22 Februari 2024
8 / 100

 

Oleh Reni Rosmawati

Ibu Rumah Tangga 

 

Kewajiban sertifikasi halal mulai diberlakukan oleh pemerintah untuk semua pelaku usaha, termasuk untuk PKL (pedagang kaki lima) dengan batas waktu hingga 17 Oktober 2024. Apabila ada yang ketahuan tidak mempunyai sertifikat halal, maka ia akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Muhammad Aqil Irham, Kepala BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Menurut Aqil, sanksi ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. (Tirto.id, 2/2/2024)

 

Sertifikasi Halal Menambah Beban Rakyat 

 

Bagi negeri dengan mayoritas umat Muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, pencantuman label halal memang amatlah penting. Adanya label tersebut dapat memberikan jaminan keamanan terkait kehalalan bagi umat Muslim dalam mengonsumsi suatu produk. 

 

Sayangnya, jika ditelisik dengan seksama pengurusan sertifikat halal ini akan semakin menambah beban rakyat (para pedagang kecil). Betapa tidak, di tengah kehidupan sulit akibat himpitan ekonomi, maraknya PHK massal dan sukarnya mencari pekerjaan, berdagang adalah satu-satunya pilihan utama rakyat untuk mengais rezeki dan memenuhi biaya hidup mereka. Ironisnya, kini mereka pun harus terbebani dengan kewajiban mengurus sertifikasi halal yang berbelit dan berbayar. 

 

Memang benar pemerintah telah menyediakan 1 juta layanan sertifikasi halal gratis sejak Januari 2023 lalu, tetapi jumlahnya sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan keberadaan PKL yang  berkisar 22 juta di seluruh Indonesia. Menurut hasil survei Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) pada tahun 2013 lalu jumlah pedagang kaki lima diperkirakan mencapai 22 juta jiwa. (Bisnis.com, 5/5/2013)

 

Hal ini tentunya akan membuat para pedagang yang tidak kebagian kuota sertifikasi halal gratis, harus mengeluarkan biaya agar dapat memiliki sertifikat halal. Apalagi sertifikasi ini juga ada masa berlakunya, sehingga perlu sertifikasi ulang secara berkala dan ini tentu berbayar.

 

Di sisi lain, sertifikasi halal gratis juga nyatanya tidak berlaku untuk semua jenis produk. Layanan sertifikasi halal gratis hanya bisa diakses oleh produk-produk tertentu yang sudah dapat dipastikan kehalalannya, memenuhi kriteria, dan tidak berisiko sehingga tidak perlu diuji, misalnya produk yang bahan dasarnya diperoleh dari tempat yang sudah bersertifikat halal. Sementara produk-produk yang harus diuji untuk mengetahui kehalalannya maka ia dikenakan skema reguler yang berbayar. 

 

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141/2021, biaya layanan sertifikat halal reguler bagi UMK (Usaha Mikro, Kecil) adalah Rp650.000. Nominal tersebut meliputi biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk Rp300.000 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal Rp350.000. Jika ingin diperpanjang maka dikenakan biaya Rp200.000,00. Sementara untuk usaha menengah Rp5.000.000,00, biaya perpanjangannya Rp2.400.000,00. Sedangkan untuk usaha besar/dari luar negeri Rp12.500.000,00 untuk permohonan sertifikat halal dan Rp5.000.000,00 untuk biaya perpanjangannya. (halal.unair.ac.id, 13/1/2023)

 

Tanggung Jawab Negara, Tidak Boleh Dikomersialisasi 

 

Seyogyanya negaralah yang berkewajiban memastikan setiap produk yang dikonsumsi rakyatnya aman dikonsumsi dan bersertifikasi halal baik dari sisi kandungan zatnya hingga kehalalannya. Oleh karenanya, sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk layanan negara kepada rakyat. Karena peran negara adalah sebagai pengurus dan pelindung rakyat.  Apalagi kehalalan juga merupakan kewajiban agama, yang mana negeri ini adalah negeri berpenduduk mayoritas muslim. Sehingga tentunya jaminan kehalalan sebuah produk wajib menjadi tanggung jawab negara dan penguasa. Tidak boleh dikomersialisasi. 

 

Sayangnya, saat ini pemerintah tampak lalai dalam hal ini. Mahalnya biaya sertifikasi halal dan penyerahan label halal pada tiap industri menjadi bukti bahwa penguasa dan negara belum mampu melindungi rakyatnya dari makanan tidak halal.

 

Potret Negara Demokrasi Kapitalisme 

 

Inilah potret negara yang menerapkan sistem demokrasi kapitalisme. Penyerahan sertifikasi halal kepada tiap industri menjadi bukti nyata betapa negara beserta penguasa yang menerapkan sistem demokrasi kapitalisme tidak mampu melindungi rakyatnya dari makanan tidak halal. Peran negara dalam sistem ini hanya menjadi regulator atau fasilitator. 

