Penulis : Susi Maryam Mulyasari (Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah)
Dimensi.id-Pesta demokrasi yang digelar di kabupaten Bandung tinggal menghitung, bukan pasalnya pemilihan Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Keputusan tersebut dinilai di beberapa daerah akan membebani anggaran pemerintah daerah yang sudah dialihkan untuk penanganan COVID-19.
Bupati Bandung Dadang M. Naser menilai pelaksanaan Pilbup Bandung di tahun 2020 ini tidak akan mengalami masalah. Pasalnya, pihaknya tidak mengalihkan anggaran Pilbup pada penanganan COVID-19.
“Pilkada di Kabupaten Bandung anggarannya tidak diganggu. Kita sudah enam kali refocusing, anggaran pilkada tidak diganggu,” ujar Dadang kepada wartawan, Soreang, Senin (15/6/2020) detiknews.com
Namun demikian KPU sebagai pihak penyelenggara pilkada tersebut meminta kepada pemerintah daerah untuk menambahkan anggaran penyelenggaraan sebagai tindakan preventif Covid-19, pasalnya pemberlakukan protokoler pencegahan Covid-19 memerlukan penyesuaian jumlah TPS guna mencegah tingkat tertularnya para pemilih nanti.
KPU Meminta tambahan anggaran dari Rp 121,5 miliar menjadi Rp 129 miliar. Penambahan dana pemilukada itu untuk penambahan TPS sebanyak 1.428 TPS.
Permintaan penambahan dana dari KPU ini sontak menuai protes dari banyak pihak, karena menilai masih ada cara lain untuk menekan biaya dengan cara membuat shifting ketika waktunya nanti sehingga ketakukan terjadinya kerumunan akan terkendali.
Namun demikian perlu kita cermati, penambahan jumlah dana untuk pilkada tersebut mengindikasikan bahwa biaya demokrasi itu sangat mahal walaupun dengan berbagai alasan.
Faktanya biaya mahal namun tidak menjamin para pemimpin dan penguasa yang terpilih nanti berkualitas dari segi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Beberapa kali terjadi pilkada tidak mampu menekan angka kemiskinan, pengangguran, tindak kriminalitas, pergaulan sosial sampai terjadinya kemerosotan moral generasi muda akibat dari pergaulan bebas.
Lantas biaya mahal itu, untuk siapa?
Untuk kebanggaan saja tak lebih dari itu, kebanggan dari pengakuan dunia internasional bahwa mayoritas penduduk muslim bisa menjalankan demokrasi, walaupun faktanya negeri mayoritas muslim ini tidak punya ‘taring’ untuk menjadi negera adidaya. Karena dianggap sebagai lahan jajahan dari negera-negera maju.
Biaya demokrasi mahal justru menjadi alasan untuk mengundang para sponsor yang akan mengeruk kekayaan negeri ini.
Siapa dan mau kemana lagi kalau bukan para kapitalis yang akan menutupi kekurangan biaya demokrasi ini?
Tentu biaya yang akan diberikan para kapitalis ini syarat akan ketentuan yang harus di penuhi, diantara nya melegalkan undang-undang yang mempermudah usaha para kapitalis, muncullah berbagai macam undang-undang yang akan menopang kepentingan kaum kapitalis diantaranya UU Minerba, UU penanaman Modal, UU Sumber daya Alam dll.
Kenapa mahalnya demorasi tidak mampu mensejahterakan masyarakat?
Demokrasi memiliki tabiat merusak dirinya sendiri self destroying muncul dari rahim ideologi kapitalis yang jelas-jelas menjadikan hawa nafsu manusia sebagai landasan untuk membuat aturan kehidupan.
Aturan di buat hanya untuk memenuhi kepentingan segelintir orang, akhir rakyat dan masyaraktlah yang di korbankan.
Di negeri asal demokrasi saja yaitu Amerika tidak mampu memghambat kerusakan yang terjadi dampak demokrasi, kemorosatan moral, ketimpangan antara si kaya dan si miskin, bahkan diperparah lagi dengan adanya wabah Covid-19 yang jelas-jelas mengkuliti kebobrokan demokrasi dan ideologi kapitalis.
Oleh karena itu tidak akan ada jaminan, bahkan bohong kita bisa hidup sejahtera di bawah demokrasi dan ideologi kapitalisme.
Tidak akan mungkin nafsu dan akal manusia menjadi tumpuan di dalam menetapkan sebuah aturan, yang terjadi adalah kesengsaraan dan penindasan. Oleh karena itu sudah saatnya kita berpaling pada sistem dan ideologi islam, yang akan menjamin kesejahteraan dunia akhirat.
WaAllahu’alam bishowab…
Editor : Fadli