Dimensi.id-Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona (Covid-19). Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus Covid-19 pada Senin 2 Maret lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia yang positif terjangkit virus corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun.
Wilayah dengan kasus infeksi terbanyak di Tanah Air yaitu DKI Jakarta yang mencapai 698 kasus, kemudian disusul Jawa Barat dan Banten. Banyak pihak mulai khawatir terhadap peningkatan yang tajam jumlah kasus positif Covid-19.
Ketidaksiapan dan ketidaksigapan langkah yang diambil pemerintah, yaitu mulai dari pemberlakuan social distancing yang masih berupa himbauan hingga wacana karantina wilayah yang tidak jadi diberlakukan. Selanjutnya wacana darurat sipil sempat keluar dari pidato presiden hingga diputuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan di masa-masa sulit menghadapi wabah pandemi Covid-19, alangkah baiknya jika masyarakat yang bukan penerima bantuan bisa memanfaatkan aset yang dimiliki. “Jangan semua buru-buru jadi penerima bansos. Jadi kepada mereka yang terdampak, gunakan dulu tabungan. Kita kan menabung itu untuk dipake pada saat lagi susah, jadi habiskan dulu tabungan,” ujarnya. Lanjut Emil, jika saja tabungan yang dimiliki habis. Maka masyarakat bisa menjual aset yang dimiliki atau barang-barang berharga.(sumedang.radarbandung.id)
Kemudian pengelolaan keuangan negara yang buruk yaitu negara tidak memiliki cukup uang untuk mengurus rakyat, terlebih di masa pandemi. Posisi utang Pemerintah per akhir Maret 2020 mencapai Rp 5.192,56 triliun. Utang ini mengalami kenaikan sebesar Rp 244,38 triliun dibandingkan dengan Februari yang tercatat Rp 4.948,18 triliun.(www.cnbcindonesia.com)
Selain itu, program-program pemerintah ini seharusnya menjadi pengaman sosial, yaitu dengan mengalirkan uangnya pada rakyat yang paling membutuhkan untuk membeli kebutuhan pokok di tengah krisis. Bukan malah mengalirkan uangnya ke luar negeri ataupun ke pihak swasta dan menjadikan rupiah lemah. Di tengah kondisi pandemi yang berimbas pada semua orang, orang-orang yang paling rentan adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, penghasilan pun tidak ada sehingga tidak mampu untuk membeli kebutuhan pokok.
Memprihatinkan, pada saat krisis di tengah pandemi seperti ini pun solusi yang ditawarkan hanya pada saat itu saja, tidak tuntas sampai dengan akar permasalahan. Ternyata hanya menguntungkan segelintir pengusaha kaya raya yang memiliki modal besar. Namun, tentu saja pengayoman seperti itu bukan dalam sistem Kapitalisme. Sistem ini memang hanya menguntungkan pemilik modal (kapital).
Inilah cara berpikir pemimpin di sistem sekuler, cenderung sekuler. Seandainya penguasa menerapkan peraturan di atas pondasi yang kokoh dan kuat, tentu persoalan penanganan pandemi Covid-19 tidak akan memunculkan persoalan yang lebih kompleks. Inilah kapitalisme, sistem hidup yang nyata diambil dari pondasi yang lemah, yaitu memisahkan agama dari kehidupan.
Maka krisis ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi di Negara Indonesia membukakan mata hati, perasaan, dan pikiran umat bahwa sistem sekuler di Negara Demokrasi melahirkan seorang pemimpin yang fasik dan zalim. Sebab tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. Kemudian membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan hawa nafsu semata.
Sangat berbeda dengan kepemimpinan dalam Islam. Islam mewajibkan penguasa melindungi seluruh rakyatnya. Maka tengoklah Khalifah Umar Bin Khaththab, beliau sosok pemimpin yang mengurus rakyatnya, mementingkan keselamatan rakyat, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Sebagai seorang khalifah, beliau dikenal tegas. Sikapnya keras terhadap orang zalim, tetapi lemah lembut terhadap orang yang menderita dan teraniaya.
Pada saat mengalami krisis ekonomi, Khalifah Umar Bin Khaththab memberikan contoh terbaik, yaitu dengan menerapkan pola hidup sederhana. Bahkan lebih kekurangan dari rakyatnya, agar beliau bisa merasakan penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh rakyatnya. Kesempurnaan Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang bukan hanya mengurusi masalah ruhiyyah (spiritual), tetapi juga meliputi masalah siyasiyah (politik). Sehingga membuat seorang Khalifah tidak gegabah dalam menetapkan suatu kebijakan.
Wallahu a’lam bishawwab
Penulis : Fitria Zakiyatul Fauziyah Ch (Siswi SMAN 1 SUMEDANG)
Editor : Fadli