Dimensi.id-Bantuan dari pemerintah untuk para korban Covid-19 terutama bagi masyarakat menengah ke bawah telah menuai banyak polemik. Pasalnya bantuan yang sudah direncanakan belum optimal untuk disalurkan, baru beberapa daerah saja yang sudah mulai menyalurkan bantuan kepada para korban, itupun tak lepas dari konflik antara warga dan aparat desa setempat karena ketidakmerataan bantuan yang disalurkan.
Dilain pihak penyaluran bantuan dari pemerintah ini dipandang oleh beberapa orang terutama mereka yang menjadi korban akibat PHK adalah upaya ketidakseriusan pemerintah untuk melayani dan mengayomi kepentingan seluruh warga Indonesia, karena banyak dari mereka yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, ditambah lagi kendala administrasi dan birokrasi menjadi faktor penghambat penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan, alhasil sampai saat ini banyak warga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Alih-alih menyelesaikan permasalahan.
Sehingga sangatlah wajar apabila para korban, bahkan seluruh rakyat Indonesia tidak lagi percaya kepada para penguasa bangsa ini, karena seakan-akan para penguasaan negeri ini bekerja bukan untuk rakyat, melainkan hanya untuk memenuhi hasrat para kapitalis yang sudah lama menguasai negeri ini.
Di sisi lain adanya momen pembagian bantuan kepada para korban Covid-19 dijadikan ajang untuk pamer peran dan pencitraan semata untuk menutupi kebobrokan dan ketidakmampuan menyelesaikan masalah.
Kita bisa lihat foto aparat pemerintah yang terpampang di kantong paket bantuan yang disebarkan kepada warga yang terjadi di daerah tertentu dan bahkan tak terkecuali penguasa negeri ini, bisa kita pahami ini menunjukan sifat kearoganan dari penguasa yang tidak mengetahui pokok permasalahan yang dihadapi.
Rakyat tidak perlu upaya instan seperti ini, karena yang sangat diperlukan oleh seluruh rakyat adalah peran serius penguasa di dalam menyelesaikan permasalahan dampak covid-19 terutama di dalam pemerataan penyebaran bantuan bagi warga yang membutuhkan.
Namun demikian, dapat kita pahami bahwa ini merupakan watak dari penguasa yang berada di dalam ideologi kapitalisme dan sistem demokrasi. Mereka bekerja bukan semata-mata untuk menyelesaikan problem bagi rakyatnya melainkan untuk memuaskan para kapitalis dan golonganya.
Tentu kita sebagai warga negera Indonesia yang hidup di sebuah wilayah yang mayoritas beragamakan Islam, sangat berharap pada solusi yang ditawarkan oleh Islam yang simpel dan mudah di dalam menyelesaikan dampak covid-19 ini.
Intinya bahwa Islam memandang bahwa peran dan fungsi negara adalah sebagai pembantu dan pengayom rakyat, dimana jika rakyat mengalami kesulitan maka wajib hukumnya pemerintah menyelesaikan permasalahan tersebut.
Untuk menanggulangi dampak ekonomi yang berakibat banyaknya warga yang jatuh miskin karena di PHK misalnya, Islam memiliki mekanisme yang jelas di dalam menyelesaikan permaslahan ini, paket bantuan akan cepat untuk didistribusikan tanpa adanya syarat administrasi dan birokasi yang betele-tele seperti saat ini, karena kekuasaan yang dibangun di dalam sistem islam berdasarkan ketaqwaan kepada Allah Swt, setiap gerak-gerik kita telah diawasi oleh Allah Swt, sehingga upaya untuk pecitraan di balik penyebaran bantuan korban Covid-19 nyaris mustahil untuk dilakukan.
Oleh karena itu tidak ada harapan bagi kita untuk terus bergantung dan mempertahankan ideologi kapitalisme dan sistem demokrasi yang akan mengahasilkan para penguasa antek para kapitalis, sudah saatnya kita berputar haluan untuk kembali kepada sistem dan aturan Islam yang dulu pernah berjaya selama 14 abad di dalam bingkai naungan Khilafah Islamiyyah.
Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata.”(QS. Al-Ahzab: 36). Wallahu alam bishowab
Penulis : Susi Maryam Mulyasari, S. Pd. I (Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah)
Editor : Fadli