Penulis : Shofiyatuzahra
Dimensi.id-Pandemi Covid-19 belum mereda, dampak dari pandemi ini bukan hanya pada sektor perekonomian saja tetapi juga pada sistem pendidikan. Di tengah pandemi ini masyarakat terutama mahasiswa dikejutkan oleh kenaikkan UKT. Hal ini menimbulkan puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) melakukan aksi demontrasi menuntut penurunan uang kuliah tunggal (UKT) di tengah pandemi. Tak sampai situ saja puluhan mahasiswa UIN Banten juga melakukan aksi demo terkait tuntutan penggratisan uang kuliah tunggal (UKT) didepan Gedung rektorat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada senin (22/6/2020).
Bagaimana mahasiswa tidak demo untuk menuntut penurunan bahkan penggratisan uang kuliah tunggal (UKT) ini, pandemi corona ini hampir empat bulan terjadi di negeri ini. Yang mengakibatkan berubahnya tatanan negara mulai dari perekonomian hingga pendidikan. Banyak pekerja tetap yang dirumahkan. Apalagi mereka yang tidak punya pekerjaan tetap terancam kehilangan pekerjaan. Pekerja di perusahaan-perusahaan di-PHK akibat perusahaan tidak sanggupnya untuk membayar gaji karena menurunnya permintaan dari pasar.
Alhasil keadaan ini berimbas pada kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan juga pendidikan. Tidak adanya penghasilan orang tua mengakibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan bahkan hanya untuk memenuhi perut sejengkal saja. Para orang tua harus luntang-lantung kebingungan bagaimana bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan makan apalagi biaya kuliah karena pasalnya uang kuliah tunggal (UKT) ini tidak murah.
Bahkan tak sampai situ saja, akibat kenaikan biaya UKT ini sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi gerakan Mahasiswa Jakarta bersatu melakukan unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka menuntut Kemendikbud Regulasi Pemotongan biaya kuliah pada (22/6/2020)—(detik.com)
Padahal pemerintah seharusnya menanggung biaya masyarakat mulai dari perekonomian bahkan sampai pendidikan. Karena negara wajib menanggung itu semua. Tidak seharusnya di tengah pandemi corona ini pemerintah malah menaikkan biaya uang kuliah tunggal (UKT). Pasalnya akibat pandemi selama kurang lebih 4 bulan berlangsung dinegeri ini mengkibatkan banyakkan para orang tua yang dirumahkan bahkan di PHK.
Dan selama pandemi ini sistem pendidikan yang dilakukan secara online/daring. Seharusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah dikarenakan pastinya tidak semua mahasiswa mempunya ketersedian kuota internet dan juga alat elektronik yang mendukung pendidikan yg dilakukan secara online/daring. Pastinya ini memerlukan biaya yang lebih, apalagi kondisi ekonomi orang tua saat pandemi ini berkurang dan juga orang tua mengurangi uang saku bahkan tidak diberikan. Hal ini cukup menjadikan alasan kepada mahasiswa untuk menuntut penurunan atau bahkan penggratisan uang kuliah tunggal (UKT).
Pemerintah telah mengatakan akan mewujudkan cita-cita anak bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa terutama anak negeri. Seharusnya pemerintah memberikan kemudahan untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas untuk negeri ini dan tidak membebani setiap orang tua dalam membayar uang kuliah tunggal (UKT). Pemerintah seharusnya juga memfasilitasi keperluan selama masa belajar online/daring dimasa pandemi. Agar setiap mahasiswa menerima pendidikan yang bermutu, berkualitas dan khususnya tidak membebani dengan naiknya uang kuliah tunggal (UKT).
Namun jelas jika dalam sistem sekarang yang dipakai adalah sistem kapitalisme kita tidak akan pernah menemukan adanya pertanggungjawaban, kenyamanan, fasilitas gratis dalam mengatur sistem pendidikan. Dan juga di sistem pendidikan sekarang yang difokuskan adalah pendidikan formal, tidak terfokus untuk mempelajari akidah, ilmu fikih dan ilmu-ilmu islam. Apalagi di negara kita yang sudah jelas-jelas menggunakan sistem kapitalisme-sekuker yang hanya mengakibatkan keterpurukan, kebobrokan sistem, dan kehancuran.
Dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada keseriusan pemerintah dalam menangani sistem pendidikan yang memuaskan, berkualitas, bermutu, dan gratis. Bahkan orang tua jadi enggan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang tinggi karena akibat mahalnya biaya kuliah.
Jika kita ingat-ingat bahwa pemerintah pernah mengeluarkan dana sebesar 667.000 Triliun lebih untuk penanganan kasus corona. Seharusnya dana ini cukup untuk menutupi uang kuliah tunggal (UKT) dimasa pandemi ini saja. Namun sekarang entah ke mana dana yang dikeluarkan pemerintah itu.
Berbeda dengan sistem pemerintahan di dalam Islam. Negara Islam memenuhi kebutuhan masyarakat didalam kehidupannya termasuk juga dalam pendidikan. Karena Islam memandang bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang harus karena kita mengetahui bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah apalagi yang kita tuntut adalah ilmu Islam. Islam memandang bahwa pendidikan adalah kebutuhan primer.
Semua rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik, yang pintar atau biasa, miskin ataupun kaya. Di dalam sistem pendidikan Islam siapa pun yang mau belajar sampai perguruan tinggi sekalipun tidak memandang perempuan maupun laki-laki, jika memang ia sanggup maka akan difasilitasi dan dibiayai negara Islam. Negara Islam akan membiayai dan memfasilitasi pendidikan bukan hanya pada pendidikan dasar tetapi juga pendidikan tinggi.
Negara Islam menjamin biaya pendidikan bahkan kebutuhan setiap individu. Jelas ini berbanding terbalik dengan sistem pendidikan sekarang. Karena kita lihat saja dalam sistem pendidikan sekarang tak ada jaminan negara memenuhi kebutuhan, pendidikan yang membebani apalagi dipersulit. Jelas jika dalam negara Islam, negara wajib memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan, bertanggungjawab dan menjamin pendidikan gratis. Negara Islam menyadari bahwa pendidikan adalah investasi masa depan. Semua biaya pendidikan akan ditanggung negara Islam bukan hanya biaya SPP, tetapi juga biaya alat pendukung pendidikan seperti buku, alat tulis, peralatan, jaringan internet dan lain-lain. Jadi tidak akan ada masalah seperti ini jika dalam sistem pendidikan dalam negara Islam.
Editor : Fadli