Dimensi.id-Kartu prakerja mulai diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Sabtu (11/4/2020). Kartu tersebut merupakan instrumen insentif untuk mengatasi angka pengangguran di Indonesia yang telah dicanangkan pada era kampanye Pilpres 2019.
Dalam skemanya, kartu ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja yang mis-match akan kompetensinya dengan menggunakan biaya negara. Bahkan ongkos transportasi pun akan ditanggung oleh negara. Maka, sebagian besar orang pasti tergiur akan janji manis program tersebut.
Siapa sangka, pandemi corona menyerang Indonesia pada bulan Maret lalu. Pemerintah mengalokasikan biaya pelatihan Rp. 3 juta – Rp. 7 juta ke biaya insentif, dan melipatgandakannya dari Rp. 500 ribu menjadi Rp. 2,55 juta per peserta. Serta menyisakan Rp. 1 juta sebagai biaya pelatihan. Total dana yang diberikan pemerintah adalah Rp. 3,55 juta per peserta bagi yang lolos seleksi.
Alih- alih menurunkan biaya pelatihan dan mengalihkannya ke insentif, anggaran yang digunakan untuk kartu prakerja malah naik 100 persen. Yang semula Rp. 10 triliun sekarang menjadi 20 triliun. Sejatinya untuk memperkuat jaring pengaman sosial (social safety net), hal itu justru membebani APBN negara.
Dari keseluruhan biaya yang diberikan oleh pemerintah, peserta diberi Rp. 600 ribu per bulan selama empat bulan. Dan Rp. 150 ribu akan diberikan jika telah mengikuti evaluasi selama tiga bulan. Namun, berdasarkan Badan Pusat Statistika tahun 2019, kebutuhan setiap orang di Negara Indonesia mencapai Rp. 11,3 juta per tahun.
Artinya dalam satu bulan, setiap orang menghabiskan Rp. 941 ribu. Ketika pemerintah memberikan Rp. 600 ribu, hal itu sangat jauh dari standard. Karena belum tentu yang diberi itu adalah peserta yang belum berkeluarga. Jika itu merupakan kepala keluarga, maka Rp. 600 ribu tidak cukup untuk menghidupi satu keluarga. Bahkan bisa dikatakan uang itu hanya sebagai penyangga hidup agar masyarakatnya tidak mati.
Dalam benak pemerintah, mereka lebih mementingkan kaum kapitalis ketimbang rakyat sendiri yang berujung pada plutokrasi. Dana Rp. 1 juta jika diberikan langsung kepada rakyat maka bisa membantu biaya hidupnya. Namun jika dana tersebut diberikan kepada lembaga pelatihan, maka bagaimana nasib rakyat yang masih awam dengan teknologi zaman sekarang. Karena di tengah pandemi corona, pelatihan akan diberikan secara online.
Pemerintah menggandeng skill academy lebih dari lima start up yang akan memberikan pelatihan online. Padahal pelatihan ini tidak efektif digunakan karena hanya mengandalkan daring. Peserta hanya fokus melihat dan tidak langsung praktik. Skill yang dibutuhkan pekerja tidak hanya melihat, tetapi juga butuh keterampilan fisik. Selain itu, sistem daring juga hanya akan memberikan teori tentang manajemen diri semata, bukan menjurus ke pelatihan dan praktik. Karena ketika orang ingin bisa mengendarai mobil, maka orang tersebut harus moncoba praktik mengendarainya. Bukan hanya melihat foto dan video saja.
Kartu prakerja yang dinilai sebagai kartu sakti merupakan bentuk pemborosan negara. Uang yang seharusnya menjadi tameng masyarakat kala terkena PHK malah masuk ke kantong kaum elit kapitalis. Mereka memberikan paket yang tidak murah. Bahkan jika dikalikan dengan target jutaan peserta, bisa dibayangkan berapa banyak uang yang akan masuk ke kantong mereka. Hal itu merupakan bentuk oligarki kapital.
Pelatihan secara online tidak efektif dilakukan. Karena selain banyak rakyat yang masih gagal ilmu pengetahuan dan teknologi, pelatihan online juga susah dilakukan bagi wilayah yang tidak mempunyai jaringan yang kuat. Selain itu, tidak semua orang mempunyai uang untuk membeli paket internet yang digunakan untuk pelatihan.
Merealisasikan program kartu prakerja saat pandemi corona seperti ini merupakan hal yang tidak etis. Karena masyarakat lebih membutuhkan makan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ketimbang buang-buang waktu untuk mengurus kartu prakerja. Seharusnya biaya Rp. 20 triliun dialokasikan ke masyarakat miskin. Jangan memaksakan kehendak untuk menuntaskan program Pemilunya.
