Penulis : Nita
Dimensi.id-Sejak pandemi covid-19 melanda tanah air, kemendikbud nemutuskan aktivitas belajar dan mengajar dirumah. Metode pembelajaran dilakukan lewat aplikasi video dan menyaksikan tayangan televisi pemerintah kemudian siswa melaporkannya setelah sekolah aktif.
Dan setelah dua bulan lebih proses belajar mengajar dilakukan dirumah, kemendikbud berencana akan kembali membuka kegiatan belajar mengajar disekolah pada Juli 2020 mendatang. Hal ini dikonformasi oleh Pelaksana Tugas (plt) Direktur Jendral Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Diknasmen).
Melansir dari liputan 6, menurut Hamid, keputusan tersebut tinggal menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat, sudah dibahas minggu lalu. Tinggal nunggu keputusan pemerintah kalau sudah final”. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengubah kalender akademik pendidikan pada masa Pandemi covid-19 ini.
Tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pertengahan juli 2020. Sedangakan pembukaan kembali sekolah sekolah menunggu kondisi aman dari Pandemi sesuai keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 dan kementerian Kesehatan.
Menyikapi keputusan ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti berpedapat,apapun skenario yang dipilih pemerintah daerah dan pusat benar – benar memperhatikan pemenuhan hak -hak anak.Salah satunya adalah memastikan sekolah- sekolah di sterilisasi.
“Sterilisasi harus sesuai protokol kesehatan apalagi bagi sekolah-sekolah yang digunakan sebagai ruang isolasi orang dalam pemantauan covid-19,” ujarnya saat dihubungi, senin di jakarta.
Selain sterilisasi jumlah siswa dalam satu ruang kelas musti dibatasi dan dilakukan pemendekan jam belajar sampai tidak ada tambahan kasus. Sementara itu, Peneliti sosialogi pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Anggi afriansyah berpendapat, membuka sekolah sangat beresiko.
Dibukanya sekolah tanpa perhitungan berbagai resiko justru akan menambah kluster baru penyebaran covid-19. Dia menyarankan agar pemerintah bersabar. Memundurkan waktu pembukaan sekolah dan tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh lebih baik. Resiko terpapar anak tinggi, terutama bagi mereka yang harus menggunakan trnsportasi publik.
Kondisinya berbeda dengan anak-anak keluarga menengah ke atas yang menggunakan transportasi pribadi yang relatif lebih aman. Apabila ada kasus dari kelompok itu lebih mudah dilacak asal penyebaran ,ujar dia. Dan disisi lain dia mengingatkan, kondisi sekolah di indonesia beragam.
Ada banyak sekolah memiliki jumlah siswa banyak di kelas sehingga sulit menjaga jarak, ada juga sekolah yang tidak mempunyai tempat cuci tangan, sabun, handsanitizer dan alat pengecek suhu yang memadai. Dia tidak yakin pembukaan kembali sekolah akan efektif.
Maka dikhawatirkan siswa dan guru akan menjadi korban wabah corona jika rencana Kemendikbud membuka sekolah pertengahan Juli diputuskan. Mengingat pemerintah pusat dan dan daerah kerap memegang data penyebaran virus yang berbeda-beda.
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga mengingatkan Kemendikbud harus berhati-hati menerapkan kebijakan ini. Sebab menurutnya, saat ini penyebaran virus corona justru telah terdeteksi di seluruh provisi di Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono turut bersuara, ia mengatakan masih berisiko jika membuka sekolah pada pertengahan Juli 2020.
Sikap pesimis yang ditunjukkan para pejabat negeri menggambarkan pada publik bahwa ide sekolah dibuka kembali hanya bagian dari upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi. Tanpa melihat aspek keamanan bagi rakyat karena dilakukan tanpa diiringi kepastian bahwa virus tidak lagi menyebar dan mereka yang terinfeksi sudah diisolasi.
Faktanya untuk memastikan siapa saja yang terinfeksi melalui tes massal dan PCR saja belum dilakukan. Pemerintah selalu beralasan kekurangan alat. Jika rakyat mau melakukan tes secara mandiri, biaya harus ditanggung sendiri dan tak murah. Jelas semakin menambah kesulitan rakyat di tengah pandemi.
