Dimensi.id-“Ini anak-anak belajar di rumah jadi orang tua yang sibuk. Aku stres banget nih jadi pengawas. Materinya banyak banget.” Ujar salah seorang wali murid dalam pesan singkat di grup WA
“Masih mending kalau anaknya punya HP sendiri-sendiri bu, lha saya anak 3, semua tidak punya hp, ya mau tidak mau pake Hp saya. Akhirnya ngehang itu HP. Mana sewaktu belajar anak kadang susah dikondisikan.” Sahut wali murid yang lain
“Iya bener banget bu, asli saya kewalahan ngadepin anak-anak belajar daring begini, mana kuota internet harus selalu ada. Sedangkan untuk beli uang pas-pasan.” Timpal wali murid berikutnya dengan emoji sedih
Tampaknya sepenggal kisah di atas dapat mewakili perasaan orangtua (ibu) saat ini. Belum genap satu bulan anak-anak diliburkan karena adanya wabah Corona, namun begitu demikian banyaknya kalangan ibu yang mengeluhkan betapa stresnya membersamai anak belajar online di rumah. Ya, memang baru beberapa pekan anak-anak diliburkan dan belajar di rumah. Tetapi, selama belajar di rumah, sistem pembelajaran di sekolah masih berjalan seperti biasa. Bedanya hanya melalui kelas dalam jaringan (daring).
Sayangnya, dalam prosesnya di lapangan, belajar daring tak semudah yang diharapkan. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar online tersebut.
Menyikapi hal ini, banyak pihak yang mendesak agar pemerintah memenuhi kebutuhan pembelajaran pelajar seluruh Indonesia di saat wabah. Desakan itu salah satunya datang dari wakil ketua Komisi X DPRD.
Sebagaimana dilansir oleh laman (PikiranRakyat.com, 6/4/2020) Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah agar memenuhi kebutuhan pembelajaran pelajar seluruh Indonesia di tengah wabah Covid-19.
Fikri menyatakan, saat ini baru sekitar 34,5% dari jumlah siswa yang bisa mengakses layanan pendidikan dalam jaringan (daring/online). Yang berarti ada 65% lebih daerah yang belum menjangkau materi-materi pembelajaran.
Ia menuturkan, dari 514 kota/kabupaten di Indonesia, berdasar data yang diperoleh dari penyedia edukasi berbasis online pada RDPU dengan Komisi X beberapa hari lalu, terdapat 176 kota/kabupaten yang sudah terakses layanan edutech ini.
Dengan persentase tersebut, dari 43,5 juta pelajar se-Indonesia, hanya sekitar 10 juta siswa yang mengakses materi pembelajaran dari platform online. Dan 33,5 juta siswa yang tidak mendapatkan materi pembelajaran. Pemerintah perlu melakukan terobosan dalam waktu singkat dan cepat supaya mereka terselamatkan.
Meski UN sudah ditiadakan dan diganti dengan nilai atau akumulasi nilai semester sebelumnya, Fikri menilai semua pihak harus bekerjasama dalam penanganan Covid-19 ini. Caranya dengan mengupayakan seluruh pelajar dapat memperoleh haknya di bidang pendidikan meski tetap di rumah saja.
Tak terlihat namun jahat, tak bisa diraba tetapi berbahaya, dialah Corona. Selain merenggut nyawa, Corona pun telah sukses mengguncang dunia pendidikan. Hal ini telah diakui oleh organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada Kamis (5/3/2020), bahwa wabah virus Corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan.
Hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Sehari sebelumnya, 13 negara termasuk China, Italia, dan Jepang telah menutup sekolah-sekolah di seluruh negeri dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus tersebut. (Detiknews)
Di Indonesia, berbagai macam kegiatan belajar mengajar harus dihentikan untuk menekan angka penyebaran Corona. Dan belajar jarak jauh dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dianggap sebagai satu-satunya solusi yang harus ditempuh demi kelangsungan proses belajar mengajar di tengah wabah. Namun pada faktanya, belajar jarak jauh (daring/online) tak semudah membalikkan telapak tangan. Proses belajar online di rumah nyatanya menyisakan dilema.
Baik bagi anak maupun bagi orangtuanya (ibu). Kurikulum yang diberikan kepada siswa begitu padat, sehingga memicu stres mereka. Di sisi lain, belajar online tentunya membutuhkan gawai(gadget) yang tak semua siswa mampu memilikinya. Selain itu, belajar daring pun memerlukan biaya (internet) tidak sedikit. Sedangkan kemampuan orang tua siswa juga beragam. Mereka sendiri sudah terdampak secara ekonomi karena wabah ini. Ditambah lagi harus merogoh kocek untuk kebutuhan biaya belajar online. Maka bisa dipastikan adanya proses belajar online ini hanya akan menambah beban baru bagi masyarakat.
Di saat yang bersamaan, para guru terlihat gagap dan tidak siap, karena kondisi ini di luar kebiasaan yang mereka hadapi. Sekolah pun tidak mendapat panduan dan arahan khusus tentang pembelajaran daring, sehingga tidak sedikit sekolah dan guru yang akhirnya memindahkan tugas-tugas sekolah ke rumah. Padahal situasi di rumah tentu sangat berbeda dengan di sekolah. Hal ini yang akhirnya membuat orang tua kewalahan dalam mengawasi dan membimbing anak-anaknya.
