Dimensi.id-Pengangguran di negeri Indonesia tercinta ini masih terus menjadi ancaman. Sungguh ironi! Negeri kaya raya, sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia berjuta-juta namun mengalami berbagai persoalan ekonomi yang pelik termasuk pengangguran dan kemiskinan.
Dilansir CNN Indonesia, 5 Mei 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 7,99 juta pengangguran per Februari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 5,45 persen dari sebanyak 146,62 juta orang angkatan kerja.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki.
Sedangkan, jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di pedesaan hanya 3,42 persen. Masih menurut Edy Mahmud, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 ini turun dari data Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang atau 5,86 persen, “Dari 7,99 juta atau 5,45 persen yang menganggur, ini turun. Jadi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif ke tingkat pengangguran terbuka ini.”
Pengangguran terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup, tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, khususnya terjadi pada lulusan baru universitas (ocbcnisp.com, 31/10/2023). Sedangkan di Indonesia, jika berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2023 adalah tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Februari tahun ini sama dengan Februari tahun lalu, 2022, kelulusan SMK masih paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,60 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke Bawah, yaitu sebesar 3,02 persen (kumparan.com, 6/5/2023).
Pemerintah masih saja mengklaim angka pengangguran ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Pada Februari 2022, ada 8,40 juta orang yang menganggur atau setara 5,83 persen. Penurunan jumlah pengangguran ini seiring membaiknya ekonomi Indonesia kuartal I 2023 yang mencapai 5,03 persen (yoy). Dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur, jelas Edy Mahmud.
Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja adalah realisasi investasi. Kementerian Investasi/BKPM mencatat data realisasi investasi periode Januari-Maret (kuartal I) 2023 yaitu senilai Rp 328,9 triliun, meningkat sebesar 16,5 persen dibanding kuartal I tahun 2022. Nyatanya, nilai investasi tersebut tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia, karena investasi yang masuk di Indonesia saat ini didominasi sektor high technology, sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal I tahun 2023 ( kumparan.com, 6/5/2023).
Jika memang pertumbuhan ekonomi membaik, salah satu indikasinya adalah meningkatnya investasi mengapa pengangguran belum bisa teratasi? gelar pendidikan tinggi ternyata juga tidak bisa menjadi tolok ukur mudahnya mencari pekerjaan, apalagi tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kemudian, pasca pandemi 2022, terjadi perubahan peraturan, umumnya perusahaan cenderung memilih karyawan dengan status magang ataupun pekerja lepas yang menjalani kontrak kerja selama beberapa bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan perusahaan.
Kapitalisme Ciptakan Pengangguran Sekaligus Kemiskinan Akut
Sempitnya lapangan pekerjaan turut menyumbang tingginya angka pengangguran, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 15,6 ribu orang pada tahun lalu. Sedangkan, jumlah lowongan kerja terdaftar hanya 14,6 ribu (databoks.katadata.co.id, 6/3/2021). Ini baru Jakarta di tahun 2021, bagaimana dengan wilayah lainnya? Sudah pasti tidak jauh beda atau malah lebih parah.
Demikian juga dengan banyaknya Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia makin mempersempit kesempatan tenaga kerja kita mendapatkan pekerjaan, melansir dari satudata.kemnaker.go.id, pada 2022, jumlah TKA di Indonesia bertambah 8,3 ribu orang, sehingga memiliki total 96,57 ribu pekerja pada akhir Mei 2022.
Dan TKA didominasi negara Cina, dikarenakan banyak proyek investasi asal Negeri Tirai Bambu tersebut yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi, realisasi penanaman modal asing (PMA) dari China ke Indonesia mencapai US$5,19 miliar pada kuartal I-III/2022.
Parahnya, negara hanya fokus pada pelegalan mudahnya TKA masuk melalui undang-undang, sementara kesempatan untuk rakyat sendiri sangat apa adanya. Padahal dari maraknya investasi, berikut sepaket dengan masuknya TKA, Indonesia hanya mendapatkan pajak yang besarnya tak seberapa jika dibandingkan jika posisi negara bukan regulator kebijakan.
