Dimensi.id-Pandemi Covid-19 telah mengguncang ekonomi global. Kehadiran makhluk mungil bernama Virus Corona ini telah mengakibatkan beberapa perusahaan kolaps hingga harus merumahkan karyawannya. Jutaan orang kehilangan pekerjaan sementara jutaan lainnya menghadapi kelaparan.
Kelaparan memang menjadi ancaman nyata di tengah pandemi Covid-19. Menurut David Beasley, Direktur Eksekutif World Food Programme (WFP) yang merupakan bagian dari PBB menyatakan, pada 2020 masyarakat dunia yang menderita kelaparan terancam meningkat hingga 265 juta orang. Setengahnya akibat pandemi virus corona jenis baru. (www.liputan6.com,24/4/2020)
Kelaparan akan terjadi pada rakyat miskin dari negara-negara berkembang. Kemiskinan struktural akibat dari kerakusan negara- negara kapitalis besar dunia, yang telah mengeksploitasi negara mereka, menjadikan rakyat sulit mengakses ekonomi. Lantas, bagaimana dengan negara maju? Ternyata kodissinya relatif sama. Amerika Serikat, misalnya, tak kurang dari 30,2 juta orang terkena PHK di negara dedengkot kapitalis itu. Lebih dari 22 juta orang telah mengajukan tunjangan pengangguran dalam sebulan terakhir karena penutupan bisnis dan sekolah dan pembatasan perjalanan yang parah telah memukul ekonominya.
Dampak corona skala dunia, paling banyak AS. Kasusnya telah memcapai1.128.555 kasus positif dan 65.668 pasien meninggal dunia per 2 Mei 2020. AS kini dihadapkan pada dilema. Jika tidak meneruskan lockdown, virus akan semakin menyebar. jika tetap lockdown maka roda ekonomi akan macet. Pengangguran membengkak, kemiskiran dan menanjak kelaparan, menyebabkan meningkatnya gangguan keamanan.. Negara adidaya itu pun harus keok karena pandemi.
Bagaimana China, si raksasa ekonomi Asia ? Negara komunis yang juga menerapkan kapitalisme itu mengklaim telah berhasil menghentikan virus ini. Namun, realitasnya 30 juta orang terancam PHK. Negaraini sangat bergantung pada pabrik dan manufakturnya untuk pertumbuhan ekonomi. Produk pabriknya telah didesain untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Bila berbagai negara dunia menerapkan lockdown, produk China otomatis tak berhasil masuk ke negara lain dan membuat roda ekonomi berjalan seret? Ternyata Cina pun tak berdaya.
Bagaimana dengan Indonesia, negeri dengan sumber daya alamnya yang melimpah ini, ternyat tidak siap menghadapi pandemi ini. Sistem kapitalisme yang diadopsi, telah membuat negeri zamrut katulistiwa ini tak bisa lepas dari ketergantungannya pada arahan asing. Tak urung penanganan wabah pun gagal, mengikuti kegagalan para “tuannya”.
Negara republik ini kekuasaan dipegang oleh beberapa elit penguasa atau pemilik modal. Arus perselingkuhan antara penguasa dengan kaum kapital pemilik perusahaan juga kuat, yang menimbulkan kesenjangan sosial. Jurang yang jauh antara elit penguasa dan pengusaha di satu sisi dengan kemelaratan rakyat di sisi lain. BPS telah mencatat angka kemiskinan sebelum pandemi telah mencapai 25 juta penduduk.
Hampir 10% dari penduduk ini mengalami kelaparan kronis, akibat dari kemiskinan struktural. Pasca merebaknya pandemi Covid-19, jumlah itu bertambah dengan cepat. Gelombang PHK besar-besaran telah meningkatkan angka kemiskinan dan kelaparan. Kebijakan PSBB yang tak diikuti dengan pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat terdampak, semakin menambah besar ancaman kelaparan.
Kriminalitas juga merupakan bentuk ancaman yang menngerikan di samping kelaparan. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana menyatakan tingkat kriminalitas di wilayah hukumnya, naik 10 persen selama masa pandemi virus Corona. Sementara itu Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan peningkatan kriminalitas sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi.( www.beritasatu.com,27/4/2020)
Kelaparan yang tak bisa ditahan pemenuhanya menjadi pendorong utama seseorang melakukan tindakan jahat. Mencuri, merampok, jambret dan membegal menjadi alternaif solusi paling cepat untuk atasi kelapatan. Ditambah dengan dilepasnya tawanan, kian memekatkan kejahatan di negeri ini.
Lalu, bagaimana kondisi keamanan di negara maju? Ternyata gangguan keamanan juga menimpa mereka. Di Amerika Serikat misalnya, terjadi demo besar-besaran di beberapa negara bagiannya menuntut dihentikannya lockdown. Tak segan segan mereka membawa senapan serbu yang siap ditembakkan.
