Penulis : Sumiyah Ummi Hanifah (Member AMK dan Pemerhati Kebijakan Publik)
Dimensi.id-Negara Indonesia memang istimewa dan luar biasa. Tidak heran jika banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa tanah kita (Indonesia) adalah tanah Surga, hingga tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sebagaimana yang didendangkan oleh Grup musik legendaris Indonesia “Koes plus”, pada era tahun 80-an.
Selain terkenal sebagai negara maritim, yang mana wilayahnya lebih luas daripada daratannya. Negeri ini juga disebut “negara agraris”, sebab sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini ditunjang dengan kondisi tanah yang subur, serta letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, membuat negeri ini mendapat gelar “Zamrud Khatulistiwa”. Seharusnya dengan dua predikat ini, Indonesia mampu menjadi negara yang mandiri dalam pengadaan pangan.
Namun faktanya tidaklah demikian. Negara kita justru termasuk negara importir, pada beberapa komoditi pangan, seperti beras, bawang putih, bawang merah, gula, garam dan lain-lain. Alasannya, karena produksi pangan dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat Indonesia.
Pertanyaannya, mengapa negara agraris seperti Indonesia masih belum maksimal dalam mengelola sumber kekayaan alam negara? Sehingga rakyatnya masih banyak yang kelaparan, tersebab tidak mampu membeli kebutuhan pokok pangan dan sandang, yang harganya terus melambung tinggi.
Terlebih lagi, pada masa pandemi saat ini, yang entah kapan akan berakhir, namun pemerintah masih tetap mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Sementara dengan cara membuka kran impor seluas-luasnya, tentu akan merugikan para petani kita.
Masyarakat umum akan semakin merasa sesak, karena sulitnya mendapatkan pangan dengan harga yang murah.
Dalam laporan Bank Dunia untuk Indonesia, pada Juli 2020, yang dikeluarkan oleh salah satu organisasi Badan Dunia “Food and Agriculture Organisasional (FAO), dinyatakan bahwa Indonesia diprediksi akan mengalami resesi ekonomi, seperti nasib negara-negara lain di dunia.
Tidak dapat dipungkiri bahwa resesi ekonomi ini merupakan ancaman serius bagi Indonesia. Mengingat sebelum masa pandemi pun ekonomi Indonesia sudah morat-marit.
Melihat kondisi ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera mengingatkan kepada para menterinya, agar berupaya semaksimal mungkin mencegah terjadinya resesi di negeri ini. Peringatan tersebut mulai direspon oleh para menterinya, diantaranya adalah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Serta tidak ketinggalan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Prabowo Subianto, yang merencanakan Proyek Pembangunan Lumbung Pangan Nasional (LPN) yang berlokasi di Kalimantan Tengah.
Namun rencana tersebut ternyata menuai kritikan dari banyak pihak.
Sebab, bercermin pada masa lalu, dimana pemerintah selalu gagal dalam melaksanakan program yang sama. Menurut Pengamat Pertanian, yang sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas, mengatakan bahwa rencana pembangunan Lumbung pangan Nasional seperti ini sudah pernah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya. Yakni sejak pemerintahan Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, dengan program pembukaan lahan gambut seluas 1 juta hektar, pada tahun 1996-1997.
Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membuka lahan pertanian baru di Ketapang, dengan luas tanah 100 ribu hektar dan di Daerah Bulungan, dengan luas 300 ribu Ha. Bahkan pada pemerintahan Presiden Jokowi, beliau juga pernah mewacanakan Pembangunan Lumbung Padi (rice estate) di Merauke, yang hingga kini belum juga ada kabar beritanya. Sayangnya, program negara yang memakan banyak biaya, waktu dan Sumber Daya Manusia itu tidak terealisasikan, alias gagal (detik.com, Minggu, 5/7/2020).
Adalah wajar apabila banyak pihak yang menyangsikan kesungguhan pemerintah terkait Proyek Lumbung Pangan Nasional tersebut. Sebab, pemerintah belum membenahi apa yang menjadi penyebab kegagalan proyek besar ini, yakni masih saja membebek pada sistem yang sama dengan pemerintahan sebelumnya. Adanya krisis pangan global yang mengancam negeri, hendaknya mendorong pemerintah agar lebih serius dalam merealisasikan program-programnya. Pemerintah seharusnya tidak melibatkan kepentingan politik didalam mengeluarkan kebijakan, terkait proyek LPN ini.
Dalam sistem yang ada sekarang ini, korporasi bisa lebih berkuasa daripada pemerintah sendiri. Sebab mereka bukan hanya menguasai pasar perekonomian Indonesia, namun kini telah merambah jauh menyusup ke tubuh birokrasi, dan jika sudah begini, rakyat menjadi terzalimi.
Padahal Rasulullah Saw telah mengingatkan kepada para pemimpin negeri, sebagaimana hadits berikut ini, “Seburuk-buruk pemimpin adalah al-Huthamah (yang mendzalimi rakyatnya dan tidak menyayangi mereka) [H.R. Muslim].
Dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), negara mewajibkan kepada seluruh pejabatnya untuk mengerahkan segenap perhatian demi memastikan stock pangan tersedia dengan cukup. Selain itu juga harus mengupayakan agar harga semua kebutuhan pokok dapat dijangkau oleh masyarakat. Negara Khilafah wajib mewujudkan swasembada agar tidak ada ketergantungan pada asing.
Sistem Islam juga memiliki mekanisme pasar yang ideal. Negara akan menghilangkan dan memberantas berbagai distorsi pasar, seperti penimbunan, kanzul mal, riba, monopoli dan penipuan. Swasembada pangan hanya dapat diwujudkan dengan penerapan sistem pemerintahan yang mau berpihak pada rakyat, yakni Khilafah. Khilafah merupakan satu-satunya sistem yang akan menerapkan ajaran Islam secara keseluruhan.
Sistem shahih yang berasal dari Allah Azza wa Jalla dan bersumber dari Al-Quran, As-sunnah, ‘ijma sahabat dan qiyas. Dalam sistem Islam, seorang pemimpin negara (Khalifah) bertanggungjawab untuk melindungi dan mengurus seluruh urusan rakyatnya, termasuk mengupayakan ketahanan pangan dan swasembada. Wallahu a’lam bishshawab
Editor : Fadli