29 Maret 2024
12 / 100

Dimensi.id-Hibah kali ini datang dari Inggris, sebesar 11 juta dolar Amerika untuk transportasi berkelanjutan di beberapa kota. Tak sekadar memuji turunnya hibah itu, Presiden Joko Widodo pun berharap program ini bisa diperluas di masa depan dan IBu Kota Nusantara kebagian ,”Saya harap bisa diperluas ke kota lain, termasuk Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi dalam keterangan pers yang dikirimkan Biro Pers Istana (tempo.co,20/5/2023).

 

Presiden Jokowi bertemu Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam pertemuan bilateral di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G7. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga memuji realisasi proyek energi surya di Sumba dan energi Hydro di Lombok, Bali, dan Sumatra Barat yang melibatkan Inggris.

 

Jokowi juga berharap realisasi komitmen Inggris dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Termasuk pasokan sel baterai dan pembangunan micro factory kendaraan listrik, serta investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, transportasi, energi hijau, dan pendidikan. Jokowi juga bicara soal upaya penyelesaian konflik Myanmar. Jokowi meminta bantuan Sunak agar Inggris ikut mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Jokowi juga bicara soal upaya penyelesaian konflik Myanmar.

 

Jokowi meminta bantuan Sunak agar Inggris ikut mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar, dimana itu adalah mandat Konsensus Lima Poin (5PC) yang disepakati ASEAN dan pimpinan junta militer Min Aung Hlaing sebagai rencana perdamaian untuk mengatasi krisis Myanmar. “5PC akan tetap jadi referensi utama dalam penyelesaian konflik Myanmar dan AHA Center tengah bekerja untuk salurkan bantuan kemanusiaan. Ini butuh dukungan internasional, termasuk Inggris,” kata Jokowi kepada Sunak. AHA Center atau The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management merupakan organisasi yang dibentuk negara anggota ASEAN, yang mengatur bantuan kemanusiaan ASEAN untuk Myanmar.

 

Hibah, Mindset Negara Soal Utang

 

Begitu manisnya pujian yang dilontarkan presiden kita, seolah semua persoalan negeri bahkan dunia bisa tuntas dengan bersandar pada asing. Bukankah kita harus waspada, jika tidak bisa mengambil langkah tegas daripada ini semisal memutuskan hubungan dengan asing? Hibah yang jika ditilik dari makna kata berasal dari bahasa Arab hiba yang artinya pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih dalam bentuk apa pun. Namun, jika yang memberikan asing benarkah hal demikian diberikan secara sukarela?

 

Dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 diatur tentang sumber hibah yang terdiri atas: Hibah Dalam Negeri diartikan sebagai hibah yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Juga diatur tentang Hibah Luar Negeri, adalah hibah yang berasal dari negara asing (bilateral), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

 

Artinya, hibah adalah bentuk lain dari utang yang diberikan kepada negara baik dari pihak dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia, hibah ada di bawah kewenangan Direktorat Pinjaman dan Hibah yang merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Dimana Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki tugas utama yaitu melaksanakan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Republik Indonesia.

 

Inilah mindset pemerintah kita, bahwa utang, termasuk di dalamnya hibah adalah salah satu pendapatan negara, yang kemudian menjadi cara negara untuk membiayai seluruh aktifitasnya mulai menanggulangi defisit APBN, menghindari opportunity loss, menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan proyek dan infrastruktur dan lain sebagainya, hingga sampai pada pemikiran perlunya negara berutang juga untuk memberikan legecy (warisan) Aset yang baik untuk generasi selanjutnya, dengan catatan utang itu digunakan oleh negara secara produktif. Pendapatan Negara Sistem Kapitalisme Mindset di atas adalah salah satu bukti ketika negara mengadopsi sistem kapitalisme sebagai pengatur urusan rakyatnya.

 

Dalam sistem kapitalisme, pendapatan negara terdiri dari Perpajakan, Bea Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah & Dana Desa. Wujud fiskal ekspansif diantaranya melalui percepatan proyek infrastruktur melalui peningkatan belanja K/L, peningkatan dana transfer ke daerah dan dana desa, serta investasi Pemerintah (PMN dan LMAN) (tempo.co, 22/10/2022).

