22 Februari 2024

Dimensi.id-Alih-alih memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 di seluruh penjuru Indonesia, data dari Kemenhub menunjukkan sudah hampir sejuta orang curi start mudik. Meski begitu, Jokowi membantah bahwa mudik tidak sama dengan pulang kampung. Demikian ucapnya dalam wawancara bersama Najwa Shihab pada Rabu (22/4/2020). Sontak hal itu menjadi pembicaraan netizen di Twitter. Hingga kata kunci pulang kampung menjadi topik terpopuler Twitter di Indonesia pada Kamis (23/4/2020).

Jokowi menilai bahwa kegiatan orang yang berbondong-bondong pulang ke kampung halaman itu bukanlah mudik, melainkan pulang kampung. Dimana istilah pulang kampung dilakukan untuk kembali ke keluarga di kampung karena sudah tidak memiliki aktivitas atau pekerjaan di kota rantau. Sementara mudik, masih kata Jokowi, dilakukan menjelang Hari Raya Lebaran Idul fitri.

Antropolog dari Universitas Padjajaran, Budi Rajab mengatakan, memang ada perbedaan makna pada istilah pulang kampung dan mudik. Namun, mudik itu sendiri pasti pulang kampung. Dengan demikian, mudik adalah bagian dari pulang kampung. (kumparan.com, 24/4/2020).

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menganggap kebijakan Presiden Jokowi soal penanganan Covid-19 makin aneh dan membingungkan. Di satu sisi, masyarakat dilarang mudik namun disisi lain 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China datang ke Sulawesi Tenggara. Padahal, Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan larangan mudik bagi masyarakat demi mencegah penyebaran Covid-19. Bahkan, pelarangan mudik itu dibarengi dengan pengerahan personel Polri untuk menghalau masyarakat yang terindikasi bakal mudik (pojoksatu.id, 30/04/2020).

Dari kondisi di atas dapat kita pastikan terjadi misleading (salah arah) kebijakan mudik yang digagas oleh rezim kapitalis dalam menghentikan sebaran virus. Mudik dilarang tetapi pulang kampung dibolehkan. Padahal aktivitas keduanya sama-sama melakukan perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Sementara TKA dari China dibiarkan masuk tanpa tahu mereka telah terpapar virus atau tidak.

Inilah kondisi negeri jika dipimpin oleh pemimpin yang jauh dari kata visioner dan seorang negarawan. Bukannya menghasilkan kebijakan yang dapat menyelamatkan rakyat, namun kebijakan “asal jadi” malah semakin membingungkan rakyat. Mudik dilarang, pekerjaan telah hilang, nyawa terancam melayang karena virus terus menyebar di mana-mana.

Sementara, kepentingan rakyat selalu dijadikan topeng alasan. Kewajiban menanggung logistik tampaknya menjadi penyebabnya dan negara akan selalu keberatan untuk mensubsidi rakyatnya. Ditambah diperparahnya kondisi keuangan yang terpuruk dan kuatnya ketergantungan kepada asing. Sehingga di tengah wabah virus sekalipun tetap memberikan celah bagi para kapitalis kepada peluang demi peluang bisnis.

Maka dari itu, Islam-lah sebagai jawaban atas setiap ketidakadilan dan kezaliman yang dihadapi rakyat hari ini. Islam memandang pemimpin sebagai pelayan yang bertanggung jawab mengurusi urusan dan kebutuhan umatnya.

Sebagaimana Rasul saw. menegaskan dalam sabda beliau, ”Imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya)” (HR. Muslim).

Sehingga pemimpin sebuah negeri seharusnya lebih memperhatikan, mengutamakan, dan mengurusi kebutuhan rakyatnya di tengah wabah pandemi seperti saat ini dibanding mengejar pundi-pundi devisa. Sebagaimana contoh dari Rasulullah saw maupun Khulafaur Rasyidin. Namun, pemimpin seperti ini hanya akan ada dan hadir ketika Islam dijadikan aturan hidup skala individu maupun negara. Wallahu’alam bishawab.

Penulis : Dina Aprilya

Editor : azkabaik

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.