Dimensi.id-Rencana memberikan keringanan untuk pelanggan PLN 900 VA nonsubsidi dan 1.300 VA diungkapkan oleh Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini. Hal ini menyusul banyak kritik dan saran yang ditujukan ketika PLN ketika memutuskan memberi diskon dan token listrik gratis hanya untuk pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA.
Selain itu, PT PLN (Persero) juga menyalurkan bantuan senilai Rp 10,2 miliar untuk penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Selain bantuan berupa barang, mitra kerja PLN, PT Sumber Segara Primadaya juga telah memberikan bantuan sebesar Rp 10 Miliar yang telah disalurkan melalui Yayasan BUMN Hadir untuk Negeri untuk membantu penanganan Covid-19 (19/4/2020).
Namun fakta di lapangan, masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan ini. Bahkan meminta PLN turun tangan sendiri melihat siapa-siapa penerima subsidi tersebut. Sebab data di lapangan seringkali dinilai tak tepat sasaran. Mereka yang golongan 450 VA dan 900 VA belum tentu miskin atau tak mampu, demikian yang 1300 VA belum tentu kaya.
Selain itu, prosedur mendapatkan subsidi juga harus daftar secara online dulu. Banyak yang lebih memilih mengabaikannya, sebab, meskipun memiliki handphone namun paket pulsa harus dibeli dengan uang. Banyak orang di PHK dan jikapun masih bekerja , pendapatan sudah jauh menurun. Maka mereka lebih memilih uang yang mereka miliki dibelikan bahan kebutuhan pokok.
Fakta yang lain juga, kebijakan PSBB ( pembatasan Sosial Berskala Besar) hanya berupa jargon kosong. Tak ada penanganan serius dari pemerintah, seperti misalnya penjaminan pemenuhan kebutuhan harian mereka. Kontra fiktif, di sisi lain diperintahkan untuk tinggal di rumah saja, sisi yang lain di rumah tak ada nasi, maka haruslah bekerja.
Semua pihak pesimis, pandemi Covid-19 akan segera berakhir. Sebab masyarakat punya alasan kuat untuk tidak mengindahkan , mereka harus tetap keluar karena masih banyak yang butuh pembiayaan. Kartu-kartu yang dikeluarkan pemerintahpun akhirnya mubazir sebab dibatasi dan prasyaratnya rumit. Listrik, BPJS, kartu pra kerja, kartu sekolah dan lain-lain.
Pemerintah cenderung mengambil kebijakan kapitalis, yaitu tak mau ambil rugi dan selalu ada proyek untuk dibagi-bagikan kepada pemilik proyek. Siapa saja yang mampu memberikan materi maka akan difokuskan pengurusannya. Sementara rakyat meskipun telah membayar pajak menjadi kurbannya. Nauzdubillah..
Maka tak bisa kita terus menerus mengharapkan pemerintah agar benar-benar memberikan bantuan kecuali kita telah memenuhi seluruh prasyarat guna mendapat fasilitas tersebut. Berbalik 180° dengan bagaimana Khalifah mengurusi rakyatnya. Seluruh kebutuhan pokok rakyat dijamin oleh negara, masyarakat berhak mendapatkannya tanpa syarat. Tak peduli kaya atau miskin semua memiliki hak yang sama.
Negara pun tak perlu berhutang sebab dana tersedia di dalam Baitul Maal. Dana yang masuk ke Baitul mall adalah berasal dari hasil eksplorasi dan pengelolaan kepemilikan negara dan umum. Dikembalikan dalam bentuk fasilitas umum. Satu senpun rakyat tak dilibatkan. Wallahu a’ lam bish shawab.[ia]
Penulis : Rut Sri Wahyuningsih (Ibu Rumah Tangga)
Editor : Fadli