Ancaman kelaparan dan kriminalitas merupakan bukti kegagalan negara kapitalis. Kalaupun wabah ini usai, kemiskinan dan penderitaan akan terus menimpa sebagian besar umat manusia di muka bumi ini. Karena kemiskinan dan kelaparan ini terjadi bukan karena wabah, meleinkan faktor sistemik. Dalam desain sistem kapitalis, hanya segelintir orang yang bisa menikmati kekayaan. Faktor buruknya distribusi kekayaan dalam sistem ini, menjadikan kemiskinan itu ada, sementara harta tergenggam erat di tangan konglomerat.
Islam Menjamin Kesejahteraan dan Keamanan
Islam mengandung seperangkat aturan multidimensi yang mengatur manusia dengan manusia yang lain. Perangkat hukum Islam diturunkan Allah SWT mengandung potensi menjadi rahmat atas seluruh umat manusia. Allah SWT berfirman, “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam” (QS al Anbiya [21] : 107).
Penerapan syariat Islam secara total dalam semua bidang kehidupan oleh negara akan memastikan rahmat bagi seluruh alam itu mewujud. Negara akan menjamin terhindarnya manusia dari bahaya kelaparan maupun kriminalitas. Khalifah, sang penguasa, akan menjalankan tugasnya hingga jaminan tersebut benar-benar bisa direalisasikan. Itu karena kesadaran penuh bahwa ia memiliki tugas sebagai raa’iin (pengatur dan pemelihara) dan junnah (pelindung) sebagaimana sabda Rasulullah Saw,
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Seorang imam adalah raa’in (pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya), dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Jabatan penguasa yang diamanahkan pada khalifah bukan hal yang remeh. Khalifah menyadari penuh bahwa pengurusan dan penjagaan terhadap rakyatnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Kebijakan ekonomi Negara Khilafah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tiap rakyatnya baik berupa pangan, pakaian, dan papan. Mekanismenya adalah dengan memerintahkan para laki-laki untuk bekerja (lihat QS al Baqarah 233) dan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi mereka. Bagi yang tidak mampu bekerja karena sakit, cacat, ataupun yang lainnya, maka Islam telah menetapkan nafkah mereka dijamin kerabatnya. Tapi jika kerabatnya juga tak mampu, maka negara Khilafah yang akan menanggungnya.
Di masa wabah, maka negara Khilafah akan menerapkan kebijakan karantina wilayah sehingga rakyat di wilayah terdampak dibarengi dengan jaminan kebutuhan pokok. Adapun wilayah yang tak terdampak bisa tetap menjalankan aktivitas ekonominya sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan baik..
Sungguh berbeda dalam sistem kapitalisme, dimana rakyat harus menjadi miskin dulu untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Itu pun harus melalui persyaratan yang rumit dan prosesnya berbelit-belit. Dalam sisitem Kapitalis, negara membatasi perannya hanya sebatas fasilitator dan motivator, sementara urusan rakyat diserahkan kepada mereka sendiri
Negara Khilafah mampu memenuhi semua jaminan kebutuhan pokok rakyatnya. Hal tersebut bisa terjadi karena di dalam Islam, sumber daya alam termasuk dalam harta kepemilikan umum di mana pengelolaannya dilakukan negara, yang hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai pelayanan publik sehingga semua fasilitas dan layanan pendidikan, kesehatan, juga keamanan bisa didapatkan semua rakyat secara gratis.
Penerapan syariat Islam salah satunya bertujuan untuk menjaga harta. Untuk itulah negara akan menetapkan sanksi yang keras atas kasus pencurian yaitu dengan potong tangan bagi pencuri (lihat QS al Maidah 38.). Sebuah mekanisme yang tegas untuk mencegah godaan melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain. Penerapan syariat Islam juga memiliki fungsi menjaga jiwa. Oleh karena itulah Islam juga menetapkan sanksi atas pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang diperbolehkan syariat. (lihat QS al Baqarah 179).
Politik dan kebijakan ekonomi islam akan mewujudkan ekonomi yang sehat, pengaturan ekonomi yang adil, pendistribusian kebutuhan pokok yang merata ke seluruh individu masyarakat oleh negara. Pemberian akses dan fasilitas yang adil bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, meniscayakan adanya kesejahteraan bagi masyarakat. Di sisi lain, kontrol terhadap media massa, kuatnya sistem keamanan, ketakwaan individu, kontrol masyarakat lewat amar makruf nahi mungkar, semuanya itu akan mencegah kriminalitas, baik dalam kondisi normal maupun saat wabah. Semakin mendesak kebutuhan terhadap sistem pengganti. Saatnya dunia meninggalkan sistem Kapitalis produk akal manusia yang menimbulkan kesengsaaan bagi rakyat seraya beralih kepada sistem Islam dalam naungan negara Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam bishshowab.
Penulis : Ilma Susi
Editor : azkabaik