20 Februari 2024

Dimensi.id-Di negeri ini, kesehatan masih menjadi komoditas yang mahal, dimana pengelolaannya diserahkan kepada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sebagai lembaga non pemerintah.

Pada awal 2020 menjadi kabar pahit bagi masyarakat dengan naiknya iuran BPJS, walaupun beberapa hari lalu Mahkamah Agung membatalkan naiknya premi BPJS.  Tapi BPJS tetap menghimbau untuk peserta kelas mandiri tetap membayar iuran seperti Perpres nomor 75 tahun 2019, dimana peserta kelas III membayar perpeserta Rp. 42.000 perbulan, kelas II membayar perpeserta Rp. 110.000 perbulan,  kelas I membayar perpeserta Rp. 160.000  perbulan.

Peraturan tersebut tercatat dalam Peraturan MA (perma) nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Coba Materi pasal 8 ayat 1 dan 2 dengan memberikan tenggat waktu 90 hari untuk dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah, berarti peraturan pembatalan tarif iuran BPJS mulai berlaku selambat-lambatnya sampai 29 juni 2020 mendatang. Apabila dalam tenggat waktu tersebut belum juga ada peraturan baru maka Perpres Nomor 75 tahun 2019 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau dibatalkan.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyebut MA mengenai membatalan kenaikan iuran BPJS seharusnya berlaku sejak dibacakan yakni 27 Februari 2020.

Lewat putusan itu, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur soal tarif baru BPJS Kesehatan bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, antara lain UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dikutip dari PosMetroMedan.com (25/04/2020).

Di saat seluruh warga negara dianjurkan saling tolong menolong demi menghadapi perekonomian yang goyang akibat corona, BPJS malah belum menurunkan iuran sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 yang dibacakan pada 27 Februari 2020. Bukan hanya itu, BPJS Kesehatan masih terus melakukan tagihan kepada anggota yang menunggak iuran,  seperti yang dirasakan oleh Herry “Pemerintah ini sungguh aneh. Pihak swasta seperti leasing disuruh beri keringanan buat warga yang meminjam.

Tapi pemerintah sendiri, masih terus menagih tunggakan BPJS Kesehatan. Bukan hanya itu, putusan MA pada Februari lalu, hingga kini belum direalisasikan,” ujar Herry sambil menunjukkan bukti SMS tagihan dari BPJS Kesehatan Medan. “Jangan hanya swasta dan rakyat saja yang disuruh saling membantu, pemerintah juga harus ikut turun tangan dengan kebijakan yang memihak rakyatnya,” sambungnya lagi. Dikutip dari PosMetroMedan.com (25/04/2020).

Jangankan berempati, dengan sikap BPJS seperti itu menunjukan bahwa penguasa dalam sistem kapitalisme saat ini justru berlepas tangan dari kewajiban menjamin kesehatan dan menggantung harapan masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal kesehatan adalah hak dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh negara.

BPJS justru mengalihkan tanggung jawab yang harusnya dipanggul oleh pemerintah, beralih ke pundak individu per individu rakyat. Berbeda bagai bumi dan langit dengan Islam. Kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi negara. Rumah sakit, klinik, sarana prasarana dan fasilitas kesehatan akan dijamin keberadaannya. Rakyat memperolehnya secara cuma-cuma tanpa adanya kompensasi apapun.

Begitulah seharusnya penguasa menjamin kebutuhan mendasar masyarakat termasuk kesehatan. Masih mau hidup di atas aturan manusia? Hanya dengan diterapkannya islam kaffah semua nya akan bisa terselesaikan dan hidup menjadi sejahtera karena Pemimpin dalam Islam sadar bahwa hak-hak rakyat harus dipenuhi. Insyaallah.

Allahu’alam bil Ash-showab.

Penulis : Putri Sarlina (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU)

Editor : Fadli

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.