penulis : Clemira Ghaziyah Shalihah
Dimensi.id-Saat ini pemerintah sedang mengkaji secara mendalam tentang rencana pembangunan industri medical tourism atau wisata medis di Indonesia. (ekbis.sindonews.com, 19/8/2020). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dikepalai oleh Bahlil Lahadalia mendatangkan rumah sakit asing ke Indonesia. Luhut ingin menarik investor asing untuk membangun rumah sakit berstandar internasional seperti John Hopkins agar membuka cabang di Indonesia. Dokter-dokter spesialis dari luar negeri akan didatangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit berstandar internasional tersebut. (cnbcindonesia.com, 29/8/2020).
Wacana tentang medical tourism langsung mendapat tanggapan dari berbagai dokter khususnya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI meminta Luhut menunda rencana tersebut di tengah upaya IDI menghadapi serangan virus corona. Ketua Umum Pengurus Besar IDI Daeng M Faqih mengatakan, sebaiknya wacana itu ditunda terlebih dahulu khususnya sekarang dalam keadaan pandemi. Menurutnya, dalam keadaan saat ini yang terpenting adalah Indonesia bisa terbebas dari pandemi COVID-19. (Kumparan.com, 30/8/2020).
Jika kita analisis secara mendalam tentunya terasa aneh pengambilan keputusan tersebut khususnya di saat kondisi pandemi yang masih berkecamuk dan jumlah kasusnya terus meningkat, Pemerintah malah berencana membuka investasi asing. Tak tanggung-tanggung kali ini investasi dibuka dalam bidang kesehatan, yang dasarnya kesehatan merupakan layanan publik. Yang paling menyakitkan adalah apabila dibukanya kran masuknya dokter asing ke Indonesia sangat bertentangan dengan keadaan saat ini karena baru saja kemarin diumumkan Indonesia telah kehilangan tak kurang dari 100 dokter akibat covid-19 ini.
Ketika kita memifikirkan sebenarnya menjamurnya investasi asing di negeri ini hanya akan menambah beban utang negara. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia hingga akhir April 2020 mencapai US$ q400,2 miliar atau setara Rp 6.065 truliun jika mengacu kurs Jisdor Rp 15.157 per dolar AS. Posisi utang tersebut naik 2,9% dibanding periode yang sama tahun lalu terutama didorong peningkatan utang pemerintah.
Secara perinci, ULN tersebut terdiri dari ULN pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 192,4 miliar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar US$ 207,8 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko menuturkan, ULN Indonesia pada Mei tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2020 yang hanya sebesar 0,6%. “Hal itu disebabkan oleh peningkatan ULN publik ditengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta,” tulis Onny dalam keterangan resminya.( katadata.co.id, 15/06/2020 ).
Sangat disayangkan jika pemerintah tetap saja menginginkan program bangun wisata medis akan tetapi modal dari hutang. Rakyat semakin terbebani dengan membayar pajak untuk melunasi hutang yang menggunung. Seharusnya pemerintah fokus dalam menyelesaikan problem kesehatan dan fasilitas kesehatan khususnya dengan terus meningkatnya kasus Covid 19 dari hari ke hari.
Karena kesehatan masyarakat bukanlah ajang bisnis apalagi dihitung dengan untung dan rugi tapi kesehatan adalah kewajiban pemerintah dan hak rakyat yang harus tertunaikan oleh pemerintah, harusnya pemerintah memberikan kemudahan akses kesehatan dan penggeratisan biaya bagi masyarakat. Selain itu alasan pemerintah mencari dokter asing juga bukan solusi dari carut marutnya layanan kesehatan, selain itu tambah menambah hutang, kenapa tidak optimalkan saja dokter-dokter di Indonesia.
Kondisi seperti ini memang bisa terjadi pada negara yang menerapkan sistem kapitalisme yang hanya menguntungkan para kapital (para pemilik modal dan investor) sehingga negara jatuhnya minim sekali perannya dalam pengaturan pelayanan publik. Sementara masyarakat dalam garis kemiskinan terjebak dalam peliknya kondisi perekonomian yang kian memburuk. Hal ini berbeda dengan Negara yang menerapkan aturan islam, Negara berperan sebagai regulator dan fasilitator.
Pelayanan berstandar tinggi dengan gratis adalah salah satu citi utama dalam rumah sakit karena dalam islam Negara menjalankan roda perekonomian yang mandiri sesuai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia negeri ini, termasuk menghindari berbagai perjanjian luar negeri yang merugikan rakyat dan bertentangan dengan Islam.
Dengan pengelolaan sistem keuangan negara berbasis syariah, maka akan diperoleh pemasukan rutin yang sangat besar dalam APBN negara yang berasal dari pos fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum, dan pos zakat. Kebutuhan dana negara yang sangat besar juga dapat ditutup dengan penguasaan (pemagaran oleh negara) atas sebagian harta milik umum, gas alam maupun barang-barang tambang lainnya tidak seperti saat ini yang diberikan kepada asing karena kesehatan adalah hak masyarakat dan kewajiban Negara yang akan diminta pertanggung jawaban Allah SWT.
Wallahu’alam
Editor : Fadli