Penulis : Falihah Balqis
Dimensi.id-Semenjak Pandemi Covid-19 melanda Indonesia, berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Bermacam-macam kebijakan telah diambil. Sayangnya, kebijakan tersebut banyak yang tak sejalan. Tak sedikit peraturan yang bahkan saling bertolak belakang. Belum lagi adanya ketidakselarasan komando antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya saja, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, melarang warganya untuk mudik lokal, misal dari Bekasi ke Depok atau sebaliknya.
Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 jelas membolehkan pergerakan angkutan darat yang masih dalam satu area aglomerasi, yaitu area yang memiliki karakteristik sama terkait Covid-19 semisal zona merah. Atau kesimpangsiuran surat edaran Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang dipahami masyarakat bahwa masjid-masjid boleh melaksanakan salat Idul Fitri asalkan mengikuti protokol Covid-19. Tetapi Khofifah membantah, bahwa surat edaran itu khusus hanya untuk Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Penerapan aturan yang dilakukan secara setengah-setengah seperti ini tak lain disebabkan oleh kegagalan penerapan aturan itu sendiri.
Hermawan Saputra, seorang epidemiolog Universitas Indonesia, mengatakan bahwa kebijakan yang diterapkan sekarang ini tidak konsekuen. Sehingga beliau berharap masyarakat Indonesia bisa lebih disiplin dan mawas diri. Contoh kebijakan yang dimaksud adalah mengenai pelarangan mudik.
Beberapa hari kemudian, peraturan tersebut malah dilonggarkan. Kedua kebijakan ini tentu sangat berlawanan. Belum lagi aturan yang ditetapkan hanya secara parsial, beberapa daerah saja yang menggunakannya. Semua kesimpangsiuran ini dapat menuntun grafik kasus aktif menuju gelombang kedua, yang artinya akan terjadi kembali pembeludakan jumlah penderita Covid-19.
Rakyat dibuat bingung oleh adanya ketidakpastian aturan dari pemerintah ini. Kemarin lusa mengajak semuanya untuk bertahan dan melawan, sekarang malah menganjurkan untuk berdamai. Inkonsistensi ini tentu membuat kita semua bertanya-tanya, apa yang membuat para pembuat kebijakan tersebut berubah pikiran dengan cepatnya?
Bila ditinjau kembali, sebagian besar fasilitas umum yang sudah dibuka kembali berhubungan dengan sarana ekonomi. Mulai dari bandara, pasar, hingga mal telah kembali beroperasi. Masyarakat yang belum memiliki pengetahuan lebih mengenai pentingnya menjauhi interaksi fisik mulai membanjiri tempat-tempat umum tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa negara ini lebih mementingkan aspek ekonomi daripada nyawa rakyatnya. Bagaimana tidak, moda transportasi ditetapkan untuk berjalan agar roda ekonomi tetap dapat berputar, meski kesehatan pelakunya menjadi taruhan. Begitu pula dengan perdagangan yang diusahakan keras untuk tetap terus berjalan bagaimanapun caranya.
Bergeraknya ekonomi ini memberi keuntungan yang besar bagi hanya sebagian kecil orang yang menguasai negeri ini. Pemerintah yang tak ingin bersusah payah menyuplai kebutuhan masyarakatnya apabila dijalankan lockdown total ini pun setuju apabila ekonomi dibiarkan berjalan dengan korona yang terus menghantui. Kedua alasan inilah yang menjadi penyebab utama tak adanya konsistensi dalam pengambilan kebijakan. Semua aturan yang ditetapkan hanya mengacu pada dalil yang menguntungkan segelintir orang.
Sudah seharusnya bahwa penguasa di suatu negara mengatur segala aspek yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kesehatan karena berkaitan langsung dengan nyawa manusia. Alangkah indahnya apabila terdapat kebijakan yang tegas untuk melawan pandemi ini demi keselamatan rakyat. Kita semua membutuhkan kejelasan, bukan aturan yang ditetapkan secara plinplan.
Dan semua ini hanya mampu diwujudkan dalam sistem pemerintahan Islam. Yang menjamin nyawa rakyatnya, baik muslim ataupun non-muslim. Negara akan berupaya keras untuk menangani wabah seperti ini, karena penguasanya sadar bahwa dalam Islam, pemerintahan artinya mengurusi rakyat, bukan mengeruk kekayaan rakyat untuk diserahkan kepada segelintir kapitalis.
Editor : Fadli