 

Semua komponennya sangatlah fluktuatif bahkan menzalimi, seperti pajak misalnya. Dipungut setiap tahun, secara progresif dan menyasar seluruh warga negara, kaya maupun miskin. Padahal, di sisi lain, rakyat sudah sangat terbebani dengan biaya hidup yang kian hari kian melambung.

 

Dari mulai bahan pangan pokok, listrik, air juga kesehatan, pendidikan bahkan keamanan. Demo buruh setiap tahun menunjukkan ketidakadilan, kelaparan hingga Stunting, banyak anak putus sekolah, yang sudah bisa sekolah pun lulus sulit mendapatkan pekerjaan. Belum lagi problem moral, banyak bayi diaborsi, anak membunuh orangtua atau sebaliknya. Kata sejahtera makin terdengar bak tong kosong nyaring bunyinya. Tak ada kenyataan meski begitu gencarnya pemerintah mengklaim setiap pembangunan adalah untuk rakyat. Lantas, mengapa masih getol menggalang kerjasama dengan asing, padahal slogannya berdiri di kaki sendiri, mandiri?

 

Tak bisa tidak, memang kapitalismelah akar persoalannya. Kemudian sistem politiknya demokrasi, yang makin membuat runyam persoalan karena hanya melahirkan pemimpin rakus, tamak dan seringkali menipu rakyat. Kebijakan mereka seringkali lebih loyal kepada asing. Persoalan ekonomi “selesai” saat ada kesepakatan proyek yang mengeksploitasi SDA kita, lantas masihkah berharap penyelesaian Myanmar juga kepada asing?

 

Apakah pemimpin negeri ini menutup mata dan hati, asinglah yang sengaja menyulut setiap konflik, hanya dengan cara ini pengaruh asing sebagai negara penjajah bisa bertahan, bukan hanya Inggris, bahkan semua negara eropa bersifat sama, hanya berbeda pengaruh saja, apakah di kawasan internasional atau regional. Ironinya, penyelesaian hanya dengan bantuan kemanusiaan. Ini sama halnya dengan mengentaskan kemiskinan dan problem rakyat lainnya dengan hibah. Jelas sama-sama berakhir mengundang musibah, yaitu kian kuatnya cengkraman kapitalisme.

 

Solusi Paripurna: Islam

 

Allah SWT berfirman,”…Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (Qs an-Nisa:141). Banyak ulama menyatakan makna ayat ini adalah, selama kaum Muslim berpegang teguh pada agamanya, menaati perintah dan menjauhi larangan Allah swt , maka Allah akan memberikan kemenangan, baik di dunia maupun di akhirat, hingga tak ada kesempatan kafir bisa menguasai Muslim.

 

Maka, kerjasama apapun bahkan menyandarkan solusi umat dan negara kepada asing adalah haram hukumnya. Banyak ayat yang menjelaskan bagaimana sifat kafir yang tak pernah konsisten dengan kata-katanya. Dan terlalu banyak kekejian yang mereka buat ketika mereka berkuasa. Maka, menjadi peringatan pada diri kita sebagai Muslim, sudahkah kita benar-benar menyelamatkan negeri yang kita cintai?

 

Bukti cinta itu adalah dengan penerapan syariat Islam, sebab selain dunia dan seisinya adalah milik Allah, aturan yang diberikan pun telah lengkap. Di antaranya adalah bagaimana cara mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu ada pada pemimpin Islam atau Khalifah. Rasulullah saw bersabda, “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari dan Ahmad).

 

Pembiayaan seluruh kewajiban negara ada pada Baitul Mal, APBN negara yang pos pendapatan dan pengeluarannya telah ditentukan syariat. Salah satunya di pos pendapatan ada kepemilikan umum dan negara, berupa barang tambang, sumber minyak bumi, dan lainnya, dimana negara menjadi pengelolanya. Bukan swasta atau asing. Hasil pengelolaan akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk zatnya, maupun pembangunan fasilitas umum masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan , sandang, pangan dan papan. Wallahu a’lam bish showab. [DMS].

1 thought on “Pujian Hibah, Berbuah Musibah

Apa pendapatmu?

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.