Baca Juga : https://attafkir.com/2020/04/11/jaga-ketaatan-di…-musibah-melanda/
Dengan demikian, pemerintah Indonesia masih lambat melakukan penanganan dan pencegahan terhadap Virus Corona atau Covid-19. Kurang terbukanya pemerintah pada masyarakat hingga membuat masyarakat ragu terhadap keseriusan pemerintah menangani covid-19.
Sampai saat ini pemerintah belum berencana mengambil langkah karantina total atau Lockdown. Lagi lagi Ekonomi yang menjadi alasan. Menurut pemerintah yang diwakili Tim Pakar Gugus Tugas penangan virus corona atau Covid-19, bahwa langkah pembatasan gerak ini bisa berpengaruh besar terhadap roda ekonomi masyarakat.
Bukankah kewajiban pemerintah untuk ada, mengurus, dan menanggung semua kebutuhan rakyat selama proses lockdown ini diberlakukan.
Pemerintah sepertinya sangat menghitung untung rugi saat dihadapkan kepentingan rakyat. Lain halnya jika berkaitan dengan proyek. Rencana pemindahan ibukota misalnya, yang sebelumnya pernah diungkapkan oleh Pak Presiden. Di tengah ekonomi yang sulit, hutang yang semakin menggunung, angka kemiskian kian naik meninggi. Dengan sangat ringan pemerintah mengajukkan rencana pemindahan ibukota, tentunya memakan biaya yang tidak sedikit.
Baca Juga : https://attafkir.com/2020/04/11/penolakan-jenazah-korban-covid-19-siapa-kah-yang-salah/
Sama halnya dengan berbagai proyek infrastuktur yang melibatkan investor asing dan aseng, dengan memberikan gelar kemudahan untuk mereka.
Kini, di tengah pandemi Covid-19. Menurut juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi dan kementrian koordinator Marves, menyatakan proses pemindahan ibukota negara (IKN) hingga kini terus masih berjalan sesuai rencana. Menurutnya tak ada perubahan ditengah mewabah virus corona (Covid-19).
Hal ini membuat dampak buruk bagi rakyat, pemerintah menganggap seolah pemindahan ibukota lebih penting dari keselamatan masyarakat. Seharusnya penanganan covid-19 menjadi prioritas utama tersendiri dibandingkan program lain, termasuk rencana pemindahan ibukota.
Tanda tanya besar bagi masyarakat, bagaimana bisa anggaran dana untuk pemindahan ibukota ada sedangkan dana untuk penanganan wabah corona pemerintah meminta dari rakyat untuk berdonasi. Menteri kuangan, Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah dalam proses membuka rekening khusus untuk menampung dana dari usaha yang ingin menyumbang dalam penanganan corona. Rekening itu akan dikelola oleh BNPB. (Gelora.com)
Baca Juga : https://attafkir.com/2020/04/11/potong-gaji-pns-demi-lawan-corona-tepatkah/
Ketua DPP PKS, menganggap aneh rencana pemerintah membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha guna membantu penanganan wabah virus corona.
Sebuah pemikiran aneh, bila saat ini pemerintah membuka donasi dan meminta sumbangan kepada rakyat. Harusnya semua pembiayaan dalam mengatasi pandemi, belanja keperluan rumah sakit termasuk kebutuhan rakyat saat mengatasi pandemi hingga pemulihan ditanggung pemerintah.
Dengan adanya rencana pemindahan ibukota di tengah pandemi ini, membuktikan bahwa negara tidak bekerja untuk rakyat. Tapi untuk kepentingan para elite. Penguasa lebih sibuk mencari keuntungan. Memanfaatkan kesempatan untuk meraih tujuan pribadi.
Dengan penerapan sistem pemerintahan kapitalistik ini kita dimelekkan atas semua kebobrokan di sistem ini. Pemerintah lebih menjaga hati untuk pengusaha dengan dalih liberalisasi ekonomi.
Dalam Word Economic Forum 2020 yang digelar pada Maret lalu, Robbert Barro dari Harvard University menyebutkan bahwa tingkat kematian akibat Pandemi Global Flu Spanyol atau Influensa Spanyol 1918, Indonesia negeri tertinggi yang memakan korban ketiga didunia.
Hindia belanda pada waktu itu juga memakan korban yang tidak sedikit, dan pemerintah hindia belanda mengalami kegagalan mengatasi pandemi global influensa. Pendapat seorang profesor ahli asia Siddardh Chandra dari Michigan State University menurutnya pemerintah hindia mengalami kegagalan mengatasi pandemi gobal karena pemerintah kolonial belanda pada waktu itu cenderung menutupi informasi tentang betapa ganasnya virus influensa tersebut. Karena menganggap remeh persoalan ini kemudian responnya lambat. Akhirnya pemerintah hindia belanda dipandang gagal dalam menghadapi pandemi global.
Berkaca dari sejarah dimasa Hindia Belanda dulu dan melihat kondisi pendemi global Covid-19 saat ini. Bagaimana kita hari ini menyaksikan bahwa pemerintah juga cenderung lambat dalam merespon situasi global sebelum WHO menyatakan bahwa ini wabah global pandemi, dan juga ada pandangan-pandangan yang meremehkan yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak efektif dan bukan tidak munkin juga ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari situasi ini.
Kebijakan di sistem sekuler kapitalistik pemerintah tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan ketakwaan kepada Allah swt. Kesejahteraan rakyat bukanlah prioritas. Karena negara sejatinya budak para pengusahan dan pemilik penanam modal.
Sangat jauh sekali dibandingkan dengan sistem pemerintahan Islam sangat mengutamakan keselamatan rakyat. Tujuannya semata hanya untuk mengharal ridho Allah swt. Khilafah terbukti berhasil mengatasi wabah sebelum jadi pandemi dengan menerapkan Lockdown dan jaga jarak, wabah teratasi, rakyat selamat. Khalifah Umar bin Al-khattab adalah bukti keberhasilan yang tercatat dalam sejarah.
Mengelola dan mendstribusikan bantuan untuk rakyat serta ikut turun mengurusi ummat dengan membagikan makanan bagi penduduk madinah secara langsung pada waktu itu.
Sudah saatnya ummat sadar tidak ada lagi solusi yang bisa memecahkan segala masalah tanpa ada masalah lagi dengan menerapkan syariah Islam.