Dimensi.id-Anjloknya harga minyak dunia awal pekan lalu jadi ancaman baru di tengah tekanan perekonomian global akibat merebaknya wabah COVID-19. Kondisi ini diperkirakan bakal berlangsung lama dan memberikan sentimen negatif pada pasar keuangan Indonesia. Awal pekan lalu saja, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rontok hingga 6,58 persen ke posisi 5.136,81 dan menjadi yang paling buruk di Asia.
Pelemahan indeks saham di atas 6 persen terakhir kali terjadi pada 22 September 2011—saat IHSG turun hingga 8,8 persen. Hingga Selasa (10/3/2020), harga minyak US West Texas Intermediate (WTI) masih berada di angka 34,36 dolar AS per barel, sementara harga minyak berjangka brent di angka 37,20 dolar AS per barel (https://tirto.id/eEg2).
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan kenapa hingga saat ini harga Bahan Bakar Minyak (BBM) belum turun di tengah anjloknya harga minyak dunia.
Ada beberapa alasan mengapa harga BBM belum juga turun, salah satunya penetapan harga BBM ada di tangan dari Kementerian ESDM.
“Secara garis besar saja penjelasan kenapa kok BBM tidak turun, pertama adalah formula harga BBM ditetapkan oleh Kementerian ESDM,” ujarnya.
“Dengan crude dalam Negeri kan rata rata emang lebih tinggi. Ini kita lagi diskusikan dengan Kementerian ESDM bagaimana supaya kami tetap menyerap tapi diberikan relaksasi harga. Ini sedang dilakukan,” imbuhnya.
Dasar penentuan harga keekonomian (bisnis) BBM menurut Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, adalah harga minyak mentah selama sebulan terhitung mulai tanggal 25 bulan sebelumnya sampai tanggal 24 bulan berikutnya. Sementara harga minyak mentah dunia telah melorot tinggal sepertiga dari harga patokan APBN selama berbulan-bulan.
Ketidakjujuran ini jelas merupakan tindakan kezaliman penguasa kepada rakyatnya. Di satu sisi ketika harga minyak mentah dunia naik, pemerintah dengan segera menaikkan harga BBM dengan alasan mengacu pada harga minyak dunia. Namun sebaliknya, saat minyak dunia anjlok, pemerintah dengan seribu alasan untuk menghindar untuk menurunkan harga BBM.
Dengan kebijakan ini yang sebetulnya melanggar aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah.
Jelas ini sebuah kezaliman yang besar terhadap seluruh rakyat terutama rakyat miskin dan hampir miskin. Betapa tidak, di saat sebagian besar rakyatnya mengalami guncangan ekonomi akibat dampak dari Covid-19, ternyata pemerintah tetap tega mengambil untung besar dari bisnis BBM yang sejatinya milik rakyat karena sebagian besar digali dari perut bumi Indonesia.
Semua kebijakan buruk dan zalim ini akibat diterapkannya sistem demokrasi kapitalis. Sistem ini telah menjadikan penguasa tidak lebih dari sekadar makelar yang berkelindan dengan kepentingan para pemilik modal dalam mendagangkan hajat hidup publik.
Sistem ini juga telah melahirkan penguasa zalim tanpa empati sedikit pun kepada rakyatnya yang menghilangkan fungsinya sebagai penjaga dan pelayan rakyat. Di Indonesia diperburuk dengan pemerintah yang tidak taat pada aturan yang telah mereka buat sendiri.
Sungguh berbeda dengan sistem yang lahir dari aturan Islam. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang jumlahnya besar seperti minyak bumi merupakan harta milik umum. Pemerintah harus mengelolanya secara langsung dengan alasan apa pun tidak boleh menyerahkan pada pihak swasta apalagi asing. dalam hal ini masalah tentang kepemilikan terhadap orang muslim yang diterima atau diterima pada hadits yaitu,
عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «المسلمون شركاء فى ثلاث فى الماء والكلإ والنار وثمنه حرام». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِى الْمَاءَ الْجَارِىَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)
Artinya: dari Ibnu Abbas RA membantah nabi melihat bersabda: orang muslim berserikat dalam tiga hal yaitu; udara, rumput, api (bahan bakar), dan harga haram. Abu Said berkata: maksudnya: air yang mengalir (HR Ibnu Majah).
Semua hasil pengelolaannya diberikan kepada seluruh rakyat berupa BBM murah bahkan gratis. Jika masih tersisa dari hasil pengelolaan tersebut dapat diberikan dalam bentuk kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan publik lainnya secara gratis.
Sudah seharusnya bagi seluruh umat Islam untuk rindu diatur oleh Islam sembari mempelajari hukum-hukumnya dan menyebarkannya. Gambaran lengkap sistem Islam hanya bisa diwujudkan oleh sebuah institusi negara yang disebut dengan Khilafah Islamiyah.
Wallahu’alam[ia]
Penulis : Sunarti Aktivis Muslimah
Editor : Fadli