN, Jokowi juga berharap investor swasta juga bisa masuk pada proyek prioritas yang tengah didorong pemerintah. Seperti ekosistem kendaraan listrik, hingga energi hijau. “Di bidang EBT saya ingin mendorong agar investor dari China juga masuk di bidang ini karena potensi di Indonesia untuk EBT ada 434 ribu megawatt,” katanya. EBT ini mencakup proyek hydropower, matahari, tidal wave, angin, geothermal.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono pada Sabtu (29/7/2023) bertemu dengan Walikota Shenzhen Qin Weizhong untuk menjajaki kerja sama konkret yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dengan Presiden RRT Xi Jinping yang menyepakati kerja sama yang lebih erat antara kedua kota, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota Shenzen, pada 27 Juli 2023.
Salah satu hasil pertemuan itu menyepakati kerja sama lebih erat dan konkret antara kedua kota. Ditandai dengan penandatanganan Nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara IKN dan Shenzhen oleh Menko Marves Luhut B Pandjaitan bersama Kepala OIKN Bambang Susantono yang mewakili Pemerintah Indonesia, dan National Development and Reform Commission (NDRC) Zheng Shanjie bersama Wali Kota Shenzhen Qin Weizhong mewakili Pemerintah China (cnbcindonesia, 29/7/2023).
Kepala Otorita IKN juga bertemu dengan UPDIS (Urban Planning and Design Institute of Shenzhen. Juga, meninjau command center di Shenzhen, serta menyaksikan implementasi beberapa teknologi terakhir terkait smart city yang telah dikembangkan di Kota Shenzhen. Dalam pertemuan itu Wali Kota Shenzhen membagikan pengalaman membangun Kota Shenzhen yang dalam 40 tahun terakhir bertransformasi dari kota kecil menjadi metropolis. Wali Kota Shenzhen pun menawarkan dukungan turut serta dalam pembangunan dan pengembangan IKN.
Bahaya Mengintai dari Semakin Mesranya Indonesia-Cina
Peneliti China-Indonesia di Center for Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan bahwa terdapat masalah serius terkait investasi China di Indonesia dan perlu menjadi perhatian. Diantaranya berpotensi ada perangkap utang sebagaimana yang terjadi di Srilangka dan Zimbabwe.
Fikar, sapaannya, menyampaikan contoh adanya potensi perangkap utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Per April 2023, Bank Indonesia mencatat China menjadi negara keempat terbesar pemberi utang luar negeri (ULN), senilai US$20,42 miliar. Ketergantungan Indonesia dengan China justru mengarah kepada isu hak asasi manusia (HAM), terkait penguasaan Laut Cina Selatan yang akan semakin melemah. Terbukti, Indonesia hanya mampu memonitor kapal China yang masuk ke laut Indonesia, tanpa perlawanan.
Ancaman lain terjadi saat Indonesia dan China yang telah menandatangai Local Currency Settlement (LCS), di mana dua negara menggunakan yuan dan rupiah dalam transaksi ekonomi karena Negara Cina gemar melakukan devaluasi mata uang. Ancaman-ancaman tersebut telah tampak, bahkan hingga lingkungan yang terancam akibat investasi-investasi China. Fikar juga berpendapat karena China pula, pemerintah melakukan kebijakan yang berubah-ubah terkait ekspor, khususnya komoditas mineral. Semua perlu kita waspadai, sekalipun Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa Indonesia sebagai destinasi dan menjadi teman seperjuangan. (Bisnis.com, 27/7/2023).
Jeratan Utang Berbasis Riba Kian Mengerikan
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memamerkan kemajuan ekonomi di Indonesia. Bila dibanding dengan negara-negara G20 ekonomi Indonesia menurutnya masih sangat baik. Salah satu indikator yang dipamerkan Luhut adalah rasio utang pemerintah terhadap PDB yang saat ini masih berada di 40% (detik.com, 25/7/2023).
“Inflasi juga terkendali dan kami yakin tahun ini kami bisa turun di bawah 4%,” kata Luhut. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat tinggi. Dalam paparannya, hanya India yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara G20. Ekonomi Indonesia tumbuh di level 5% sementara India 6,1%.
Investasi China di Indonesia terus meningkat dan pemerintah pun menyediakan berbagai macam kemudahan. Di sisi lain, hal ini berpotensi menambah ‘utang’ Indonesia dan terjerumus dalam jebakan utang. Investasi asing tanpa perhitungan berpotensi menjadi bentuk penjajahan terselubung yang makin kuat negara pemberi hutang, apalagi dalam skema riba.
