Penulis : Khusnul Aini S.E
Dimensi.id-Benar, sungguh terlalu kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan iuran BPJS di tengah kondisi wabah dan krisis. Seakan tidak punya hati, tidak peka terhadap penderitaan yang sedang di rasakan rakyat saat ini. Betapa tidak, adanya wabah yang sedang bergulir membuat kehidupan rakyat serba sulit dan sempit, PHK dimana mana, pengangguran merajalela, aktivitas tidak berjalan normal sebagaimana semestinya.
Nahas, bagaikan jatuh tertimpa tangga demikianlah gambaran apa yang di rasakan rakyat saat ini, jangankan untuk membayar iuran BPJS untuk makan sehari hari pun sudah sangat sulit. Kini pemimpin Negeri ini menaikkan iuran BPJS melalui peraturan presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yamg mana beleid tersebut telah di tetapkan pada tanggal 5 Mei 2020. Dan akan berlaku mulai bulan juli mendatang sedangkan untuk kelas III berlaku mulai awal tahun 2021.
Memang benar sungguh terlalu, kebijakan manaikkan iuran BPJS sangat menyengsarakan masyarakat, terlebih di saat terjadi wabah. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Natalius Pigai yang di tulis di akun media sosialnya “Seorang Presiden tidak boleh secara sengaja dan sadar membuat rakyat sengsara. Sudah kategori Mens Rea “ secara sadar berniat amputasi hak rakyat miskin, fakir miskin, orang2 terlantar dan tidak mampu,” .
Seharusnya pemerintah berusaha untuk menjamin keselamatan rakyat, dengan memenuhi hak-hak rakyat dan berusaha dengan serius menangani wabah. Bukan malah memalak rakyat dengan kenaikan iuran BPJS. Apalagi saat wabah, keadaan ekonomi terpuruk, PHK terjadi dimana-mana, banyak rakyat kehilangan mata pencahariaanya, maka kebijakan kenaikan ini tentu sangat membebani rakyat.
Tidak kah pemimpin negeri ini merasakan penderitaan mereka?. Dimana hati nurani dan akal penguasa? Setidakanya berikanlah sedikit empati pada rakyat, jangan malah menambah beban mereka
Alasan menaikkan iuran BPJS karena adanya defisit anggaran, sebagaimana yang di kemukakan oleh presiden Joko Widodo bahwa defisit anggaran ini terjadi karena salah kelola. Berdalih defisit BPJS yang salah kelola, maka janganlah akibat kesalahan tersebut di bebankan kepada rakyat. Salahkanlah bagaimana para direksi dan pejabat terkait yang selama ini mengelolanya, dengan gaji berpuluh- puluh juta, beginikah hasilnya? Ataukah semua ini memang sengaja, negara tidak mau lagi bertanggung jawab atas jaminan kesehatan rakyat. Sehingga rakyat di paksa secara gotong royong untuk menanggungnya melalui program BPJS. Sungguh terlalu!
Fakta bahwa negara ini salah kelola dari awalnya. Sumber daya melimpah yang terkandung dalam negeri ini nyatanya tidak mampu mensejahterakan rakyatanya. Akibat menganut sistem kapitalisme yang menjadi dalangnya. Kapitalisme Melegalkan penguasaan sumber daya alam yang harusnya dimiliki oleh umat dan di kelola negara untuk menopang kesejahteraan rakyat di berikan kepada individu/swasta untuk mengelola dan memilikinya. Tidak lain para kapitalis, asing, aseng pemilik modal.
Orang egois mencari keuntungan sebesarnya untuk diri sendiri tanpa memperdulikan hak orang lain, yang kaya semakin kaya yang miskin mati merana.
Andaikan potensi kekayaan sumber daya negeri ini dikelola dengan benar pastilah pemerintah tidak akan kewalahan untuk bisa memenuhi seluruh hak rakyat. Kesejahteraan pangan,papan pendidikan dan kesehatan akan dapat terpenuhi. Gemah rimpah lo jinawi. Tapi sayangnya fakta yang terjadi justru bagai ayam mati di lumbung padi. Rakyat banyak menderita akibat kegagalan sistem yang di emban dan pejabat yang mengatur negeri ini.
Hal ini berbanding terbalik dengan sistem islam yang sungguh-sungguh mengurusi rakyat. Pemimpin negara tidak akan mengabaikan hak rakyatnya. Sekuat tenaga pemimpin akan berusaha melakukan yang terbaik, karena sadar bahwa itu merukan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.
Memastikan kesejahteran dapat di nikmati seluruh rakyat yakni sandang, pangan, papan dan jaminan kesehatan, pendidikan serta keamanan. Dipastikan per individu masyarakat bukan hanya kelompok atau golongan.
Pemimipin dalam islam akan memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk menopang kebutuhan rakyatnya, selain itu negara membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya hingga masyarakat produktif dan tidak kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Sementara hasil pengelolaan sumber daya yang dimili oleh umat dan di kelola oleh negara akan dikembalikan kepada umat salah satunya dengan memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terbaik.
Dari sini dapat kita lihat bahwa jaminan kesehatan terbaik hanya ada pada sistem islam, dimana negara menyediakan fasilitas kesehatan yang baik, serta tenaga kesehatan yang mumpuni di bidangnya. Selain itu negara juga mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian untuk menemukan baik obat ataupun vaksin dengan biaya yang di tanggung oleh negara. Sehingga mereka bisa fokus untuk melakukan penelitian tanpa memikirkan biaya untung rugi. Karena dalam islam nyawa rakyat sangat berharga sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani).
Maka pemimpin dalam sistem islam akan berusaha untuk menjaaga keberlangsungan hidup dengan menjaga keselamatan rakyat yang dipimpinnya. Tentu semua berjalan di dukung dengan kebijakan sistem ekonomi dan politik islam yang saling bersinergi.
Demikianlah adanya perbedaan mencolok antara sistem kapitalisme dan islam dalam memberikan jaminan kesehatan kepada rakyat. Maka bila ingin permasalahan negeri ini segera teratasi maka kembalikan pada bagaimana syariat islam mengaturnya. Karena hanya islam yang mampu menyelesaiakan seluruh problematika manusia, dengan memanusiakan manusia. [S]
Wallahu alam bis showab
Editor : azkabaik