Dimensi.id-Dilansir harianaceh.co.id, 29 Agustus 2021, Nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ramai digadang-gadang sebagai duet maut yang akan maju sebagai pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Rupanya wacana tersebut menguat setelah keduanya menduduki posisi tertinggi elektabilitas capres mendatang berdasarkan survei yang dilakukan oleh Fixpoll (harianaceh.co.id, 29/8/2021).
Pengamat politik Adi Prayitno menyebut bahwa Prabowo-Ganjar bisa saja menjadi pasanganan yang cocok. Namun, ada beberapan pertimbangan, di antaranya dilihat ada potensi kuat atau tidak berdasarkan hasil lembaga survei ujarnya kepada GenPi, dikutip terkini.id pada Minggu, 29 Agustus 2021.
Menurut Adi Prayitno lagi, calon yang tidak populer dan tidak memiliki elektabilitas akan sangat sulit untuk memenangkan pertarungan. “Kalau dua orang ini berkoalisi, bagus, mantap! Tinggal bagaimana menstimulasi lawannya apakah kuat atau tidak dan seterusnya.”. Prabowo menurutnya masih memiliki tugas yang harus dituntaskan, yaitu menaikan elektabilitasnya di angka 30-40 persen.
Tak hanya Prabowo dan Ginanjar yang dipasangkan, beberapa politisi di negeri inipun sudah mensejajarkan dirinya dengan tokoh lain baik didalam partainya maupun di luar. Seperti Puan Maharani-Moeldoko, Anis Baswedan -AHY dan yang lainnya. Gema semaraknya persis dengan baliho raksasa yang terpasang di beberapa wilayah di Indonesia.
Tentu terbayang berapa ongkos yang sudah dikeluarkan para tokoh di atas, tak mungkin hanya serupiah dua, namun puluhan bahkan ratusan juta, di saat yang sama rakyat kesulitan mengais rezeki di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini, miris! Seakan sudah mati hati nurani mereka, tak peka bahwa rakyat tak hanya butuh mereka berpasangan ataupun tampang manis mereka di baliho, namun langkah nyata agar pandemi segera berlalu, pekerjaan mudah dan kesejahteraan terwujud.
Beberapa partai memang sudah mengadakan bantuan, baik berupa sembako, vaksin dan yang lainnya. Namun jelas tak mencukupi, beban yang harus ditanggung rakyat lebih banyak dari yang terlihat. Masih ingat bagaimana perkataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani ketika dihadapkan pada kewajiban membayar utang APBN, dengan tegas ia meyakinkan mampu, melalui mekanisme peningkatan pajak. Ya, siapa yang berutang dan siapa yang bayar makin menjelaskan seberapa berat beban itu bagi rakyat, ” Penerimaan negara kita merosot, oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang. Namun, kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (kompas.com,25/8/2021).
Lantas, bagaimana dengan nasib rakyat ini jika pemimpinnya lebih mementingkan citra diri, jauh sebelum tahun pemilu itu dilaksanakan? Rasanya rakyat sudah paham sekali, jika tahun itu datang selalu bertabur janji dan komitmen, namun begitu penghitungan suara selesai,dan nama-nama yang awalnya di Baliho telah berpindah ke Istana, janji itu pudar dengan sendirinya. Kembali rakyat mendulang harapan, 5 tahun lagi bakal muncul pemimpin yang lebih baik.
Pemimpin dari kalangan ulama, akademisi, militer, pebisnis semua pernah memegang tampuk pimpinan di negeri ini, namun keadaan tak jua membaik. Harapan pandemi segera lengserpun nyatanya hanya diperpanjang istilah penanganannya. Bagaimana kita bisa bicara masadepan pendidikan, ekonomi, keamanan dan lain sebagainya? Inilah demokrasi, hanya pandai menyajikan ilusi, bagaimana mural menjadi viral bahkan delik kriminal menunjukkan tak ada kebebasan di negeri ini sebagaimana slogan mereka. Tetap saja mereka yang ada di seberang penguasa adalah musuh, sekalipun mereka adalah teman politik dahulunya.
Wahai pemimpin bangsa, ingatlah bahwa tampuk kepemimpinan bukan sekadar mendudukkan anda sebagai pemimpin kami, namun juga sebagai pelayan yang melayani seluruh urusan rakyat dengan kekuasaan yang anda miliki. Ada banyak hadist Rasulullah Saw, sebagai contoh pemimpin terbaik kita, yang bisa kita perhatikan.
Salah satunya, “Ya Allah, siapa saja yang memimpin (mengurus) urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia”. (HR. Muslim No 1828). Jadi, sebetulnya tak ada relevansi siapa berpasangan dengan siapa, atau siapa saja yang tampangnya muncul di baliho selama yang mereka lakukan masih demokrasi.
Demokrasi ilusi, landasannya adalah sekulerisme atau meniadakan hukum Allah dan diganti dengan hukum manusia. Dalam pandangan Islam yang mempunyai hak dan otoritas membuat hukum hanyalah Allah swt. Dalam Quran surat Al -an’am: 57 ditegaskan,” In al-hukmu illâ lilLâh…”.
Hak menetapkan hukum hanyalah milik Allah SWT, Dialah yang berhak menentukan halal dan haram. Oleh karena itu hukum yang wajib diterapkan adalah yang bersumber dari Wahyu, yakni dari Alquran dan As sunnah, serta yang ditunjuk oleh keduanya yaitu qiyas sahabat dan ijma syari. Dari situlah hukum syariah berasal dan diambil. Wallahu a’lam bish showab. [Dms]