
Ojek online dilarang masuk ke daerah ini! Pernyataan tersebut masih bisa dijumpai di kota Bandung. Bahkan, para pengendara online menandai beberapa wilayah yang masih seperti ini dengan sebutan zona merah. Bandung timur menjadi salah satu wilayah yang masih bersitegang tentang hal ini.
Ojol Grebek Opang
Dilansir dari laman Republika, puluhan pengendara ojek online (ojol) mendatangi lokasi ojek pangkalan (opang) di kawasan Pasir Impun, Kota Bandung, Selasa (3/1/2023) siang. Hal ini terjadi lantaran taksi online dilarang masuk ke wilayah Pasir Impun.
Kapolsek Antapani Kompol Asep Muslihat mengatakan, sempat terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak. Namun, kesalahpahaman itu sudah diselesaikan dengan mediasi. Kompol Asep pun menyatakan ojol dan opang meminta adanya regulasi yang benar-benar mengatur transportasi mereka.
Bukan baru sekali terjadi. Ojol Grebek Opang atau opang Grebek ojol. Masih adanya penolakan ojol oleh opang di beberapa wilayah menjadi bukti bahwa pemerintah belum menyediakan regulasi yang bisa mengakomodasi kebutuhan kedua belah pihak. Rakyat dibiarkan mengatur dirinya sendiri. Bentrok antar sesama pun sering terjadi. Inilah potret kapitalisme. Pemerintah lebih senang menjadi mandor, cuci tangan dari urusan rakyatnya.
Mandiri
Sebagaimana pemerintah ingin rakyat tidak manja, harus mandiri, namun memang rakyat membutuhkan peran negara. Karena saat rakyat tidak setuju akan sesuatu dan berbuat main hukum sendiri, ia akan dikenakan hukuman. Sebagaimana halnya opang melarang taksi online masuk ke wilayahnya.
Opang tidak mempunyai hak untuk melakukan hal ini. Lain halnya jika negara yang mengatur. Saat pemerintah mengeluarkan aturan maka pihak kepolisian menjadi penjaga aturan itu dilaksanakan. Jika ada yang melanggarnya, mereka bisa ditangkap dan diberikan hukuman yang sesuai.
Tak ada konsep memandirikan rakyat dengan membuat rakyat berselisih dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudahlah ekonomi kian sulit, mencari pekerjaan kian susah, harga bahan pokok melambung tinggi, pendidikan semakin mahal, semuanya terasa menghimpit. Saat berjuang memenuhi hidup, justru dibenturkan dengan sesama.
Opang butuh makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ojol juga sama. Jika dihitung dengan perhitungan dunia, jelas opang merasa dirugikan jika ojol masuk ke wilayahnya. Penumpang yang harusnya bisa ia angkut malah diangkut oleh ojol. Uang harusnya dibayar untuknya jadi dibayar untuk ojol. Padahal tidak demikian perhitungan dari Allah.
Konsep Rezeki
Islam ajarkan konsep rezeki yang menenangkan. Allah sudah tetapkan rezeki kita. Sebagaimana maut akan menghampiri kita dalam keadaan apapun, dimanapun, rezeki pun demikian. Rezeki akan menghampiri kita dimanapun dan kapanpun kita ditakdirkan menerimanya.
Dengan konsep ini, wajar jika muslim mendapatkan ketenangan. Tentu bukan hanya diam berpangku tangan dalam menanti rezeki yang Allah berikan. Ikhtiar dan berdo’a senantiasa dilakukan bersamaan ditemani keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan rezeki.
Inilah ikhtiar yang bisa dilakukan pribadi, tapi tak cukup hanya ini. Perlu sinergi masyarakat dan negara juga. Agar mata pencaharian opang juga ojol tetap berjalan, maka negara perlu memberikan regulasi transportasi yang bisa mengakomodasi kebutuhan ojol dan opang. Masyarakat pun harus menaati aturan yang sudah dikeluarkan oleh negara. Ketaatan pada pemerintah yang mengatur urusan rakyat dengan aturan Allah, dalam Islam dianggap sebagai ibadah. Karena pemerintah mengambil keputusan berdasarkan Alquran dan sunnah.
Sayangnya, saat ini kita belum seperti itu. Negeri kita masih menerapkan aturan sekularisme kapitalisme. Salah satu cirinya adalah pemerintah mencuci tangan atas persoalan rakyat. Biasanya hal ini menjadi celah masuk pihak swasta baik lokal atau asing. Sehingga muncullah transaksi antara swasta ini dengan rakyatnya. Sebagaimana yang terjadi pada pengadaan jalan tol. Akhirnya, yang terjadi kembali ada kenaikan biaya. Karena mereka jelas bermitra untuk berjualan dengan rakyat.
Tentu hal ini berbeda dengan pemerintahan islam. Dimana fokusnya menjadi pembantu rakyat. Penguasa yang membantu mengurusi urusan rakyat dengan kekuasaan yang ia miliki. Karena para penguasa dalam islam sudah Allah titipkan kekuasaan untuk mengatur rakyat dengan aturan yang Allah turunkan. Dan kekuasaan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak.
Dengan kesadaran ini, penguasa tidak akan meminta rakyat mandiri melainkan mengurusi urusan mereka dengan sebaik mungkin.
Wallahua’lam bish shawab.