Tampaknya pendistribusian vaksin Covid-19 secara gratis kepada masyarakat sebagai solusi untuk mengatasi wabah Corona hanyalah isapan jempol belaka. Pasalnya, pemerintah berencana menjual vaksin Sinopharm melalui BUMN Kimia Farma.
Dilansir oleh Suara.com (11/7/2021) pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengizinkan Kimia Farma menjual vaksin Covid-19 melalui skema gotong-royong. Pada tahap awal program ini, vaksin dapat dibeli di sejumlah gerai Kimia Farma dengan harga Rp321.600 per dosis dan tarif pelayanan sebesar Rp117.910.
Menanggapi rencana ini, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk membatalkan rencana vaksinasi Covid-19 berbayar atau gotong-royong. Partaonan menegaskan vaksin tidak boleh diperjualbelikan bagi individu.
Ia pun mendesak pemerintah untuk menjelaskan soal vaksinasi dengan mekanisme ini. Hal ini berkaitan dengan siapa yang akan menjadi vaksinator dan memonitor masyarakat yang telah divaksin. Karena setiap yang divaksin harus dievaluasi kondisinya. (Dpr.go.id, 11/7/2021)
Senada dengan Partaonan, ekonom senior Faisal Basri juga mengeritik keras keputusan pemerintah menyelenggarakan vaksin gotong-royong individu atau vaksin Covid-19 berbayar. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai vaksin rente. Menurutnya, seharusnya BUMN dapat menciptakan nilai maslahat bagi masyarakat, bukan malah berburu rente.
Lebih lanjut, Faisal mengungkapkan bahwa untuk berburu vaksin rente, pemerintah ambil alih stok vaksin yang sudah atau akan dibeli. Ia pun mengutarakan betapa menjanjikannya bisnis vaksin. Dari satu suntikan keuntungannya Rp100.000, dan rentenya bisa mencapai Rp17,2 triliun. (CNBC Indonesia, 14/7/2021)
Mati segan hidup tak mau, tampaknya begitulah gambaran masyarakat Indonesia saat ini. Ya, semenjak virus Corona merebak di bumi Nusantara, kondisi rakyat kian memprihatinkan. Imbauan social distancing, bekerja dan belajar di rumah penerapan PSBB, hingga PPKM nyatanya telah membuat keadaan rakyat terpuruk di segala sisi; kemiskinan dan pengangguran merajalela, nyawa pun dalam ancaman.
Di tengah situasi pelik, penguasa yang diharapkan menjadi pelipur lara, penenang hati di kala gundah, justru kembali membuat resah. Rencana vaksin Covid-19 berbayar nyatanya telah semakin menambah beban rakyat. Meski akhirnya ditunda pelaksanaannya, tapi publik kadung kecewa dengan hal ini.
Jika kita dalami, adanya kebijakan baru ini selain berdampak pada aspek ekonomi yakni beban rakyat yang semakin bertambah akibat komersialisasi vaksin, rencana vaksin individual juga dikhawatirkan tidak diiringi mekanisme pengawasan. Padahal sudah banyak kasus pasca vaksin yang mestinya ditangani.
Seperti laporan ketua komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Hindra Irawan Satari, yang mengatakan sebanyak 65% orang yang divaksinasi Covid-19 di Indonesia mengalami immunization stress-related response (ISRR).
Pada orang dewasa kecemasan memberikan efek yang sangat ringan. Tetapi pada anak-anak hal ini berdampak serius. Kecemasan saat diimunisasi dapat menyebabkan anak dapat merasa pusing, nyeri, hingga pingsan secara mendadak. (CNN Indonesia, 22/2/2021)
Namun sangat disesalkan, pemerintah seolah tutup mata akan hal ini. Dari fakta ini, kita bisa melihat bahwa rencana pengadaan vaksin berbayar individu, semakin menegaskan bahwa pemerintah sedikit demi sedikit ingin berlepas tangan dari tanggungjawab mengurusi rakyatnya.
Baca juga: Polemik PPKM mikro dan lockdown, kaburkan solusi hakiki
Melalui aturan ini, pemerintah secara nyata telah mengalihkan tanggung jawabnya menjamin biaya kesehatan rakyat kepada masing-masing individu, serta membiarkan rakyatnya dalam risiko karena tiada pengawasan.
