Dimensi.id-Kecanggihan dan kemudahan dalam hal teknologi tidak selamanya dipandang sebagai sesuatu yang baik. Karena tidak semuanya kemudahan lantas menghasilkan banyak kebaikan. Judi online yang saat ini banyak merebak menimbulkan polemik yang tak berkesudahan.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Drone emprit, sistem monitor dan analisis media sosial. Saat ini Indonesia menjadi negara nomor satu dalam hal pemain judi online slot dan gacor, yang jumlah pemainnya mencapai 201.122.
Parahnya judi online kian marak diduga karena promosi judi online yang dilakukan dengan berkedok aplikasi game. Dan banyak sekali masyarakat hingga kalangan anak-anak dan remaja yang akhirnya terjebak dalam judi online ini. Bukan hanya itu, situs promosi jadi online pun sudah mulai menyusup ke situs Pemerintah dan pendidikan.
Apa yang menimbulkan polemik? Tak lain pernyataan dari menkominfo Budi Arie Setiadi, yang menyatakan untuk menarik pajak dari situs-situs judi online tersebut. Alasannya karena supaya aliran dana yang dialirkan judi online tersebut tidak lari ke negara lain di ASEAN. polemik lainnya ialah mengangkat artis yang mempromosikan jadi online sebagai Duta antijudi online. Pernyataan menkominfo ini tentu memantik banyak kritik, karena hal ini sangat kontradiktif.
Banyak korban yang muncul dari kasus judi online tersebut adalah dari kalangan rakyat miskin, juga para remaja. Tak lain karena desakan ekonomi yang semakin hari semakin sulit. Mereka seakan menggantungkan harapan melalui judi online ini. Juga terkait obsesi gaya hidup yang hedonis, yang juga banyak menarik gen Z untuk masuk ke dalamnya.
Upaya untuk mengedukasi masyarakat juga sangat minim. Di samping itu sistem yang merujuk pada sistem kapitalisme yang segala sesuatunya mengutamakan materi, menjadikan tolak ukur bahagia bersandar pada materi. Tak heran banyak masyarakat miskin terlibat judi online demi mendapatkan harta dengan cara instan. Hal ini menjadikan terlepas dari judi online itu menjadi hal yang sulit. Karena pemicu utamanya adalah faktor ekonomi itu sendiri. Sistem ekonomi yang gagal mensejahterakan, serta gagalnya sistem pendidikan mencetak generasi berkepribadian Islam.
Sistem kapitalisme ini pun memandulkan peran pemerintah dalam memberantas judi, karena poin pentingnya tidak teratasi. Apa itu? Yaitu kemiskinan. mencukupi kebutuhan pokok sudah sedemikian sulitnya, mencari pekerjaan apalagi, ingin berpendidikan kejadian yang lebih tinggi juga tidak murah. Rakyat seakan dimiskinkan. Maka tak heran, adanya judi online bagaikan angin segar bagi rakyat, meskipun sama halnya dengan menggantungkan harapan pada sesuatu yang belum pasti.
Dalam Islam telah disepakati bahwa judi adalah haram. Sebagaimana tertera dalam firman Allah dalam QS al-maidah ayat 90
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
(Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.)
Urgensitas kebutuhan rakyat terhadap syariah kaffah dalam bingkai khalifah. Karena Khilafah tegak atas asas akidah Islam, bukan kapitalistis. Pemberantasan judi juga akan benar-benar tertangani dengan serius, karena Khilafah memiliki langkah-langkah strategis untuk memberantas jadi online, diantaranya: Membina masyarakat dengan Akidah Islam melalui sistem pendidikan dan dakwah ke tengah masyarakat.
Dengan media apapun demi memahamkan sehingga membentuk pemahaman sempurna bahwa judi adalah keharaman dan suatu keharusan meninggalkannya. Kemudian menghukum para bandar-bandar judi dan pelakunya dengan hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak lagi terdorong untuk melakukan sesuatu yang diharamkan.
Wallahualam bisshowab
Penulis : Ummu Hafsa