Menyaksikan fakta di atas, hiruk pikuk belajar daring serta masih banyaknya siswa yang tidak dapat mengakses dan mendapatkan materi pembelajaran online/daring, tentu adalah masalah serius juga PR besar bagi negara dan penguasa. Karena sejatinya memperoleh materi pelajaran adalah hak seluruh pelajar di negeri ini.
Dan memberikan materi pelajaran kepada siswa secara merata adalah tugas dan kewajiban dari penguasa dan negara. Namun sungguh ironis, inilah yang terjadi saat ini. Sistem kapitalis-sekuler yang belum lama diadopsi telah meminimalisir perhatian negara dan penguasa pada dunia pendidikan. Meskipun sedang terjadi wabah mematikan seperti sekarang.
Hal ini tentu berbeda dengan Islam. Sebagai agama sempurna, Islam memiliki demikian banyak kekayaan konsep dalam mengatasi segala masalah kehidupan. Termasuk dalam mengatasi pendidikan ketika terjadi wabah mematikan.
Dalam kondisi wabah, Islam menetapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.
“Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Berdasar hal ini, ketika terjadi wabah, belajar di rumah pun menjadi kebijakan yang harus diambil dalam Islam. Meski demikian, kondisinya tentu tidak seperti pelaksanaan belajar di rumah saat ini yang banyak menimbulkan kegaduhan, stres dan dilema. Baik bagi siswa, orang tua hingga guru. Kebijakan belajar di rumah dalam sistem Islam (khilafah) tidak akan mengurangi esensi pendidikan.
Yang demikian terjadi karena, negara Islam (khilafah) berasaskan akidah dan syariah Islam. Berdasarkan asas ini, negara menegaskan tujuan pendidikan baku yang harus diemban seluruh pemangku pendidikan baik negara, siswa, guru, tenaga kependidikan, hingga oleh orang tua siswa.
Karena belajar di rumah melibatkan orang tua, maka kesadaran yang dimiliki orang tua juga sangat berpengaruh. Orang tua siswa akan dibina oleh negara agar mendidik sesuai target dan tujuan pembelajaran dalam Islam yang sesuai dengan akidah sehingga mampu membentuk kepribadian Islam. Semua didikan itu diberikan dengan penuh kasih sayang karena berangkat dari kesadaran terhadap kewajiban yang Allah perintahkan yakni mendidik anak agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Materi pelajaran yang diberikan guru pun tidak akan bersifat kaku dan memaksa atas tugas-tugas yang dibebankan kepada siswa. Dalam kondisi wabah, maka materi pembelajaran yang diberikan adalah untuk menguatkan ketaatan kepada Sang Pencipta yang menguasai manusia. Sehingga hal-hal yang memicu siswa stres seperti saat ini tidak akan terjadi.
Negara khilafah pun akan hadir membersamai proses pendidikan ini. Negara khilafah akan memberikan berbagai fasilitas sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, seperti menyediakan internet gratis.
Dalam sejarah, negara khilafah dikenal sebagai negara maju yang menguasai jagat teknologi. Berbagai penemuan teknologi dilakukan oleh umat muslim. Hal ini karena Islam mendorong setiap muslim untuk terus belajar dan mengembangkan ilmunya. Dengan semuanya itu, maka segala kendala dalam pembelajaran online/daring dapat diatasi.
Proses belajar di rumah dalam khilafah juga ditopang oleh perekonomian yang stabil. Meskipun dalam kondisi lockdown, negara akan tetap mampu menopang kehidupan ekonomi rakyat yang membutuhkan. Semua itu, karena negara khilafah memiliki sumber keuangan yang tetap untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok rakyat dan pelayanan publik yakni baitulmal (kas negara). Sumber dana baitulmal sendiri diperoleh dari hasil pengelolaan harta kepemilikan umum, jizyah, fai’, kharaj, dan lain-lain. Bila dana baitulmal tidak mencukupi, baru negara akan membuka pintu sedekah dan memberlakukan pajak bagi orang-orang kaya.
Demikianlah cara Islam mensupport semua kebutuhan rakyatnya dari pendidikan hingga tataran kebutuhan ekonomi, semua dijamin dalam Islam. Selama 13 abad lamanya negara Islam (khilafah) mampu menorehkan tinta emas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya dalam segala situasi. Tak terkecuali saat terjadi wabah pandemi.
Dari sini, jelaslah hanya negara Islam (khilafah) satu-satunya yang akan menjadi solusi atas segala permasalahan. Termasuk masalah dunia pendidikan. Karenanya kembali kepada Islam merupakan suatu keharusan bagi kita saat ini. Yakni, menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Niscaya, belajar di rumah saat wabah pun takan menjadi keluh kesah.
Wallahu a’lam bi ash-shawwab[ia]
Penulis : Reni Rosmawati (Ibu rumah tangga, Alumni Bfw)
Editor : Fadli