Sekalipun inflasi dikatakan terkendali namun jika itu dihitung secara skala lebih kecil sangat menyulitkan rakyat. Harga barang kebutuhan pokok kian tinggi, seiring dengan pencabutan beberapa barang bersubsidi dengan alasan agar tepat sasaran, kemandirian rakyat dan menekan inflasi. Bagaimana mungkin keadaan ini dikatakan baik-baik saja? Keberadaan negara seharusnya memudahkan urusan rakyat, bukan asing. Kerjasama ini semestinya dihentikan, dilihat sisi manapun sangat berbahaya. Mengapa Indonesia tak berkaca pada pengalaman negara lain yang sudah hancur karena utang Ribawi dan kerjasama bilateral?
Sebab Indonesia, sebagaimana negara-negara di dunia yang bergantung pada Cina, Amerika , Inggris dan lainnya adalah penerap sistem kapitalisme. Sebuah sistem ekonomi yang terlihat manusiawi namun sejatinya sangat sadis sebab di atur dengan landasan sekuler, tanpa hukum agama, hanya ada aturan manusia. Siapa kuat dia pemenangnya. Siapa bermodal besar maka ia penguasanya.
Islam Sistem Terbaik Tanpa Menzalimi
Kemajuan sebuah bangsa bukan ditandai dengan banyaknya ia bekerja sama dengan asing. Justru ini menjadi peringatan keras, sebab itu artinya, kedaulatan negara tersebut telah lenyap, seiring dengan ditandatanganinya perjanjian demi perjanjian kerjasama, meskipun di bidang ekonomi tapi dampaknya bisa merajalela hingga ke perpolitikan.
Banyak kemudian lahir kebijakan yang pro pengusaha asing, sebut aja undang-undang Omnibuslaw tenaga kerja, kesehatan dan lain sebagainya dimana kepentingan asing lebih mendominasi, peran negara semakin sempit. Bahkan pembangunan dan kesejahteraan umat dibiayai dengan utang berbasis riba.
Islam sebagai akidah dan peraturan sejatinya telah menyediakan sistem terbaik dalam pengaturan seluruh urusan manusia. Dalam ekonomi, ada sistem ekonomi syariah. Tidak semata label namun benar-benar mengambil sumber dari dalil-dalil syar’i . Jelas pula mengharamkan riba. Begitu pun politiknya , bukan demokrasi yang justru haram sebab menjadikan manusia sebagai pembuat hukum, melainkan apa yang dilarang dan diperintahkan Allah swt. Keduanya saja, sangat mampu menyediakan modal yang sangat besar untuk pembangunan negara tanpa utang.
Yang paling menonjol adalah adanya hukum kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, umum dan negara. Ketiganya tidak akan pernah bercampur, terutama kepemilikan umum dan negara, justru negara hadir sebagai pelaksana. Segala sumber daya alam karunia Allah swt ini benar-benar dikelola untuk kemaslahatan umat.
Hasil pengelolaannya akan dikumpulkan di Baitul mal dan digunakan untuk menjamin terlaksananya kewajiban negara lainnya seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, pelayanan publik dan keamanan. Dengan sistem Islam Indonesia akan menjadi negara adidaya, tidak menggantungkan nasib kepada negara lain, bahkan diobral sebagaimana hari ini kepada Cina.
Sebab, syariat pun telah mengatur, kepada negara mana saja kita boleh berhubungan. Hanya ada dua katagori, apakah negara lawan itu Muhariban Fi’lan (negara yang secara terang-terangan memerangi Islam) atau negara muharibban hukmi ( negara yang terikat perjanjian hukum dengan kita). Dengan negara yang jelas-jelas memerangi kita, baik fisik maupun politik jelas hukumnya hanya haram. Bahkan hanya ada hubungan perang. Sebab negara tersebut memusuhi Islam dan kaum muslim.
Hari ini negara muslim mana yang mampu mandiri? Ketika ada pelecehan terhadap agama dan kaum Muslim, hanya mampu mengecam tanpa mampu melawan. Apalagi jika telah terikat utang, bahkan rakyat pun menjadi tumbal. Persoalannya hanya satu, mereka tidak menerapkan Islam, para pemimpinnya justru mencampakkan hukum Islam hanya karena penilaian barat. Pemimpin muslim hari ini lebih takut tak menjadi bagian dari dunia internasional yang nota bene memusuhi Islam daripada bersatu padu, menghimpun kekuatan dan menerapkan Islam sebagai perlindungan.
Keadaan tak akan menjadi lebih baik selama Islam masih dianggap hanya agama ritual dan bukan pedoman hidup dan solusi bagi setiap persoalan umat. Wallahu a’lam bish showab. [DMS].