Kartu prakerja ini juga tidak cocok diterapkan di Indonesia. Mengingat negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk dan hutang yang sangat banyak. Berbeda halnya dengan Eropa. Eropa bisa menerapkan kartu prakerja karena jumlah penduduk yang sedikit.
Dana yang digunakan untuk kartu prakerja pun belum diketahui secara pasti dari mana asalnya. Dalih mengatasi pengangguran di Indonesia, keberadaan kartu sakti tersebut malah meningkatkan hutang negara dan menambah tingkat kemalasan rakyat untuk mencari kerja.
Tanggungan biaya subsidi BPJS saja pemerintah sulit mengatasi. Gaji guru honorer juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi ditambah dengan adanya kartu prakerja. Bukankah itu semakin memberatkan negara?
Perlakuan pemerintah terhadap rakyat saat ini bagaikan duri dalam daging yang selalu bertolak belakang. Rakyat menginginkan lapangan kerja difokuskan untuk tenaga kerja dalam negeri. Namun pemerintah lebih mengutamakan menarik tenaga kerja asing, terutama dari negeri tiongkok. Selain itu, perempuan pun ikut mencari kerja yang mengakibatkan bertambahnya persaingan dunia kerja. Hal tersebut dapat menyebabkan kecemburuan sosial dalam negeri.
Lalu, Bagaimanakah Solusi Terbaiknya?
Dalam ajaran islam, pemimpin hendaknya tunduk tengadah menangani masalah pengangguran. Pemimpin wajib memberikan pekerjaan yang layak bagi setiap kepala keluarga. Pemimpin tidak boleh membiarkan rakyatnya tertimpa kelaparan karena tidak mempunyai pekerjaan. Karena setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.
«اْلاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
“Imam adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR Bukhari Muslim).
Pengangguran dapat diatasi dengan dua cara yaitu dengan mekanisme individu dan ekonomi sosial. Mekanisme individu dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pendidikan sejak dini maupun dengan cara penyuluhan tentang kewajiban bekerja unttuk laki-laki.
Pemerintah wajib menyediakan sarana pendidikan untuk rakyat agar bisa bersaing di dunia kerja. Untuk masyarakat yang tidak mempunyai modal, seorang khalifah harus memberikan modal agar masyarakat tersebut tidak berdiam diri di rumah bahkan hidup menderita karena tidak mempunyai pekerjaan.
Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar ra. Al-Badri (1992), menceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khathab ra masuk ke sebuah masjid untuk melaksanakan sholat dan berjumpa dengan dua orang yang sedang berdoa. Khalifah umar bertanya kepada dua orang tersebut: “Apa yang sedang kalian kerjakan, sedangkan orang-orang di sana kini sedang sibuk bekerja?, Mereka menjawab: “Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT.”
Khalifah Umar ra langsung marah ketika mendengar jawaban tersebut, kemudian beliau berkata: “Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak.” Kemudian Khalifah Umar ra mengusirnya dari masjid dan memberikannya setakar biji-bijian. Beliau mengatakan kepada mereka: “Tanamlah dan bertawakallah kepada Allah.”
Untuk mekanisme sosial ekonomi, pemerintah akan membuka investasi dalam bidang pertambangan, perdagangan, kelautan serta pertanian. Di sisi lain, pemerintah juga akan menghapus pajak, menghapus persaingan industri yang tidak sehat serta membuka usaha untuk masyarakat melalui birokrasi sederhana.
Dunia industri juga akan memfokuskan penyerapan tenaga kerja untuk kaum laki-laki. Karena fitrah wanita adalah menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak. Dengan cara tersebut, maka persaingan di dunia kerja akan berkurang.
Pemerintah secara langsung akan turun tangan memberikan lapangan kerja untuk rakyatnya. Baik itu berupa modal maupun dalam bentuk sektor industri. Bukan malah memberikan kartu sakti yang belum tentu masyarakat tersebut positif mendapatkan pekerjaan.
Namun, semua solusi tersebut akan tercapai jika islam kaffah diterapkan, yang dipimpin oleh seorang khalifah. Bukan malah menerapkan sistem neoliberal tambal sulam seperti saat ini, yang mengakibatkan kebobrokan sistem dan merajalelanya kesengsaraan masyarakat.[ia]
penulis : Kyky Felly Nadya V.
Editor : Fadli