Dimensi.id-Pemerintah telah memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai langkah untuk membendung penyebaran virus corona baru penyebab Covid-19. Pilihan itu diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Namun, setelah dilakukan evaluasi, pemerintah bersiap melakukan modifikasi terhadap PSBB. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Menurut Mahfud, relaksasi PSBB dipicu oleh kenyataan masyarakat yang terlalu dikekang akan stres. Stres, kata dia, akan membuat imunitas orang menurun sehingga dapat tertular virus corona baru penyebab Covid-19. Lebih lanjut, Ia meminta kepada warga agar mengerjakan segala sesuatu dengan sabar saat pandemi Covid-19.
Namun disisi lain banyak yang keberatan dengan perubahan aturan PSBB berupa pelonggaran akses ditengah merebaknya virus corona saat ini. Mereka beranggapan bahwa kebijakan ini kurang tepat jika diberlakukan untuk saat ini.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mempertanyakan alasan Mahfud yang bilang PSBB membuat warga kesulitan berbelanja. Dedie menjelaskan, pasar dan toko yang bergerak di bidang kebutuhan dasar atau bahan pokok, masih beroperasi selama penerapan PSBB. Tempat makan pun masih buka, namun dengan sistem pelayanan delivery.
Menurut Dedie, sudah banyak kelonggaran yang diberikan selama penerapan PSBB. Dedie pun mengatakan ada delapan sektor yang dikecualikan selama penerapan PSBB. Delapan sektor ini, lanjut dia, merepresentasikan 70 persen kehidupan masyarakat. Dedie pun mengatakan pemberlakuan PSBB saat ini sudah memadai. Cnbcindonesia.com
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Syahrul Aidi Maazat, mencurigai rencana pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) hanya demi kepentingan segelintir pebisnis. Pebisnis itu, kata dia, hampir bangkrut sehingga mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB. Nasional.tempo.co
Disisi lain Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa jumlah kasus masih terus naik, sehingga pemerintah harus waspada dalam menerapkan relaksasi terlalu dini. Walaupun demikian, Bhima mengatakan perpanjangan PSBB, misalnya untuk dua pekan bahkan hingga akhir bulan, dapat memperdalam krisis ekonomi.
Semantara, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menekankan pelonggaran PSBB harus didasari indikasi kesehatan masyarakat dan hanya bisa dilakukan secara bertahap. Jika tidak, ada risiko terjadi peningkatan kasus lagi.
“Jadi harus diyakinkan ada penurunan kasus yang konsisten, sudah rendah, artinya pandemi sudah mereda, pada saat itulah kita akan melepas pelan-pelan restriksi yang sudah dijalankan,” kata Pandu via telpon (03/05).
Penularan virus corona di Indonesia terkonfirmasi sejak awal Maret 2020. Dalam waktu sekitar satu setengah bulan, jumlah kasus positif mencapai lebih dari 11.000 kasus. Penambahan kasus positif mulai melaju cepat sejak 6 April yakni sekitar 200-300 orang per hari dan kerap mencapai lebih dari 400 orang pada pertengahan April. Pada Minggu (03/05), total kasus positif mencapai 11.192 kasus, bertambah 349 kasus dari hari sebelumnya. BBC.com
Melihat kebijakan yang diambil pemerintah saat ini jauh dari pertimbangan matang. Tidak melihat kondisi real dimasyarakat yang terkonfirmasi bahwa belum adanya penurunan terkait penurunan kasus. Pada penetapan PSBB pun terlihat setengah hati, karena terkendala dari sisi ekonomi yang susah untuk dipenuhi karena pemberlakuan pembatasan yang berdampak luas terhadap berbagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Ibarat memakan buah simalakama, pemberlakuan PSBB dalam sistem kapitalis sekularis saat ini. Di satu sisi pembatasan ini akan memperkecil meluasnya penyebaran virus corona, namun disisi lain karena tidak adanya tanggung jawab pemerintah untuk mempermudah terpenuhinya kebutuhan pokok sehingga masyarakat kesusahan dalam memenuhinya. Hal inilah sejatinya yang menimbulkan stres ditengah masyarakat, tidak hanya sekedar lamanya waktu didalam rumah dan terbatasnya aktivitas keseharian.
Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh mampu memberikan solusi atas setiap problematika kehidupan. Islam melihat permasalahan tidak setengah-setengah tetapi melihatnya secar menyeluruh dan saling berkaitan satu sama lain. Sehingga solusi yang diambilpun semua harus bersumber dari dalil yagbsudah ditetapkan oleh syara.
Penulis : Nur Istiqamah (Muslimah peduli generasi)
Editor : Fadli