Sulit rasanya untuk menyambut optimis atas kebijakan pemerintah membuka sekolah lagi pada pertengahan Juli. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan ketidakjelasan pemerintah menangani wabah corona hingga saat ini. Meski diberlakukan PSBB, jumlah rakyat yang terpapar virus masih terus bertambah.
Bahkan hal ini juga mengundang kebingungan kepala negara menghadapinya. Belum usai drama mudik dan pulang kampung yang dilematis, antara dilarang dan diperbolehkan, kini muncul lagi wacana pembukaan sekolah di tengah pandemi. Sontak mengundang keraguan dari berbagai pihak. Terutama para orang tua siswa yang mengkhawatirkan keamanan kesehatan anak-anak mereka.
Pemerintah terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Mulai dari membebaskan para napi yang mengakibatkan kriminalitas meningkat, mempercepat disahkannya UU Omnibus Law di tengah PHK massal dampak dari PSBB, tetap ngotot memindahkan ibu kota negara di tengah pandemi, hingga politisasi bansos di tengah kelaparan rakyatnya dan saat ini muncul lagi tentang kenaikkan iuran bpjs sampai himbauan berdamai dengan corona.
Semua kebijakan tersebut tentu muncul dari rezim ruwaibidhah. Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah.
Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.”(HR. al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465).
Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan umat tampak dengan jelas dalam sistem demokrasi. Mereka berambisi menjadi penguasa, padahal mereka adalah orang bodoh, (tidak berhukum pada hukum Allah) tidak bermutu, fasik, dan hina.
Mereka menggunakan ilmunya untuk menjustifikasi kerusakan dan sistem kufur. Mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Umat dibuat bingung atas setiap kebijakan yang diputuskan. Bahkan kebingungan yang berakhir dengan nyawa melayang akibat penerapan kebijakannya.
Islam adalah agama yang sempurna, termasuk juga cara menyelesaikan semua yang dihadapi. Kebijakan yang diambil khalifah tidak mengandalkan kecerdasan dan kemampuan manusiawinya saja melainkan disandarkan pada apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi saw. Adanya sinergi atara negara sebagai pelaksana hukum syara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkarakter mulia dengan rakyat yang mudah menerima amar makruf nahi mungkar.
Negara tampil terdepan dalam setiap keadaan. Tidak menyerahkan urusan rakyatnya pada pihak lain. Bahkan tidak akan tega mengorbankan nasib rakyatnya atas dasar pertimbangan ekonomi. Dalam diri pemimpinnya tidak ada keraguan untuk mengambil kebijakan berdasarkan syariah, karena merupakan wahyu Allah yang Maha benar.
Bukan hasil uji coba kecerdasan akal semata. Tidak ada sikap plin-plan dan ragu-ragu dalam mengambil langkah solusi menghadapi wabah. Apalagi berkali-kali bingung dalam memutuskan setiap kebijakan yang harus segera diterapkan pada rakyatnya. Seperti yang dicontohkan para pejabat negeri ini, sikap yang ditunjukkan antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda menyikapi wabah corona.
Tercermin dalam keputusan yang mereka ambil bukan menyelesaikan permasalahan, tapi justru menambah masalah. Dampaknya publik makin gamang dengan setiap kebijakan. Jangankan untuk mengikuti atau taat terhadap aturan yang diberlakukan pemerintah, untuk menerimanya dengan akal sehat pun sulit bagi rakyat. Mengapa demikian?.
Jawabnya, rakyat telanjur pesimis dengan setiap kebijakan penguasanya. Cenderung tak percaya dan menimbulkan ragu yang mendalam di hati mereka.
Memastikan ekonomi rakyat agar tetap baik-baik saja selama pandemi saja tak mampu, konon lagi memberikan rasa aman baik kesehatan dan ketenangan hidup bagi rakyat rasanya mustahil terwujud.
Maka umat berharap besar pada sistem Islam yang mampu melahirkan pemimpin yang memiliki sikap tegas dan percaya diri, tidak gagap dan ragu menghadapi wabah. Kebijakan pemerintah pusat dengan daerah pun berjalan dengan baik, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Hingga mampu memastikan situasi terkendali dan dapat segera memulihkan keadaan.
Rakyat takkan terus diliputi oleh rasa cemas dan khawatir. Karena mereka hidup dalam pengurusan seorang pemimpin yang penuh dengan tanggung jawab dan ditopang oleh sistem yang terbaik yaitu Khilafah Islamiyah. [S]
Wallohu a’lam.
Editor : azkabaik