Padahal seyogyanya, seorang penguasa wajib bertanggungjawab, mengurusi dan mengupayakan segala cara demi keselamatan nyawa rakyat. Terlebih di saat terjadi wabah pandemi. Namun sungguh ironis, sistem demokrasi kapitalis yang diadopsi di negeri ini, telah melahirkan penguasa dan negara yang gagal menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya.
Itung-itungan materi yang menjadi landasan sistem ini, telah menjadikan hubungan penguasa dan rakyat layaknya seorang penjual dan pembeli. Pada akhirnya hal tersebut berimbas pada ancaman ada masyarakat yang tidak divaksin dan lepasnya tanggung jawab penguasa membiarkan masyarakat dalam risiko KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi) sebab belum jelas mekanisme pengawasannya.
Di satu sisi, perjalanan riset mengenai vaksin Covid-19 pun masih sangat panjang sekali untuk sampai pada kata layak digunakan. Menurut Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).
Secara substantif pengembangan vaksin Nusantara saat ini masih sangat jauh dari proses untuk membuktikan diri sebagai vaksin yang layak digunakan di Indonesia. (Beritasatu, 15/4/2021). Sungguh miris, beginilah kesehatan dalam sistem kapitalisme, nyawa manusia dianggap sebagai sebuah permainan dan ajang uji coba.
Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem kepemimpinan dalam Islam (khilafah). Paradigma kesehatan dalam sistem Islam, adalah salah satu bagian dari kebutuhan dasar publik. Dimana hal itu wajib dan mutlak menjadi tanggungjawab penguasa.
Seorang penguasa yang bervisi Islam, akan menjadikan keimanannya sebagai landasan dalam memutuskan kebijakan. Khalifah (penguasa Islam) menyadari betul bahwa tugasnya adalah mengurus urusan umat, memberikan pengamanan dan perlindungan kepada mereka apa pun risikonya, meski harus kehilangan materi. Khalifah tidak akan mengorbankan keselamatan dan nasib rakyat atas dasar apapun termasuk pertimbangan ekonomi.
Negara khilafah akan melahirkan sosok-sosok pemimpin yang bertakwa kepada Allah, takut kepada-Nya, dan selalu merasa diawasi oleh-Nya hingga membuatnya bersungguh-sungguh berusaha mengurus seluruh urusan rakyatnya. Ia pun sadar betul bahwa kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban.
Rasulullah saw. bersabda:
“Seorang imam adalah raain (pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya), dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.”(HR. Bukhari dan Muslim)
Ketika terjadi wabah penyakit mematikan, maka negara khilafah dan khalifah akan berjuang sekuat tenaga memutus rantai penyebaran wabah. Memberikan bantuan secepatnya kepada seluruh warga yang terdampak wabah, mendirikan posko-posko kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai serta berupaya keras memberikan vaksin yang telah teruji klinis secara merata agar wabah segera teratasi.
Dalam hal vaksin, negara khilafah beserta khalifah akan memberikan berapapun jumlahnya untuk para peneliti, pakar, dan dokter melakukan uji klinis terhadap vaksin hingga benar-benar aman untuk pengobatan. Sehingga risiko KIPI pun tak akan terjadi.
Uniknya, seluruh dana penyediaan kesehatan dan vaksinasinya ditanggung oleh negara. Sebab khilafah memiliki sumber dana yang sangat cukup untuk membiayai kesehatan. Yakni dari kas negara (baitulmaal), jizyah, fa’i, kharaj, ghanimah serta pos kepemimpinan umum yang bersumber dari pengelolaan mandiri SDA (sumber daya alam), dan lain sebagainya.
Baca juga: Polemik haji 2021
Dengan begitu, maka celah komersialisasi fasilitas kesehatan seperti vaksin berbayar individu seperti di alam kapitalisme akan tertutup rapat.
Demikianlah penjelasan tentang betapa sempurnanya Islam dalam mengurusi urusan umat. Tak dapat diragukan lagi, hanya Islamlah satu-satunya sistem yang mampu memberikan solusi bagi seluruh permasalahan kehidupan.
Karenanya, sudah sepantasnya bagi kita kembali kepada Islam beserta syari’atnya dan menerapkannya secara kaffah dalam institusi Daulah Khilafah Islamiyyah serta mencampakkan sistem kapitalis yang telah nyata kebobrokannya dan hanya menciptakan kesengsaraan.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab.
Penulis: Reni Rosmawati | Ibu Rumah Tangga
Editor: Fadli