Inilah bukti kapitalisme yang membuat peran negara tidak berpengaruh samasekali untuk perubahan keadaan rakyat lebih baik. Mindset pemerintah adalah, semakin banyak investasi ditawarkan kepada asing, makin banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang dikelola asing dengan teknologi dan sumber daya manusia profesional mereka maka pembangunan akan maju, perekonomian tumbuh negara akan sejahtera. Fix! ini adalah kesalahan fatal yang harus segera dicabut.
Islam Solusi Sempurna untuk Sejahtera
Bekerja adalah salah satu cara untuk bisa menafkahi keluarga, namun dalam sistem kapitalisme, hasil yang diperoleh oleh pekerja bukan hanya untuk menafkahi mereka, namun untuk kebutuhan komunal yang “diperdagangkan” negara bagi rakyatnya. Setiap pelayanan umum, dikenakan tarif dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jika ada perbaikan kualitas pelayanan dan infrastrukturnya mungkin lebih baik, namun negara justru terus membangun proyek-proyek lain yang tak ada hubungannya samasekali dengan kebutuhan rakyat.
Pengurusan yang setengah-setengah inipun, rakyat masih dibebani dengan pungutan pajak yang tak manusiawi, dipungut tidak saja pada orang kaya tapi juga papa tak punya apa-apa. Jika 100 persen untuk rakyat mungkin tidak mengapa, tapi, besarnya pendapatan pajak menjadikan para pejabatnya, kroninya, berikut penguasanya gelap mata, praktik korupsi menggurita. Yang ada, rakyat yang membiayai dan merawat negara, bukan sebaliknya.
Padahal fungsi negara berikut pemimpinnya adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Saw, “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari dan Ahmad). Artinya haram hukumnya jika ada pemimpin yang justru mengabaikan rakyatnya.
Di hadis yang lain, Rasulullah saw bersabda,” Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada Hari Kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan haq dan menunaikan amanah itu yang menjadi kewajibannya.” (HR Muslim).
Demikian pula ancaman bagi pemimpin yang abai atau menipu, “Siapapun yang diangkat memegang tampuk kepimpinan atas rakyat, lalu dia menipu mereka, maka dia masuk neraka.” (HR Ahmad). Artinya Islam benar-benar menjaga amanah kekuasaan benar-benar dilaksanakan oleh orang yang sadar dan paham konsekwensinya. Sebab urusan kepemimpinan bukan hanya soal selesai dipilih kemudian ia menduduki kursi kepemimpinan dan kemudian bebas memerintahkan apapun bagi rakyatnya.
Namun, Islam telah melengkapi seorang pemimpin dengan sederet aturan, agar amanah terselesaikan dengan sempurna dan tidak ada rakyat yang terzalimi. Pemimpin adalah penerap syariat secara keseluruhan (kafah). Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan komunal seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan fasilitas umum adalah tanggung jawab negara, sebab selain membutuhkan biaya besar juga SDM yang mumpuni dan negaralah yang mampu.
Sedangkan kebutuhan sandang, papan dan pangan yang menjadi kewajiban bagi setiap pria baligh untuk diri dan keluarganya negara hadir memudahkan, dengan membuka lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Pengelolaan SDA yang melimpah oleh negara dan bukan diberikan kepada asing adalah salah satu pintu terbuka lebarnya lapangan pekerjaan. Tentu didukung oleh pendidikan berbasis akidah yang juga mudah diakses seluruh rakyat akan menghasilkan output multitalenta include berkepribasian Islam yang tangguh. Tenaga ahli akan mudah dihasilkan karena pendidikan tidak dikapitalisasi.
Pembiayaan seluruh kewajiban negara ini adalah dari Baitul mal, dimana pos pendapatan dan pengeluarannya ditetapkan syariat yaitu apa-apa yang telah ditetapkan sebagai kepemilikan umum dan negara. Semua ini hanya bisa terwujud jika kapitalisme dicabut dan diganti dengan syariat. Wallahu a’lam bish showab. [DMS].