 

Akidah sekuler (pemisahan agama dalam kehidupan) yang menjadi landasan sistem demokrasi kapitalisme, telah mengikis ketakwaan para penguasa. Sehingga mereka tidak lagi memahami bahwa penerapan label halal merupakan kewajiban negara yang telah ditetapkan oleh syariat. Bukan kewajiban individu rakyat hingga mereka harus mengurusnya dengan mengeluarkan besaran uang yang memberatkan bagi kebanyakan kalangan pelaku usaha kecil. 

 

Mirisnya, sistem ini pun mengadopsi paham keuntungan materi di atas segalanya. Maka tidak heran, rakyat juga dijadikan sasaran “pemalakan” melalui berbagai cara. Ditentukannya biaya sertifikasi halal, membuktikan bahwa dalam sistem demokrasi kapitalisme, sertifikasi halal yang merupakan kewajiban negara pun dikomersialisasi, dijadikan komoditas untuk meraih materi meskipun dengan cara “memalak” rakyat. 

 

Islam Menjamin Sertifikasi Halal 

 

Islam hadir ke dunia ini sebagai solusi atas seluruh masalah kehidupan. Sejarah mengabadikan selama 13 abad sistem Islam diterapkan, kesejahteraan, keamanan, perlindungan, dan lainnya, dirasakan rakyat secara merata baik Muslim maupun non-muslim. Hal ini dikarenakan Islam menjadikan negara dan penguasa sebagai pengurus dan pelindung rakyat, termasuk juga dalam melindungi akidah/agama.

 

Terukir dalam sejarah, betapa negara yang menerapkan sistem Islam di masa lalu demikian perhatian terhadap rakyatnya. Setiap yang dibutuhkan rakyat dijamin oleh negara. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh rakyat pun menjadi prioritas negara dalam menjamin kehalalan dan kethayyibannya. Sebab, persoalan halal-haram merupakan perkara serius yang menyangkut barang yang dikonsumsi seluruh umat Muslim. Apalagi kehalalan produk berkaitan erat dengan kondisi manusia di dunia dan akhirat. 

 

Karena itu, jika sistem Islam diterapkan kembali dalam seluruh aspek kehidupan, niscaya tidak akan ada program sertifikasi halal yang berbelit dan berbayar. Sebab sertifikat halal merupakan kewajiban negara dalam melindungi kepentingan rakyatnya. Bahkan, tanpa sertifikat halal pun negara telah menjamin keamanan dan kehalalan pangan yang dikonsumsi maupun yang beredar di tengah masyarakat. 

 

Sejarah mengukir, bagaimana negara Islam di masa lalu juga membangun keimanan di tengah-tengah umat. Sehingga umat akan selalu terikat dengan syariat dalam memproduksi dan mengonsumsi barang halal. Sebab, sertifikasi halal tidak akan berpengaruh jika umat Muslim sendiri tidak menyadari hukum halal-haram. Di samping itu, negara pun membentuk badan pengontrol kehalalan berbagai produk. Hal ini diperkuat dengan penerapan sanksi yang tegas dan menjerakan bagi pelaku maksiat, termasuk pedagang curang yang memproduksi barang dengan zat dan cara haram. Sehingga peluang bagi pedagang melakukan kecurangan dan menjual barang-barang tidak halal sangat berkurang dan ditutup rapat.

 

Jikapun bagi kafir zimmiy masih dipersilakan untuk mengonsumsi makanan yang haram, tapi mereka hanya diperkenankan memproduksi dan memperjualbelikannya di kalangan terbatas kaumnya mereka, tidak di pasar-pasar umum, hanya untuk lingkup pribadi mereka masing-masing. 

 

Begitulah cara negara Islam di masa lalu menjamin, melindungi, dan menjauhkan rakyatnya dari produk haram. Sehingga, rakyat yang hidup di masa kejayaan Islam terkenal kesejahteraannya, ketinggian ilmunya, kehebatan peradaban, dan lain sebagainya. Sebab, pangan adalah perkara serius, apa yang dikonsumsi oleh seseorang akan berpengaruh besar bagi hidupnya. 

 

Tentunya, semua capaian emas yang diraih negara Islam di masa lalu juga bisa terjadi di masa kini, jika kita mau kembali berpedoman kepada sistem Islam kafah (menyeluruh) dan menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan. Namun yang menjadi pertanyaannya, maukah kita kembali menerapkan sistem Islam, sistem shahih yang diturunkan Allah untuk mengatur seluruh manusia, alam semesta, dan kehidupan? Wallahu a’lam bi ash-shawwab.

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.